KNPI dan HIPMI: Dua Organisasi Anak Muda Terdepan Era Orde Baru

Oleh: Umar Jahidin

LANGIT7.ID-Salah satu dari dua organisasi pemuda papan atas pada era Orde Baru tersebut sebentar lagi akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas), yang waktu dan tempat penyelenggaraannya kini tengah dipersiapkan. Organisasi yang dimaksud adalah Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI). Momentum ini layak dijadikan ruang refleksi, bukan hanya bagi para kader aktif hari ini, tetapi juga bagi mereka yang pernah tumbuh dan ditempa oleh organisasi tersebut.

Sebagai seseorang yang pernah lama berkecimpung di dua organisasi pemuda terpenting pada masa itu—KNPI dan HIPMI—saya menyimpan banyak kenangan dan pelajaran berharga. Di KNPI, saya pernah terpilih sebagai Wakil Ketua KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 1994–1996. Sementara di HIPMI NTB, saya dipercaya menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Umum dari lima Wakil Ketua Umum yang ada. Jabatan tersebut tentu bukan diraih dengan mudah, melainkan melalui proses panjang dinamika organisasi dan pengabdian.

Pada masa itu, di NTB, saya cukup dikenal di lingkungan akademik maupun hampir di seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Saya kerap diundang sebagai narasumber dalam berbagai forum ilmiah—seminar, diskusi, hingga pelatihan kepemimpinan—terutama di lingkungan OKP keagamaan seperti HMI, PMII, IMM, dan Nasyiatul Aisyiyah, juga organisasi lain seperti FKPPI dan KNPI. Bahkan, jika berbicara soal kewirausahaan, saya sering dianggap sebagai narasumber tetap.

Kebetulan, pada fase tersebut saya sudah “naik kelas” sebagai pengusaha di bidang konstruksi dan menangani sejumlah proyek, baik di Kota Mataram dan beberapa di kabupaten dan kota lain di NTB. Singkatnya, pada masa itu posisi sosial dan profesional yang saya jalani membuat saya—meminjam istilah almarhum MT Arifin—terlihat seperti seorang “superstar”. Kata superstars itu sendiri adalah ungkapan spontan Pak MT sebagai sesama aktivis intelektual di kampus UMS agar meyakinkan saya segera kembali ke NTB dan membangun karir lebih lanjut di daerah Bumi Gora tersebut.

Dalam konteks Orde Baru, KNPI dan HIPMI bukan sekadar organisasi biasa. Keduanya ditempatkan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan nasional. KNPI dirancang sebagai wadah tunggal kepemudaan untuk mengonsolidasikan potensi anak muda agar sejalan dengan stabilitas politik dan agenda pembangunan negara. Dalam praktiknya, KNPI menjadi ruang kaderisasi kepemimpinan dan mobilitas sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Banyak tokoh nasional lahir dari rahim KNPI dan kemudian menempati posisi penting dalam politik, birokrasi, maupun kehidupan publik.

Sementara itu, HIPMI hadir sebagai jawaban atas kebutuhan membangun kelas pengusaha nasional dari kalangan muda. Organisasi ini menjadi ruang pembelajaran kewirausahaan, jejaring bisnis, sekaligus jembatan antara dunia usaha dan kebijakan negara. Di dalam HIPMI, pengusaha muda belajar bukan hanya soal bisnis, tetapi juga membaca kebijakan, membangun relasi dengan birokrasi, dan memahami dinamika kekuasaan. Tidak mengherankan jika terdapat irisan kuat antara KNPI dan HIPMI: aktivis pemuda yang matang secara organisasi sering kali bertransformasi menjadi pelaku ekonomi, lalu masuk ke ruang-ruang strategis pengambilan keputusan.

Memang harus diakui, kedekatan KNPI dan HIPMI dengan kekuasaan Orde Baru kerap menuai kritik. Namun dalam keterbatasan ruang demokrasi saat itu, kedua organisasi ini justru menjadi kanal penting bagi anak muda daerah untuk naik kelas—secara intelektual, ekonomi, dan sosial. Mereka adalah produk zamannya, bergerak dalam batas-batas yang ditentukan negara, tetapi sekaligus dimanfaatkan secara cerdas oleh generasi muda untuk membangun kapasitas, jejaring, dan pengaruh.

Menjelang Munas HIPMI, refleksi kritis menjadi sangat penting. HIPMI perlu kembali menegaskan jati dirinya sebagai organisasi kaderisasi pengusaha muda, bukan sekadar ruang berhimpun elite atau kendaraan kepentingan politik. Fungsi pembinaan usaha, pendampingan, dan penguatan kapasitas anggota harus kembali menjadi orientasi utama. Penguatan HIPMI daerah juga tidak boleh diabaikan, karena di sanalah denyut kewirausahaan nasional sesungguhnya bertumbuh.

HIPMI juga dituntut lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Generasi pengusaha muda hari ini lahir dari ekosistem yang berbeda—ekonomi digital, kreatif, dan berbasis inovasi. Pendekatan lama yang terlalu bertumpu pada proyek dan sektor konvensional tidak lagi memadai. HIPMI harus inklusif, progresif, dan tetap berpijak pada semangat kebangsaan.
Dalam konteks itu, muncul harapan besar terhadap figur-figur yang saat ini digadang-gadang sebagai bakal calon Ketua Umum HIPMI periode 2025–2028, yakni Mas Antoni Leong, Mas Afifuddin Suhaeli Kalla, Reynardo Bryan, Tri Febrianto, Sunny Boy Hutabarat, serta tokoh HIPMI Sulawesi Selatan, Mas Andi Amar Ma’aruf Sulaiman. Mudah-mudahan siapa pun yang kelak terpilih mampu membawa angin segar bagi kepengurusan BPP HIPMI ke depan, dengan kepemimpinan yang inklusif, berintegritas, dan berpihak pada penguatan pengusaha muda di seluruh daerah.

Secara personal, pengalaman saya di KNPI dan HIPMI mengajarkan bahwa organisasi bukan sekadar struktur dan jabatan, melainkan ruang pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab sosial. Saya merasakan bagaimana HIPMI tidak hanya membuka akses, tetapi juga menempa mental untuk berani mengambil risiko, menjaga kepercayaan, dan bekerja dengan integritas. Dari sana saya belajar bahwa menjadi pengusaha sejatinya bukan semata mengejar keuntungan, melainkan juga memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.

Harapan saya, Munas HIPMI kali ini tidak hanya melahirkan kepengurusan baru, tetapi juga semangat baru untuk kembali membesarkan pengusaha muda Indonesia secara sehat, bermartabat, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, organisasi besar hanya akan bermakna sejauh ia mampu melahirkan manusia-manusia besar di dalamnya. Wallahu'alam.(Wakil Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah dan CEO PT. ALVIN GROUP)