Muhammadiyah dan NU: Dari Amal Usaha ke Panggung Kekuasaan
Miftah yusufpati
Rabu, 20 Agustus 2025 - 05:45 WIB
KH Abdurrahman Wahid dan Amien Rais. Foto: Ist
LANGIT7.ID-Di sebuah forum akademik di Yogyakarta, beberapa tahun lalu, sejarawan Islam Indonesia, Azyumardi Azra, pernah mengingatkan: “Islam Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dua arus besar, Muhammadiyah dan NU. Keduanya bukan hanya organisasi sosial-keagamaan, tapi juga aktor politik kultural.”
Pernyataan itu seolah mengafirmasi apa yang sudah lama disaksikan: betapapun keduanya sering menegaskan diri sebagai gerakan dakwah dan pendidikan, pengaruh politik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama nyaris tak terhindarkan.
Sejarah politik Indonesia modern memang tidak bisa ditulis tanpa menyertakan peran keduanya. Muhammadiyah sejak awal menolak terjebak dalam politik praktis. KH Ahmad Dahlan lebih memilih jalur amal usaha—sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan—sebagai sarana perubahan.
Akan tetapi, pada masa kemerdekaan, kader-kader Muhammadiyah justru menjadi tulang punggung partai-partai politik Islam, terutama Masyumi. Sejarawan Deliar Noer dalam bukunya Partai Islam di Pentas Nasional (1987) mencatat, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, hingga Prawoto Mangkusasmito menjadi wajah utama politik Islam parlementer pasca-1945.
Baca juga: Konflik Politik Islam dengan Yahudi di Madinah: Rencana Membunuh Nabi Muhammad SAW
Berbeda dengan Muhammadiyah, NU justru masuk gelanggang politik secara langsung. Pada 1952, NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. Dalam Pemilu 1955—pemilu paling demokratis sebelum reformasi—Partai NU bahkan menempati urutan ketiga, hanya kalah dari PNI dan Masyumi.
Greg Barton dalam Islamic Liberalism in Indonesia (1999) menyebut langkah NU ini sebagai strategi political survival: memastikan tradisi pesantren tetap memiliki kanal representasi politik di tengah tarik-menarik ideologi nasionalis, komunis, dan Islamis.
Pernyataan itu seolah mengafirmasi apa yang sudah lama disaksikan: betapapun keduanya sering menegaskan diri sebagai gerakan dakwah dan pendidikan, pengaruh politik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama nyaris tak terhindarkan.
Sejarah politik Indonesia modern memang tidak bisa ditulis tanpa menyertakan peran keduanya. Muhammadiyah sejak awal menolak terjebak dalam politik praktis. KH Ahmad Dahlan lebih memilih jalur amal usaha—sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan—sebagai sarana perubahan.
Akan tetapi, pada masa kemerdekaan, kader-kader Muhammadiyah justru menjadi tulang punggung partai-partai politik Islam, terutama Masyumi. Sejarawan Deliar Noer dalam bukunya Partai Islam di Pentas Nasional (1987) mencatat, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, hingga Prawoto Mangkusasmito menjadi wajah utama politik Islam parlementer pasca-1945.
Baca juga: Konflik Politik Islam dengan Yahudi di Madinah: Rencana Membunuh Nabi Muhammad SAW
Berbeda dengan Muhammadiyah, NU justru masuk gelanggang politik secara langsung. Pada 1952, NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. Dalam Pemilu 1955—pemilu paling demokratis sebelum reformasi—Partai NU bahkan menempati urutan ketiga, hanya kalah dari PNI dan Masyumi.
Greg Barton dalam Islamic Liberalism in Indonesia (1999) menyebut langkah NU ini sebagai strategi political survival: memastikan tradisi pesantren tetap memiliki kanal representasi politik di tengah tarik-menarik ideologi nasionalis, komunis, dan Islamis.