Pemerintah Minta Perbankan Identifikasi Dunia Usaha untuk Salurkan Bantuan
Mahmuda attar hussein
Kamis, 30 September 2021 - 19:36 WIB
Ilustrasi dunia usaha. Foto: Langit7/Istock
Pemerintah meminta pihak perbankan dapat mengidentifikaai kondisi dunia usaha di daerah untuk kemudahan dalam pemberian fasilitas bantuan yang diperlukan.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebutkan, pihak perbankan seperti Himbara, bank swasta, dan khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus bisa memberikan fasilitas yang diperlukan oleh dunia usaha. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan kredit.
“Karena BPR ini ada di last mile yang kita anggap paling mengerti kondisi terdekat di masyarakat, diharapkan bisa mengidentifikasi apa saja yang diperlukan masyarakat dan apa yang bisa difasilitasi oleh BPR,” katanya secara virtual di acara Infobank Hybrid Seminar & 12th BPR Awarding 2021, Rabu (29/9).
Baca juga:Jangan Lakukan 4 Kesalahan Ini di Marketplace Kalau Tidak Mau Rugi
Dalam hal ini, pemerintah membagi lima bagian besar dari desain program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pertama, komponen kesehatan. Di mana pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mendorong fungsi kesehatan.
Adapun rincian untuk sektor kesehatan ini di antaranya pelaksanaan tracing, testing, treatment, serta isolasi pasien. Berikut denfan pelaksanaan program vaksinasi dan berbagai macam upaya komunikasi, serta koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp214,95 triliun pada tahun ini.
“Kalau biasanya di dalam peraturan perundang-undangan itu selalu dinyatakan untuk anggaran kesehatan minimal lima persen dari total belanja negara, maka tahun ini ada sekitar delapan persen. Tahun depan, kita perkirakan antara delapan sampai sembilan persen, untuk mempersiapkan fungsi kesehatan kita,” jelasnya.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebutkan, pihak perbankan seperti Himbara, bank swasta, dan khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus bisa memberikan fasilitas yang diperlukan oleh dunia usaha. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan kredit.
“Karena BPR ini ada di last mile yang kita anggap paling mengerti kondisi terdekat di masyarakat, diharapkan bisa mengidentifikasi apa saja yang diperlukan masyarakat dan apa yang bisa difasilitasi oleh BPR,” katanya secara virtual di acara Infobank Hybrid Seminar & 12th BPR Awarding 2021, Rabu (29/9).
Baca juga:Jangan Lakukan 4 Kesalahan Ini di Marketplace Kalau Tidak Mau Rugi
Dalam hal ini, pemerintah membagi lima bagian besar dari desain program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pertama, komponen kesehatan. Di mana pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mendorong fungsi kesehatan.
Adapun rincian untuk sektor kesehatan ini di antaranya pelaksanaan tracing, testing, treatment, serta isolasi pasien. Berikut denfan pelaksanaan program vaksinasi dan berbagai macam upaya komunikasi, serta koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp214,95 triliun pada tahun ini.
“Kalau biasanya di dalam peraturan perundang-undangan itu selalu dinyatakan untuk anggaran kesehatan minimal lima persen dari total belanja negara, maka tahun ini ada sekitar delapan persen. Tahun depan, kita perkirakan antara delapan sampai sembilan persen, untuk mempersiapkan fungsi kesehatan kita,” jelasnya.