Paris Berlakukan Jam Malam Buntut Kerusuhan di Seluruh Penjuru Prancis

LANGIT7.ID-, Paris - Paris mulai berlakukan jam malam di sebagian wilayah pusat serta kota-kota lain. Aturan ini sebagai buntut terjadinya kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di seluruh penjuru Prancis selama akhir pekan.

Kepolisian Paris menyatakan bahwa jam malam akan berlaku mulai pukul 23.00 waktu setempat (21.00 GMT) hingga pukul 06.00 di kawasan Place de la République, tempat para pengunjuk rasa berkumpul selama akhir pekan, serta di area perbelanjaan Les Halles.

Larangan terhadap pertemuan tanpa izin juga telah diberlakukan di beberapa bagian lain pusat kota tersebut.

Jam malam parsial, yang membatasi pergerakan kaum muda maupun kegiatan berkumpul, turut diumumkan di sejumlah kota lain, termasuk Marseille, Bordeaux, Nice, dan Lyon di wilayah selatan, serta Lille dan beberapa kota lainnya di wilayah utara. Dilansir BBC, Selasa (20/10/2026).

Baca juga: Prancis Rusuh, Presiden Macron Serukan Tetap Tenang Sementara 2.400 Orang Ditahan

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez, yang mendapat kritik keras dari politisi oposisi terkait kesiapan dalam menghadapi kerusuhan tersebut, namun pengunduran dirinya ditolak oleh Presiden Emmanuel Macron, mengakui bahwa pihak kepolisian sempat "kehilangan kendali" di beberapa kota.

Aksi protes dimulai bulan lalu dengan para pelajar menuntut kondisi sekolah yang lebih baik, namun kini telah meluas mencakup berbagai isu lain. Jumlah peserta dalam demonstrasi akhir pekan ini pun bertambah dengan keterlibatan serikat pekerja serta berbagai kelompok pengunjuk rasa lainnya.

Menurut para pejabat, lebih dari 2.500 orang telah ditangkap. Kantor berita AFP melaporkan bahwa tangan seorang pengunjuk rasa putus akibat terkena granat pengendali massa milik polisi. Sementara sekira 1.000 petugas kepolisian dilaporkan mengalami luka-luka.

Menyusul rapat krisis pada hari Senin, perdana menteri menyatakan bahwa para wali kota kini diberi wewenang untuk menerapkan jam malam "di tempat yang diperlukan", tanpa merinci kota mana saja yang akan memberlakukannya.

Sébastien Lecornu, yang tidak menutup kemungkinan penerapan status darurat di negara tersebut, mengatakan bahwa pemerintah juga akan mengalokasikan dana untuk membantu wilayah-wilayah terdampak dalam memulihkan kerusakan, dan dana tersebut nantinya akan ditagihkan kepada pihak-pihak yang berada di balik tindak kekerasan itu.

"Akan ada undang-undang yang diberlakukan untuk memastikan bahwa mereka yang telah merusak properti harus menanggung biayanya," ujar Lecornu.

Baca juga: Ini Pemicu Aksi Protes Besar-besaran di Prancis yang Dilakukan Siswa dan Guru

Ia juga mengumumkan penyediaan dana untuk pekerja yang mengalami pengangguran parsial akibat kerusuhan dan penjarahan yang terjadi.

Sementara itu, Nuñez mengatakan 200 penyelidik sedang menganalisis rekaman CCTV untuk mencoba mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga sebagai otak di balik kejadian tersebut.

Ia sempat berupaya untuk mengundurkan diri pada hari Minggu, namun Macron menolaknya "mengingat perlunya kelanjutan komando dalam penegakan hukum", demikian pernyataan Istana Élysée.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Nuñez harus bersikap transparan terkait apa yang disebut Macron sebagai "kegagalan dalam intelijen dan antisipasi".

Menurut kepala Kamar Dagang dan Industri (CCI) Prancis, lebih dari 2.000 toko dan tempat usaha lainnya terkena dampak langsung dari kekerasan yang terjadi selama akhir pekan.

Diberitakan sebelumnya, kerusuhan di sejumlah wilayah di Prancis berawal dari aksi protes yang dilakukan para guru dan siswa sekolah menengah di pinggiran kota Paris pada 17 September 2026 lalu. Pemicunya yaitu masalah kekurangan tenaga pengajar, jam sekolah yang terlalu panjang, serta berbagai keluhan lainnya.

Sejak saat itu, gelombang protes telah meluas ke seluruh negeri, memicu aksi mogok belajar, pemblokiran, dan demonstrasi. Tak hanya itu, bahkan ada 24 sekolah telah "dibakar atau dijarah" sejak awal aksi protes.

Tak hanya pelajar dan guru, aksi demo meluas sejak masyarakat ikut turun ke jalan dengan agenda memprotes kenaikan harga bahan bakar, biaya hidup, serta memburuknya layanan publik, termasuk sektor pendidikan. (*/lsi/bbc)