Palestina Merdeka

Dewan Muslim Inggris menyambut baik keputusan pemerintah Inggris mengakui negara Palestina secara resmi. Namun organisasi ini berharap agar tidak hanya mengakui tapi juga diiringi perbuatan, yaitu mengakhiri keterlibatan dalam kejahatan perang seperti kerja sama militer.

Pengakuan Inggris atas Palestina jadi momen bersejarah. Bendera Palestina berkibar di London, simbol harapan perdamaian dan solusi dua negara.

Prancis bersama Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal siap akui negara Palestina saat Sidang Umum PBB. Langkah ini menekan Israel di tengah perang Gaza dan sorotan dunia pada solusi dua negara.

Aktivis Korea Selatan bentak Dubes Israel Rafael Harpaz di Seoul, desak hentikan kerja sama sains karena dugaan genosida Palestina. Aksi ini viral!

Norwegia melalui Menlu Espen Barth Eide menunjukkan komitmen kuat mendukung terwujudnya Palestina yang bersatu dan berdaulat. Upaya diplomatik dan dukungan internasional menjadi kunci dalam mewujudkan solusi dua negara untuk perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah.

Dukungan untuk Palestina terus menguat di Parlemen Inggris. Ayoub Khan, bersama Aliansi Independen, mengajak pemerintah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Mereka juga mendesak penghentian dukungan senjata ke Israel dan meminta pertanggungjawaban atas krisis kemanusiaan di Gaza. Langkah ini mencerminkan keinginan sebagian besar rakyat Inggris untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Di penghujung jabatannya, Menlu AS Blinken masih optimis bisa mewujudkan perdamaian di Gaza. Hamas mulai menunjukkan sikap lebih terbuka untuk bernegosiasi. Namun tugasnya tidak mudah mengingat konflik telah berlangsung 14 bulan dengan korban jiwa dan kerusakan yang sangat besar.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tetap kukuh dengan syarat pembentukan negara Palestina sebelum normalisasi dengan Israel. Melalui pernyataan Menlu AS Antony Blinken, MBS menegaskan bahwa jalur menuju negara Palestina harus jelas dan kredibel. Sikap ini semakin kuat pasca konflik Gaza, mengingat 70% populasi Saudi yang mayoritas muda sangat peduli dengan nasib Palestina.

Deklarasi Kuwait menjadi momentum penting bagi negara-negara Teluk dalam menyikapi krisis Gaza dan Lebanon. Melalui KTT GCC ke-45, para pemimpin tidak hanya mengecam kekerasan Israel, tetapi juga menegaskan dukungan untuk Palestina merdeka dan stabilitas regional. Pertemuan ini menunjukkan kesatuan negara Teluk dalam upaya perdamaian Timur Tengah.

Pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka terus mengalami peningkatan signifikan, dengan total 146 negara memberikan dukungan resmi. Tahun 2024 menjadi momentum penting dengan bergabungnya sembilan negara baru, termasuk beberapa negara Eropa yang berpengaruh. Meskipun menghadapi tantangan dari Israel dan belum mendapat pengakuan dari negara-negara G7, dukungan internasional untuk kedaulatan Palestina terus menguat.

Arab Saudi menetapkan syarat tegas untuk normalisasi hubungan dengan Israel, yaitu kemerdekaan Palestina harus terwujud terlebih dahulu. Sikap ini mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Inggris yang menekankan pentingnya solusi dua negara. Amerika Serikat juga berkomitmen mendukung kesepakatan historis ini melalui pakta keamanan dan jaminan ekonomi. Namun, masih ada keraguan mengingat pemerintah koalisi Israel yang berhaluan sayap kanan tetap bersikeras mempertahankan pendudukan di Tepi Barat.

Presiden Mesir El-Sisi menunjukkan sikap tegas mendukung kemerdekaan Palestina dan Lebanon dalam KTT Arab-Islam di Riyadh. Beliau mengecam keras pembunuhan warga sipil Gaza dan menolak pengusiran paksa. El-Sisi menegaskan pentingnya pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota, serta mendorong implementasi resolusi PBB untuk perdamaian kawasan.

Jepang menunjukkan komitmen serius untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka demi mewujudkan perdamaian di Asia Barat. Langkah bersejarah ini mencerminkan dukungan Tokyo terhadap solusi dua negara dan penyelesaian konflik Palestina-Israel. Jepang juga aktif membantu rakyat Palestina melalui UNRWA dan mengecam tindakan sepihak Israel yang melanggar hukum internasional.