Indonesia Bakal Beli Tanah Dekat Masjidil Haram untuk Kampung Haji
Esti setiyowati
Kamis, 31 Juli 2025 - 21:48 WIB
Indonesia Bakal Beli Tanah Dekat Masjidil Haram untuk Kampung Haji. Foto: Pexels/Aamir Nazir.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan pemerintah Indonesia mulai mengakuisisi lahan di Mekkah untuk pembangunan Kampung Haji.
Roeslani mengatakan bahwa proyek tersebut diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan disetujui dalam pertemuannya dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
Baca juga: PKB Dukung Penuh Gagasan Presiden Prabowo Bangun Kampung Haji di Mekkah
“Saya melaporkan proses pembebasan lahan di Mekkah. Proses ini diinisiasi oleh Komisi Kerajaan Mekkah, di mana mereka telah menawarkan beberapa bidang tanah yang sangat dekat dengan Mekkah,” kata Rosan Roeslani dikutip Antara, Kamis (31/7/2025).
Rosan mengatakan bahwa proyek ini memanfaatkan undang-undang Arab Saudi, yang akan berlaku mulai Januari 2026, yang mengizinkan kepemilikan penuh asing atas properti di Mekkah.
"Untuk pertama kalinya, pihak asing, termasuk warga negara Indonesia, akan diberikan hak kepemilikan lahan penuh di wilayah tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia juga diminta untuk menyerahkan desain dan rencana pembangunan infrastruktur sebelum Oktober 2025.
Roeslani mengatakan bahwa proyek tersebut diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan disetujui dalam pertemuannya dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
Baca juga: PKB Dukung Penuh Gagasan Presiden Prabowo Bangun Kampung Haji di Mekkah
“Saya melaporkan proses pembebasan lahan di Mekkah. Proses ini diinisiasi oleh Komisi Kerajaan Mekkah, di mana mereka telah menawarkan beberapa bidang tanah yang sangat dekat dengan Mekkah,” kata Rosan Roeslani dikutip Antara, Kamis (31/7/2025).
Rosan mengatakan bahwa proyek ini memanfaatkan undang-undang Arab Saudi, yang akan berlaku mulai Januari 2026, yang mengizinkan kepemilikan penuh asing atas properti di Mekkah.
"Untuk pertama kalinya, pihak asing, termasuk warga negara Indonesia, akan diberikan hak kepemilikan lahan penuh di wilayah tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia juga diminta untuk menyerahkan desain dan rencana pembangunan infrastruktur sebelum Oktober 2025.