Kontribusi Kolektif Masyarakat dan Pemuda, Fondasi Indonesia Emas 2045
Tim langit 7
Jum'at, 02 Mei 2025 - 22:27 WIB
Kontribusi Kolektif Masyarakat dan Pemuda, Fondasi Indonesia Emas 2045
LANGIT7.ID-Jakarta; Ketika membicarakan masa depan Indonesia, tidak cukup hanya melihat peran negara. Pendidikan berkualitas dan hadirnya pemuda yang memiliki integritas menjadi dua elemen vital yang harus dibangun bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Visi Indonesia Emas 2045 tak akan menjadi kenyataan jika bangsa ini gagal mencetak generasi muda yang terdidik dan berkarakter.
Pemuda tidak bisa hadir tiba-tiba sebagai agen perubahan. Mereka perlu ditempa melalui proses panjang yang melibatkan sistem pendidikan yang adil, aksesibel, dan bermutu. Tak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan nonformal, pelatihan, dan pembinaan karakter yang ditanamkan oleh organisasi kemasyarakatan maupun lingkungan sosial.
Baca juga:Menilik Sejarah Hari Pendidikan Nasional, Mengapa Pada 2 Mei?
“Pemuda Negarawan sejatinya adalah refleksi panjang atas perjalanan bangsa Indonesia. Apa yang telah dilakukan oleh para pemuda pra kemerdekaan seperti Soekarno, Moh. Hatta, Sutan Syahrir dan tokoh pemuda semasanya, serta gerakan yang dimotori kaum muda seperti Sumpah Pemuda mengilhami rumusan visi Pemuda Negarawan,” ujar Dzulfikar Ahmad Tawalla, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah.
Banyak dari tokoh pendidikan nasional justru memulai langkah besarnya saat usia muda. Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Taman Siswa di usia 33 tahun, usia yang sama dengan Mohammad Sjafii ketika merintis INS Kayu Tanam. Sementara Kiai Ahmad Dahlan memulai pendidikan Muhammadiyah pada usia 43 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa perubahan besar dalam dunia pendidikan justru lahir dari semangat pemuda.
Namun, pendidikan tidak bisa dijalankan hanya oleh guru dan sekolah. Anak-anak belajar bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga dari apa yang mereka lihat di luar. Ketika guru menanamkan nilai kejujuran di sekolah, namun anak-anak melihat tokoh publik yang justru memamerkan praktik korupsi, maka pendidikan karakter kehilangan makna. Tokoh masyarakat, publik figur, bahkan politisi, semuanya harus ikut serta menjadi teladan.
“Pemuda Negarawan adalah mereka para pemuda yang memiliki tanggung jawab kepada bangsa dan negaranya, meletakkan kepentingan umum (bangsa dan negara) di atas kepentingan yang lain,” ungkap dia.
Pemuda tidak bisa hadir tiba-tiba sebagai agen perubahan. Mereka perlu ditempa melalui proses panjang yang melibatkan sistem pendidikan yang adil, aksesibel, dan bermutu. Tak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan nonformal, pelatihan, dan pembinaan karakter yang ditanamkan oleh organisasi kemasyarakatan maupun lingkungan sosial.
Baca juga:Menilik Sejarah Hari Pendidikan Nasional, Mengapa Pada 2 Mei?
“Pemuda Negarawan sejatinya adalah refleksi panjang atas perjalanan bangsa Indonesia. Apa yang telah dilakukan oleh para pemuda pra kemerdekaan seperti Soekarno, Moh. Hatta, Sutan Syahrir dan tokoh pemuda semasanya, serta gerakan yang dimotori kaum muda seperti Sumpah Pemuda mengilhami rumusan visi Pemuda Negarawan,” ujar Dzulfikar Ahmad Tawalla, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah.
Banyak dari tokoh pendidikan nasional justru memulai langkah besarnya saat usia muda. Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Taman Siswa di usia 33 tahun, usia yang sama dengan Mohammad Sjafii ketika merintis INS Kayu Tanam. Sementara Kiai Ahmad Dahlan memulai pendidikan Muhammadiyah pada usia 43 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa perubahan besar dalam dunia pendidikan justru lahir dari semangat pemuda.
Namun, pendidikan tidak bisa dijalankan hanya oleh guru dan sekolah. Anak-anak belajar bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga dari apa yang mereka lihat di luar. Ketika guru menanamkan nilai kejujuran di sekolah, namun anak-anak melihat tokoh publik yang justru memamerkan praktik korupsi, maka pendidikan karakter kehilangan makna. Tokoh masyarakat, publik figur, bahkan politisi, semuanya harus ikut serta menjadi teladan.
“Pemuda Negarawan adalah mereka para pemuda yang memiliki tanggung jawab kepada bangsa dan negaranya, meletakkan kepentingan umum (bangsa dan negara) di atas kepentingan yang lain,” ungkap dia.