Polemik Chattra Borobudur Menghangat, Kemenbud Kumpulkan Ahli untuk Rumuskan Sikap Nasional
Tim langit 7
Rabu, 03 Desember 2025 - 21:12 WIB
Polemik Chattra Borobudur Menghangat, Kemenbud Kumpulkan Ahli untuk Rumuskan Sikap Nasional
LANGIT7.ID-Jakarta;Kementerian Kebudayaan RI menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun terkait rencana pemasangan kembali chattra pada Stupa Induk Candi Borobudur. Bertempat di Gedung Kementerian Kebudayaan, forum ini menghadirkan para arkeolog, tokoh agama Buddha, akademisi, praktisi pelestarian, pemerintah daerah, pengelola kawasan, serta perwakilan UNESCO dan ICOMOS untuk menghimpun pandangan lintas disiplin sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang objektif dan sesuai prinsip pelindungan cagar budaya.
Sebagai mahakarya Buddha Mahayana terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-8 oleh Dinasti Syailendra, Candi Borobudur telah melalui dua tahap pemugaran besar, yaitu oleh Theodoor Van Erp pada 1907–1911 dan oleh Pemerintah Indonesia bersama UNESCO pada 1973–1983. Dalam pemugaran pertama, chattra sempat dipasang namun diturunkan kembali karena belum dapat dibuktikan keasliannya secara akademis. Sejak 2008 hingga kini, rencana pemasangan kembali chattra terus berkembang dan muncul berbagai pendapat dari sisi historis, spiritual, teknis, hingga implikasi terhadap status Warisan Dunia UNESCO.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan bahwa isu chattra merupakan wacana panjang yang telah dibahas. Ia menegaskan bahwa perdebatan ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba atau sekadar respons situasional.
“Kita semua tahu bahwa diskusi perihal pemasangan Chattra ini sebetulnya bukanlah suatu diskusi yang baru, namun sudah ada sejak 1850. Pemugaran Candi Borobudur juga sudah banyak dilakukan dan interpretasi-interpretasi terhadap pemugaran tersebut juga sudah banyak sehingga mengundang perbedaan pendapat. Oleh karena itu, fokus FGD ini adalah untuk duduk bersama dan mendengarkan aspirasi dari para pemangku kepentingan serta seluruh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).
Lebih lanjut, Menteri Fadli turut menyampaikan pentingnya pendekatan yang inklusif dan multidisipliner dalam mengambil kebijakan. Ia menegaskan bahwa Borobudur harus diperlakukan sebagai ruang budaya yang hidup dan tidak hanya dilihat dari perspektif konservasi struktural semata. “Maka dari itu, kita perlu mendengar masukan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Buddha dalam menjadikan Borobudur sebagai living heritage,” kata Menbud.
Diskusi Kelompok Terpumpun diawali dengan paparan substansi dari para narasumber. Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Marsis Soetopo, memaparkan sejarah rekonstruksi chattra mulai dari abad ke-8 hingga pemugaran Van Erp. Ia mengingatkan bahwa perlakuan terhadap Borobudur harus mengikuti prinsip arkeologi, UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, serta Konvensi UNESCO Tahun 1972, terkait perubahan pada Warisan Dunia. Menurutnya, chattra Van Erp sudah tidak dapat dipasang kembali dan rekonstruksi baru hanya mungkin dilakukan setelah kajian teknis menyeluruh dan menerapkan Heritage Impact Assessment (HIA).
Ketua Yayasan Ruwat Rawat Borobudur, Sucoro Setrodiharjo, turut menegaskan bahwa isu chattra adalah ujian keseimbangan antara pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Ia memperingatkan risiko sosial–ekonomi apabila pemasangan chattra berdampak pada stabilitas struktur hingga berpotensi menyebabkan penutupan kawasan untuk pemulihan. Sucoro juga mengusulkan pembentukan mekanisme interpretasi terpadu, seperti dewan budaya atau forum OUV yang melibatkan ahli, umat, dan masyarakat lokal.
Sebagai mahakarya Buddha Mahayana terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-8 oleh Dinasti Syailendra, Candi Borobudur telah melalui dua tahap pemugaran besar, yaitu oleh Theodoor Van Erp pada 1907–1911 dan oleh Pemerintah Indonesia bersama UNESCO pada 1973–1983. Dalam pemugaran pertama, chattra sempat dipasang namun diturunkan kembali karena belum dapat dibuktikan keasliannya secara akademis. Sejak 2008 hingga kini, rencana pemasangan kembali chattra terus berkembang dan muncul berbagai pendapat dari sisi historis, spiritual, teknis, hingga implikasi terhadap status Warisan Dunia UNESCO.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan bahwa isu chattra merupakan wacana panjang yang telah dibahas. Ia menegaskan bahwa perdebatan ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba atau sekadar respons situasional.
“Kita semua tahu bahwa diskusi perihal pemasangan Chattra ini sebetulnya bukanlah suatu diskusi yang baru, namun sudah ada sejak 1850. Pemugaran Candi Borobudur juga sudah banyak dilakukan dan interpretasi-interpretasi terhadap pemugaran tersebut juga sudah banyak sehingga mengundang perbedaan pendapat. Oleh karena itu, fokus FGD ini adalah untuk duduk bersama dan mendengarkan aspirasi dari para pemangku kepentingan serta seluruh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).
Lebih lanjut, Menteri Fadli turut menyampaikan pentingnya pendekatan yang inklusif dan multidisipliner dalam mengambil kebijakan. Ia menegaskan bahwa Borobudur harus diperlakukan sebagai ruang budaya yang hidup dan tidak hanya dilihat dari perspektif konservasi struktural semata. “Maka dari itu, kita perlu mendengar masukan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Buddha dalam menjadikan Borobudur sebagai living heritage,” kata Menbud.
Diskusi Kelompok Terpumpun diawali dengan paparan substansi dari para narasumber. Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Marsis Soetopo, memaparkan sejarah rekonstruksi chattra mulai dari abad ke-8 hingga pemugaran Van Erp. Ia mengingatkan bahwa perlakuan terhadap Borobudur harus mengikuti prinsip arkeologi, UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, serta Konvensi UNESCO Tahun 1972, terkait perubahan pada Warisan Dunia. Menurutnya, chattra Van Erp sudah tidak dapat dipasang kembali dan rekonstruksi baru hanya mungkin dilakukan setelah kajian teknis menyeluruh dan menerapkan Heritage Impact Assessment (HIA).
Ketua Yayasan Ruwat Rawat Borobudur, Sucoro Setrodiharjo, turut menegaskan bahwa isu chattra adalah ujian keseimbangan antara pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Ia memperingatkan risiko sosial–ekonomi apabila pemasangan chattra berdampak pada stabilitas struktur hingga berpotensi menyebabkan penutupan kawasan untuk pemulihan. Sucoro juga mengusulkan pembentukan mekanisme interpretasi terpadu, seperti dewan budaya atau forum OUV yang melibatkan ahli, umat, dan masyarakat lokal.