Prancis dan Sejumlah Negara Siap Akui Palestina saat Sidang Umum PBB Dimulai

LANGIT7.ID-Jakarta; Prancis dan beberapa negara lain bersiap mengakui negara Palestina ketika pekan diplomasi utama PBB dimulai Senin ini. Langkah itu datang setelah sejumlah negara Barat baru saja memberikan pengakuan simbolis terhadap Palestina, yang langsung memicu kemarahan Israel.

Sehari sebelumnya, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal resmi mengakui Palestina. Tekanan pun semakin besar terhadap Israel yang masih melanjutkan perang di Gaza, menewaskan puluhan ribu orang, menghancurkan wilayah, dan menuai kritik keras bahkan dari sekutu dekatnya.

Presiden Emmanuel Macron memberi sinyal bahwa Prancis akan ikut menyusul pada Senin. Ia juga dijadwalkan bertemu Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membahas solusi dua negara: Palestina dan Israel hidup berdampingan.

Baca juga: Arab Saudi dan Prancis Satukan Dunia Dukung Negara Palestina, Israel-AS Kian Terpojok

“Mereka menginginkan bangsa, mereka menginginkan negara, dan kita seharusnya tidak mendorong mereka ke arah Hamas,” kata Macron dalam wawancara dengan CBS News, Minggu. Menurutnya, langkah pengakuan bisa membantu mengisolasi kelompok bersenjata itu. Ia juga menambahkan, pembukaan kedutaan Palestina akan disyaratkan pada pembebasan sandera yang ditahan Hamas sejak 7 Oktober 2023.

Israel lewat Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa pengakuan ini “tidak membawa perdamaian, justru makin merusak stabilitas kawasan dan mengurangi peluang solusi damai di masa depan.”

Lebih dari 140 pemimpin dunia akan hadir di New York untuk Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, dengan isu masa depan Palestina jadi sorotan utama. Namun, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dipastikan absen setelah Washington menolak memberikan visa bagi dirinya dan para pejabatnya. Meski begitu, Majelis Umum tetap memberikan izin khusus bagi Abbas untuk berpidato lewat video, dengan suara 145 setuju dan hanya lima menolak.

Baca juga: Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal Akui Palestina, Israel Marah Besar

Kondisi kemanusiaan di Gaza yang semakin parah dua tahun sejak ofensif Israel dipicu serangan Hamas 7 Oktober 2023, dipastikan akan jadi agenda utama. Sejumlah diplomat khawatir Israel akan melakukan tindakan balasan atas dorongan pengakuan negara Palestina dari negara-negara Barat.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu menegaskan kembali sikapnya menolak negara Palestina. Ia bahkan berjanji mempercepat pembangunan permukiman baru. Dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, menyerukan langkah lebih ekstrem: menganeksasi Tepi Barat.

Sekjen PBB Antonio Guterres menanggapi dengan tenang. “Kita tidak boleh gentar dengan ancaman balasan. Dengan atau tanpa langkah ini, tindakan itu akan tetap dilakukan. Setidaknya sekarang ada peluang memobilisasi komunitas internasional untuk memberi tekanan agar itu tidak terjadi,” ujarnya.

Semua mata kini tertuju pada pidato Netanyahu di podium Jumat nanti, serta Presiden AS Donald Trump — sekutu utama Israel — yang akan berbicara Selasa. Washington sendiri berulang kali menolak Otoritas Palestina pimpinan Abbas sebagai mitra perdamaian.

“Kalau tidak dibarengi langkah konkret, pengakuan Palestina sebagai negara bisa jadi sekadar pengalih isu dari kenyataan sebenarnya, yakni penghapusan kehidupan rakyat Palestina di tanah mereka yang terus dipercepat,” kata Max Rodenbeck, Direktur Proyek Israel-Palestina di International Crisis Group.

Serangan Hamas 7 Oktober 2023 menewaskan 1.219 orang Israel, sebagian besar warga sipil, menurut data resmi. Sementara itu, operasi militer Israel sejak saat itu telah menewaskan 65.062 warga Palestina di Gaza, mayoritas sipil, menurut data Kementerian Kesehatan yang dinilai PBB cukup kredibel.

Suasana di markas besar PBB, Manhattan, kini dipenuhi pengamanan ketat, demo, dan penutupan jalan saat para pemimpin dunia berdatangan. Selain soal Gaza, pekan ini juga akan dibahas isu lain: kembalinya sanksi program nuklir Iran, perang mematikan di Ukraina, hingga pelanggaran udara oleh Rusia terhadap negara tetangganya.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat Senin untuk membahas tudingan Estonia bahwa pesawat Rusia melanggar wilayah udaranya.