Pemerintah Minta Perbankan Identifikasi Dunia Usaha untuk Salurkan Bantuan

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah meminta pihak perbankan dapat mengidentifikaai kondisi dunia usaha di daerah untuk kemudahan dalam pemberian fasilitas bantuan yang diperlukan.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebutkan, pihak perbankan seperti Himbara, bank swasta, dan khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus bisa memberikan fasilitas yang diperlukan oleh dunia usaha. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan kredit.

“Karena BPR ini ada di last mile yang kita anggap paling mengerti kondisi terdekat di masyarakat, diharapkan bisa mengidentifikasi apa saja yang diperlukan masyarakat dan apa yang bisa difasilitasi oleh BPR,” katanya secara virtual di acara Infobank Hybrid Seminar & 12th BPR Awarding 2021, Rabu (29/9).

Baca juga: Jangan Lakukan 4 Kesalahan Ini di Marketplace Kalau Tidak Mau Rugi

Dalam hal ini, pemerintah membagi lima bagian besar dari desain program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pertama, komponen kesehatan. Di mana pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mendorong fungsi kesehatan.

Adapun rincian untuk sektor kesehatan ini di antaranya pelaksanaan tracing, testing, treatment, serta isolasi pasien. Berikut denfan pelaksanaan program vaksinasi dan berbagai macam upaya komunikasi, serta koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp214,95 triliun pada tahun ini.

“Kalau biasanya di dalam peraturan perundang-undangan itu selalu dinyatakan untuk anggaran kesehatan minimal lima persen dari total belanja negara, maka tahun ini ada sekitar delapan persen. Tahun depan, kita perkirakan antara delapan sampai sembilan persen, untuk mempersiapkan fungsi kesehatan kita,” jelasnya.

Kedua, lanjut Suahasil, adalah perlindungan sosial. Masyarakat miskin dan rentan perlu diberikan support perlindungan sosial.

Selanjutnya, program prioritas di Kementerian/Lembaga. Diharapkan dengan turunnya kasus penularan belakangan ini, program prioritas yang ada dapat didorong lebih cepat karena dimaksudkan sebagai program padat karya.

Kemudian pemberian insentif pajak. Di mana PPh pasal 25, PPh pasal 22 dan PPnBM untuk kendaraan bermotor diberikan relaksasi. Juga PPN untuk properti serta pajak final UMKM juga ditanggung pemerintah.

Suahasil berharap pemberian insentif perpajakan bisa memberikan dukungan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam melewati masa sulit akibat pandemi.

“Trakhir adalah dukungan UMKM dan korporasi, di antaranya pemberian subsidi bunga KUR dan penempatan dana pemerintah di perbankan. Pemerintah menaruh uang di Himbara dan juga di berbagai Bank Pembangunan Daerah, harapannya agar uang yang diberikan itu dapat digunakan untuk menggulirkan kredit,” ujarnya.

Baca juga: Sempat Diprotes Warga, Muslim Ini Produksi Arang Briket Berdayakan Warga Lokal

Sebagai informasi, sejak 2015 hingga 2022, pemerintah melalui APBN mengucurkan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp468,9 triliun. Pada tahun ini, pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp72 triliun.

Dana desa ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Selain itu, pada tahun ini juga pemerintah meminta alokasi sebesar delapan persen dana desa digunakan untuk penanganan Covid-19 dan penanganan kesehatan masyarakat desa.

“Jadi BPR bisa terus melihat secara detail kondisi-kondisi desa, kondisi di daerah dan kemudian nanti bisa mencari titik-titik dimana bisa membantu,” tambahnya.