KNPI dan HIPMI: Dua Organisasi Anak Muda Terdepan Era Orde Baru
Tim langit 7
Sabtu, 24 Januari 2026 - 21:42 WIB
KNPI dan HIPMI: Dua Organisasi Anak Muda Terdepan Era Orde Baru
Oleh: Umar Jahidin
LANGIT7.ID-Salah satu dari dua organisasi pemuda papan atas pada era Orde Baru tersebut sebentar lagi akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas), yang waktu dan tempat penyelenggaraannya kini tengah dipersiapkan. Organisasi yang dimaksud adalah Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI). Momentum ini layak dijadikan ruang refleksi, bukan hanya bagi para kader aktif hari ini, tetapi juga bagi mereka yang pernah tumbuh dan ditempa oleh organisasi tersebut.
Sebagai seseorang yang pernah lama berkecimpung di dua organisasi pemuda terpenting pada masa itu—KNPI dan HIPMI—saya menyimpan banyak kenangan dan pelajaran berharga. Di KNPI, saya pernah terpilih sebagai Wakil Ketua KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 1994–1996. Sementara di HIPMI NTB, saya dipercaya menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Umum dari lima Wakil Ketua Umum yang ada. Jabatan tersebut tentu bukan diraih dengan mudah, melainkan melalui proses panjang dinamika organisasi dan pengabdian.
Pada masa itu, di NTB, saya cukup dikenal di lingkungan akademik maupun hampir di seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Saya kerap diundang sebagai narasumber dalam berbagai forum ilmiah—seminar, diskusi, hingga pelatihan kepemimpinan—terutama di lingkungan OKP keagamaan seperti HMI, PMII, IMM, dan Nasyiatul Aisyiyah, juga organisasi lain seperti FKPPI dan KNPI. Bahkan, jika berbicara soal kewirausahaan, saya sering dianggap sebagai narasumber tetap.
Kebetulan, pada fase tersebut saya sudah “naik kelas” sebagai pengusaha di bidang konstruksi dan menangani sejumlah proyek, baik di Kota Mataram dan beberapa di kabupaten dan kota lain di NTB. Singkatnya, pada masa itu posisi sosial dan profesional yang saya jalani membuat saya—meminjam istilah almarhum MT Arifin—terlihat seperti seorang “superstar”. Kata superstars itu sendiri adalah ungkapan spontan Pak MT sebagai sesama aktivis intelektual di kampus UMS agar meyakinkan saya segera kembali ke NTB dan membangun karir lebih lanjut di daerah Bumi Gora tersebut.
Dalam konteks Orde Baru, KNPI dan HIPMI bukan sekadar organisasi biasa. Keduanya ditempatkan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan nasional. KNPI dirancang sebagai wadah tunggal kepemudaan untuk mengonsolidasikan potensi anak muda agar sejalan dengan stabilitas politik dan agenda pembangunan negara. Dalam praktiknya, KNPI menjadi ruang kaderisasi kepemimpinan dan mobilitas sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Banyak tokoh nasional lahir dari rahim KNPI dan kemudian menempati posisi penting dalam politik, birokrasi, maupun kehidupan publik.
Sementara itu, HIPMI hadir sebagai jawaban atas kebutuhan membangun kelas pengusaha nasional dari kalangan muda. Organisasi ini menjadi ruang pembelajaran kewirausahaan, jejaring bisnis, sekaligus jembatan antara dunia usaha dan kebijakan negara. Di dalam HIPMI, pengusaha muda belajar bukan hanya soal bisnis, tetapi juga membaca kebijakan, membangun relasi dengan birokrasi, dan memahami dinamika kekuasaan. Tidak mengherankan jika terdapat irisan kuat antara KNPI dan HIPMI: aktivis pemuda yang matang secara organisasi sering kali bertransformasi menjadi pelaku ekonomi, lalu masuk ke ruang-ruang strategis pengambilan keputusan.
LANGIT7.ID-Salah satu dari dua organisasi pemuda papan atas pada era Orde Baru tersebut sebentar lagi akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas), yang waktu dan tempat penyelenggaraannya kini tengah dipersiapkan. Organisasi yang dimaksud adalah Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI). Momentum ini layak dijadikan ruang refleksi, bukan hanya bagi para kader aktif hari ini, tetapi juga bagi mereka yang pernah tumbuh dan ditempa oleh organisasi tersebut.
Sebagai seseorang yang pernah lama berkecimpung di dua organisasi pemuda terpenting pada masa itu—KNPI dan HIPMI—saya menyimpan banyak kenangan dan pelajaran berharga. Di KNPI, saya pernah terpilih sebagai Wakil Ketua KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 1994–1996. Sementara di HIPMI NTB, saya dipercaya menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Umum dari lima Wakil Ketua Umum yang ada. Jabatan tersebut tentu bukan diraih dengan mudah, melainkan melalui proses panjang dinamika organisasi dan pengabdian.
Pada masa itu, di NTB, saya cukup dikenal di lingkungan akademik maupun hampir di seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Saya kerap diundang sebagai narasumber dalam berbagai forum ilmiah—seminar, diskusi, hingga pelatihan kepemimpinan—terutama di lingkungan OKP keagamaan seperti HMI, PMII, IMM, dan Nasyiatul Aisyiyah, juga organisasi lain seperti FKPPI dan KNPI. Bahkan, jika berbicara soal kewirausahaan, saya sering dianggap sebagai narasumber tetap.
Kebetulan, pada fase tersebut saya sudah “naik kelas” sebagai pengusaha di bidang konstruksi dan menangani sejumlah proyek, baik di Kota Mataram dan beberapa di kabupaten dan kota lain di NTB. Singkatnya, pada masa itu posisi sosial dan profesional yang saya jalani membuat saya—meminjam istilah almarhum MT Arifin—terlihat seperti seorang “superstar”. Kata superstars itu sendiri adalah ungkapan spontan Pak MT sebagai sesama aktivis intelektual di kampus UMS agar meyakinkan saya segera kembali ke NTB dan membangun karir lebih lanjut di daerah Bumi Gora tersebut.
Dalam konteks Orde Baru, KNPI dan HIPMI bukan sekadar organisasi biasa. Keduanya ditempatkan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan nasional. KNPI dirancang sebagai wadah tunggal kepemudaan untuk mengonsolidasikan potensi anak muda agar sejalan dengan stabilitas politik dan agenda pembangunan negara. Dalam praktiknya, KNPI menjadi ruang kaderisasi kepemimpinan dan mobilitas sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Banyak tokoh nasional lahir dari rahim KNPI dan kemudian menempati posisi penting dalam politik, birokrasi, maupun kehidupan publik.
Sementara itu, HIPMI hadir sebagai jawaban atas kebutuhan membangun kelas pengusaha nasional dari kalangan muda. Organisasi ini menjadi ruang pembelajaran kewirausahaan, jejaring bisnis, sekaligus jembatan antara dunia usaha dan kebijakan negara. Di dalam HIPMI, pengusaha muda belajar bukan hanya soal bisnis, tetapi juga membaca kebijakan, membangun relasi dengan birokrasi, dan memahami dinamika kekuasaan. Tidak mengherankan jika terdapat irisan kuat antara KNPI dan HIPMI: aktivis pemuda yang matang secara organisasi sering kali bertransformasi menjadi pelaku ekonomi, lalu masuk ke ruang-ruang strategis pengambilan keputusan.