Politik dalam Cermin Al-Qur’an: Kuasa yang Dipercaya, Kuasa yang Dikhianati
Miftah yusufpati
Selasa, 23 September 2025 - 05:45 WIB
Allah menganugerahkan kekuasaan sebagai amanah. Tapi sejarah politik Indonesia menunjukkan: dari bansos hingga dinasti, mandat rakyat sering terkhianati. Ilustrasi: AI
LANGIT7.ID-Dalam politik, kata “kekuasaan” kerap terasa berat. Ia bisa memabukkan, bisa pula menjerumuskan. Namun dalam Al-Qur’an, kekuasaan bukan sekadar soal kursi dan tahta. Ia berawal dari Allah—pemilik mutlak langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. QS. Al-Ma’idah [5]:18 menegaskan: “Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi serta apa yang terdapat antara keduanya.”
Ayat ini meneguhkan bahwa segala otoritas, dari alam raya hingga detail kehidupan, bersumber pada-Nya. Bahkan QS. Al-Fatihah [1]:4 menekankan bahwa Dia adalah “Pemilik hari kebangkitan”—hari di mana segala otoritas manusia runtuh, suara-suara merendah, dan tidak ada yang berbicara tanpa izin-Nya (QS. Thaha [20]:108; QS. Al-Naba’ [78]:38).
Meski begitu, kekuasaan Allah di dunia tidak hadir dengan cara meniadakan manusia. Sebagian otoritas itu justru didelegasikan. QS. Ali Imran [3]:26 mencatat doa yang populer hingga kini: “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau anugerahkan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki.”
Menurut Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat (Mizan, 1996), ayat ini menegaskan dua hal. Pertama, kekuasaan adalah amanah, bukan milik abadi seorang penguasa. Kedua, pelimpahan otoritas itu mengandung risiko: ada yang berhasil mengelolanya sesuai prinsip Ilahi, ada pula yang gagal karena terjebak nafsu.
Baca juga: Perempuan di Panggung Politik Islam: Dari Hijrah hingga Kritik Kekuasaan
Istikhlaf: Mandat Kekhalifahan
Di sinilah konsep istikhlaf bekerja. QS. Al-Baqarah [2]:30 merekam ucapan Allah: “Sesungguhnya Aku akan mengangkat di bumi khalifah.” Ayat ini menunjuk Adam sebagai manusia pertama, khalifah tunggal sebelum lahir masyarakat. Konsep itu menemukan bentuk sosialnya pada Nabi Daud. QS. Shad [38]:26 menegaskan: “Wahai Daud, Kami telah menjadikan engkau khalifah di bumi.”
Ayat ini meneguhkan bahwa segala otoritas, dari alam raya hingga detail kehidupan, bersumber pada-Nya. Bahkan QS. Al-Fatihah [1]:4 menekankan bahwa Dia adalah “Pemilik hari kebangkitan”—hari di mana segala otoritas manusia runtuh, suara-suara merendah, dan tidak ada yang berbicara tanpa izin-Nya (QS. Thaha [20]:108; QS. Al-Naba’ [78]:38).
Meski begitu, kekuasaan Allah di dunia tidak hadir dengan cara meniadakan manusia. Sebagian otoritas itu justru didelegasikan. QS. Ali Imran [3]:26 mencatat doa yang populer hingga kini: “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau anugerahkan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki.”
Menurut Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat (Mizan, 1996), ayat ini menegaskan dua hal. Pertama, kekuasaan adalah amanah, bukan milik abadi seorang penguasa. Kedua, pelimpahan otoritas itu mengandung risiko: ada yang berhasil mengelolanya sesuai prinsip Ilahi, ada pula yang gagal karena terjebak nafsu.
Baca juga: Perempuan di Panggung Politik Islam: Dari Hijrah hingga Kritik Kekuasaan
Istikhlaf: Mandat Kekhalifahan
Di sinilah konsep istikhlaf bekerja. QS. Al-Baqarah [2]:30 merekam ucapan Allah: “Sesungguhnya Aku akan mengangkat di bumi khalifah.” Ayat ini menunjuk Adam sebagai manusia pertama, khalifah tunggal sebelum lahir masyarakat. Konsep itu menemukan bentuk sosialnya pada Nabi Daud. QS. Shad [38]:26 menegaskan: “Wahai Daud, Kami telah menjadikan engkau khalifah di bumi.”