LANGIT7.ID-, Paris -
Prancis dilanda kerusuhan dan penjarahan menyusul aksi protes besar-besaran sejak bulan lalu. Menanggapi hal ini,
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan "ketenangan dan ketertiban".
Sementara itu sejumlah gangguan masih terus terjadi di Paris pada hari Minggu (18/10).
Dalam pidato nasional dari Istana Élysée,
Macron memperingatkan pihak-pihak yang terlibat untuk tidak "memperkeruh keadaan", seraya menambahkan: "Kita semua merasakan kemarahan dan rasa malu."
Sekira 550.000 pengunjuk rasa turun ke jalan dalam aksi yang sebagian besar berlangsung damai untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar, biaya hidup, serta memburuknya layanan publik, termasuk sektor pendidikan.
Macron menegaskan perlunya membedakan antara "tuntutan yang sah" dari para pengunjuk rasa dengan tindakan "mereka yang merusak, menghancurkan, dan menjarah". Dilansir BBC, Senin (19/10/2026).
Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, pihak kepolisian telah menangkap sekira 2.400 orang.
Presiden Prancis tersebut menyatakan bahwa "tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan" kekerasan yang "tak terkendali" itu, seraya menegaskan bahwa mereka yang terlibat akan diproses secara hukum.
Kelompok perusuh, beberapa di antaranya berpakaian serba hitam serta mengenakan masker dan penutup kepala (balaclava), juga muncul di Paris, Marseille, dan berbagai kota lainnya; beberapa di antara mereka bahkan membakar mobil serta bangunan.
Baca juga: 500 Lebih Sekolah di Prancis Ditutup Menyusul Rencana Demo Siswa dan GuruPada hari Minggu(18/10),
penjarahan dan bentrokan dengan polisi terus berlanjut dalam skala yang lebih kecil di beberapa bagian ibu kota dan Lyon.
Menurut kantor berita AFP, gas air mata dan granat kejut ditembakkan ke arah ratusan orang di Paris, sementara botol dan batu kembali dilemparkan ke arah polisi.
Sepanjang hari Minggu, berbagai kota di seluruh negeri harus menghadapi dampak dari peristiwa yang berkembang menjadi salah satu gelombang
kerusuhan terburuk dalam sejarah modern Prancis.
Di Limoges, balai kota yang megah dari abad ke-19 hangus dilalap api yang sengaja dinyalakan oleh para perusuh pada hari Sabtu; menara jam dan atap bangunan tersebut runtuh saat api terus berkobar.
Penjarahan meluas terjadi di kota Paris, Marseille, dan Lille, serta sejumlah wilayah lainnya.
Macron menyatakan bahwa para prefek dan wali kota setempat akan menyusun langkah-langkah untuk melindungi pertokoan dan bangunan publik.
Presiden juga menegaskan akan ada "transparansi penuh" terkait respons kepolisian terhadap demonstrasi tersebut.
Gas air mata dan meriam air dikerahkan untuk menghadapi massa selama akhir pekan, sementara polisi antihuru-hara terlihat memukuli orang-orang dengan tongkat di beberapa lokasi.
Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan bahwa sekira 1.000 petugas kepolisian mengalami luka-luka pada hari Sabtu, tujuh di antaranya menderita luka serius.
Aksi protes mahasiswa yang dimulai bulan lalu meningkat secara signifikan pada hari Sabtu setelah anggota serikat pekerja dan kelompok-kelompok anti-pemerintah lainnya turut bergabung.
Tanggapan dari berbagai tokoh politik menyoroti perpecahan politik yang mendalam di Prancis, di saat negara tersebut bersiap menghadapi pemilihan umum pada bulan April, sebuah ajang yang berpotensi mempertemukan kubu sayap kanan ekstrem dengan kubu sayap kiri ekstrem.
Baca juga: Ini Pemicu Aksi Protes Besar-besaran di Prancis yang Dilakukan Siswa dan GuruMenteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, menyatakan bahwa meskipun berunjuk rasa merupakan hak mendasar, terdapat "tindakan keterlaluan" yang dilakukan oleh "beberapa ribu individu dari kelompok sayap kiri ekstrem" yang sengaja menyasar gedung-gedung publik dan berkonfrontasi dengan polisi.
Ia menambahkan, kelompok tersebut kemudian bergabung dengan "para pelaku kriminal yang menjarah serta merusak berbagai tempat usaha di sejumlah kota di Prancis".
Sementara itu, Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai sayap kiri ekstrem La France Insoumise, melontarkan kritik keras terhadap Nuñez dan para pimpinan kepolisian melalui media sosial.
Ia menyebut mereka telah "menunjukkan ketidakmampuan total" dalam menangani aksi unjuk rasa tersebut, seraya melabeli mereka sebagai "spesialis dalam menciptakan kekacauan terorganisir".
Sementara itu, pemimpin partai sayap kanan ekstrem National Rally, Marine Le Pen, mengecam "eksploitasi" terhadap kemarahan publik "oleh kekuatan-kekuatan politik yang justru mendorong kekerasan". (*/lsi/bbc)
(lsi)