Pembicaraan BRICS Berakhir Tanpa Pernyataan Bersama, Perbedaan Pendapat soal Perang Iran Makin Dalam

LANGIT7.ID-New Delhi; Aliansi BRICS yang berisi negara-negara berkembang besar gagal mengeluarkan pernyataan bersama setelah pertemuan dua hari di India, di tengah perpecahan internal mengenai perang Iran yang berdampak pada sejumlah anggota.

India menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri di New Delhi dan saat ini memegang jabatan ketua aliansi tersebut. BRICS beranggotakan negara inti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru Etiopia, Mesir, Iran, Indonesia, dan Uni Emirat Arab (UEA).

India menyatakan pada Jumat (kemarin) bahwa "ada perbedaan pandangan di antara sejumlah anggota" mengenai konflik di Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Kamis mendesak negara-negara anggota BRICS untuk mengecam apa yang disebutnya sebagai "pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat dan Israel".

Perang tersebut telah memperketat ketegangan antara Iran dengan negara-negara tetangganya di Teluk, termasuk Arab Saudi dan UEA, yang juga merupakan anggota BRICS+. Riyadh sendiri belum secara resmi bergabung dengan blok ini.

Tanpa menyebut secara langsung nama UEA, Araghchi mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa seorang anggota BRICS telah memblokir sebagian pernyataan India. Iran berulang kali menargetkan negara tetangganya di Teluk tersebut sejak perang meletus pada 28 Februari, dan dilaporkan menyerang UEA lebih sering dibandingkan negara lain yang terlibat dalam konflik ini, termasuk Israel.

"Kami tidak punya masalah dengan negara tertentu itu, mereka bukan target kami dalam perang saat ini. Kami hanya menghantam pangkalan dan instalasi militer Amerika, yang sayangnya berada di wilayah mereka," ujar Araghchi.

Perwakilan UEA, Menteri Negara Khalifa bin Shaheen Al Marar, menolak pernyataan Araghchi dan menuduhnya berusaha membenarkan "serangan teroris" terhadap UEA dan negara-negara Teluk lainnya. Al Marar mengatakan Iran telah melancarkan sekitar 3.000 serangan terhadap UEA menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone.

Dunia Multipolar

Pernyataan India menyoroti area-area yang menjadi kesepakatan di antara anggota BRICS, termasuk seruan untuk reformasi lembaga-lembaga tata kelola global, seperti PBB dan Dewan Keamanan. Blok ini kembali menegaskan tuntutan lamanya agar negara-negara Global Selatan mendapat keterwakilan lebih besar di lembaga-lembaga internasional, yang mencerminkan upaya lebih luas mereka untuk mewujudkan tatanan dunia multipolar.

Para menteri luar negeri juga membahas perang genosida Israel di Gaza. Mereka sepakat bahwa Gaza adalah "bagian yang tak terpisahkan" dari setiap negara Palestina merdeka di masa depan, serta menekankan pentingnya menyatukan wilayah tersebut dengan Tepi Barat yang diduduki di bawah pemerintahan Otoritas Palestina. Namun, pernyataan itu mencatat bahwa satu negara yang tidak disebutkan namanya menyatakan keberatan atas beberapa bagian dari klausul tentang Gaza.

Kelompok ini juga menyerukan semua pihak untuk menghormati gencatan senjata di Lebanon, yang oleh para kritikus disebut sebagai penghentian permusuhan hanya di atas kertas. Tanpa menunjuk negara tertentu, para menteri mengecam penggunaan sanksi ekonomi sebagai bentuk paksaan.

Sudan juga masuk dalam agenda. Negara Afrika itu masih dilanda apa yang digambarkan PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Para menteri menyerukan gencatan senjata segera, dan mengatakan bahwa hanya solusi damai melalui dialog yang dapat mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun itu. Mereka juga memperingatkan bahwa Sudan dapat menjadi lahan subur bagi apa yang mereka sebut sebagai "ekstremisme" dan "terorisme".

Situasi di Suriah juga dibahas. Negara itu kini sedang pulih dari perang saudara yang secara efektif berakhir pada Desember 2024 setelah penggulingan penguasa lama Bashar al-Assad.

Pernyataan India menyerukan transisi politik yang damai dan inklusif. Para pihak juga menekankan pentingnya melenyapkan apa yang mereka sebut sebagai "pejuang teroris asing" di Suriah, karena mereka dinilai mengancam keamanan baik bagi negara tersebut maupun kawasan yang lebih luas.(*/saf/aljazeera)