Polemik Chattra Borobudur Menghangat, Kemenbud Kumpulkan Ahli untuk Rumuskan Sikap Nasional

LANGIT7.ID-Jakarta; Kementerian Kebudayaan RI menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun terkait rencana pemasangan kembali chattra pada Stupa Induk Candi Borobudur. Bertempat di Gedung Kementerian Kebudayaan, forum ini menghadirkan para arkeolog, tokoh agama Buddha, akademisi, praktisi pelestarian, pemerintah daerah, pengelola kawasan, serta perwakilan UNESCO dan ICOMOS untuk menghimpun pandangan lintas disiplin sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang objektif dan sesuai prinsip pelindungan cagar budaya.

Sebagai mahakarya Buddha Mahayana terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-8 oleh Dinasti Syailendra, Candi Borobudur telah melalui dua tahap pemugaran besar, yaitu oleh Theodoor Van Erp pada 1907–1911 dan oleh Pemerintah Indonesia bersama UNESCO pada 1973–1983. Dalam pemugaran pertama, chattra sempat dipasang namun diturunkan kembali karena belum dapat dibuktikan keasliannya secara akademis. Sejak 2008 hingga kini, rencana pemasangan kembali chattra terus berkembang dan muncul berbagai pendapat dari sisi historis, spiritual, teknis, hingga implikasi terhadap status Warisan Dunia UNESCO.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan bahwa isu chattra merupakan wacana panjang yang telah dibahas. Ia menegaskan bahwa perdebatan ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba atau sekadar respons situasional.

“Kita semua tahu bahwa diskusi perihal pemasangan Chattra ini sebetulnya bukanlah suatu diskusi yang baru, namun sudah ada sejak 1850. Pemugaran Candi Borobudur juga sudah banyak dilakukan dan interpretasi-interpretasi terhadap pemugaran tersebut juga sudah banyak sehingga mengundang perbedaan pendapat. Oleh karena itu, fokus FGD ini adalah untuk duduk bersama dan mendengarkan aspirasi dari para pemangku kepentingan serta seluruh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut, Menteri Fadli turut menyampaikan pentingnya pendekatan yang inklusif dan multidisipliner dalam mengambil kebijakan. Ia menegaskan bahwa Borobudur harus diperlakukan sebagai ruang budaya yang hidup dan tidak hanya dilihat dari perspektif konservasi struktural semata. “Maka dari itu, kita perlu mendengar masukan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Buddha dalam menjadikan Borobudur sebagai living heritage,” kata Menbud.

Diskusi Kelompok Terpumpun diawali dengan paparan substansi dari para narasumber. Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Marsis Soetopo, memaparkan sejarah rekonstruksi chattra mulai dari abad ke-8 hingga pemugaran Van Erp. Ia mengingatkan bahwa perlakuan terhadap Borobudur harus mengikuti prinsip arkeologi, UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, serta Konvensi UNESCO Tahun 1972, terkait perubahan pada Warisan Dunia. Menurutnya, chattra Van Erp sudah tidak dapat dipasang kembali dan rekonstruksi baru hanya mungkin dilakukan setelah kajian teknis menyeluruh dan menerapkan Heritage Impact Assessment (HIA).

Ketua Yayasan Ruwat Rawat Borobudur, Sucoro Setrodiharjo, turut menegaskan bahwa isu chattra adalah ujian keseimbangan antara pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Ia memperingatkan risiko sosial–ekonomi apabila pemasangan chattra berdampak pada stabilitas struktur hingga berpotensi menyebabkan penutupan kawasan untuk pemulihan. Sucoro juga mengusulkan pembentukan mekanisme interpretasi terpadu, seperti dewan budaya atau forum OUV yang melibatkan ahli, umat, dan masyarakat lokal.

Menanggapi paparan kedua narasumber tersebut, Wakil Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Karuna Murdaya, menyampaikan dukungannya bersama umat Buddha mengenai keputusan dalam pemasangan chattra Candi Borobudur. Dirinya berujar dukungan tersebut diberikan sepanjang keputusan yang dilahirkan dapat membawa manfaat bagi pengembangan Borobudur sebagai pusat spiritual dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Senada dengan hal tersebut, Pengelola kawasan Candi Borobudur, PT. Taman Wisata Candi (TWC), yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama Febby Intan menuturkan bahwa TWC mendukung setiap keputusan yang dihasilkan melalui diskusi. TWC meyakini bahwa keputusan tersebut akan membawa manfaat sosial, ekonomi, serta kebaikan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Berbeda dengan tanggapan WALUBI dan TWC, Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA), Johannes Marbun, yang hadir dalam diskusi menekankan perlunya konsolidasi pemahaman publik melalui riset teknis multidisiplin, survei pasca-edukasi, dan manajemen kawasan yang adaptif terhadap dinamika sosial serta teknologi. Ia mengingatkan dua isu utama dalam hal tersebut, yaitu perihal keterbatasan bukti arkeologis chattra dan kejelasan fungsi ritualnya.

Sesi diskusi berikutnya dibuka oleh paparan praktisi arkeologi dan pelestarian, Daud Aris Tanudirjo yang menjelaskan bahwa pemasangan chattra memiliki konsekuensi multidimensi, termasuk implikasi internasional. Ia menekankan perlunya transparansi, konsultasi dengan UNESCO, dan komitmen menjaga integritas Borobudur sebagai warisan dunia.

Hadir pemilik Yayasan Ehipassiko, Handaka Vijjananda, memaparkan sisi filosofis dari chattra yang memiliki makna perlindungan dan keluhuran dalam Buddhisme. Dirinya menilai ketidakhadiran chattra yang merupakan elemen penting suatu stupa dapat dianalogikan sebagai “raja tanpa mahkota”.

Ketua Tim Pemasangan chattra BRIN, Ilham Hatta, dalam paparannya di hadapan para tamu undangan menyampaikan berbagai hasil riset dan analisis yang telah dilakukan oleh BRIN terhadap struktur Candi Borobudur beserta stupa induknya. Dirinya menilai struktur stupa tersebut mampu menampung keberadaan chattra tanpa menimbulkan kerusakan berarti. Namun, Ilham tetap menekankan bahwa proses pemasangan chattra tetap memerlukan analisis mendalam serta DED yang akurat guna menghindari masalah yang akan ditimbulkan di masa mendatang.

Kepala Unit Kebudayaan UNESCO Jakarta, Moe Chiba, yang hadir dalam sesi diskusi turut menanggapi paparan yang disampaikan. Dirinya memberi masukan perihal diperlukannya diskusi lanjut dengan mengundang komunitas Buddhis internasional, mengkaji isu konservasi versus ajaran ketidakkekalan, serta melibatkan akademisi lintas budaya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua ICOMOS Indonesia, Soehardi Hartono, juga mengingatkan risiko pemasangan chattra terhadap keaslian dan integritas candi yang dapat mengancam status Warisan Dunia, sehingga diperlukan HIA dan konsultasi resmi ke UNESCO sebelum langkah lebih lanjut.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko PMK, Ivan Syamsurizal; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Staf Ahli Menteri bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; Staf Khusus Menteri Bidang Protokoler dan Rumah Tangga, Rachmanda Primayuda; Wakil Bupati Kabupaten Magelang, Sahid; Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno; serta jajaran Kementerian Kebudayaan.

Mengakhiri sesi diskusi, Menteri Kebudayaan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam diskusi ini. Dirinya turut menambahkan bahwa rencana pemasangan chattra harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat fungsi spiritual Candi Borobudur serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. “Terlebih jika memang chattra ini dipasang, mungkin semakin banyak umat Buddha yang datang. Kalau semakin banyak yang datang, tentu ekosistem di sekitar Candi Borobudur akan berkembang dengan baik. Kita juga berharap, Candi Borobudur ini nantinya bisa menjadi suatu IP yang besar dan dapat mendatangkan ekonomi budaya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Dengan terselenggaranya Diskusi Kelompok Terpumpun ini, Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap langkah terkait rencana pemasangan chattra di Candi Borobudur dilakukan secara hati-hati, berbasis data, serta melalui konsultasi menyeluruh dengan para ahli, pemuka agama, masyarakat lokal, dan lembaga internasional. Seluruh masukan yang dihimpun akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menjaga integritas Borobudur sebagai Warisan Dunia, tetapi juga memperkuat fungsinya sebagai ruang spiritual, pusat pembelajaran, dan sumber kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berharap proses ini dapat berjalan transparan, inklusif, dan berkelanjutan demi keberlanjutan warisan budaya bangsa.