Oleh: Umar JahidinLANGIT7.ID-Hiruk pikuk ibu kota Jakarta dengan segala kemewahannya—juga ibu kota Nusantara yang konon akan menjadi kota teladan global masa depan—menyisakan banyak kisah pedih di sebagian wilayah republik yang kita cintai.
Saudara-saudara kita di ujung jauh sana tak pernah memikirkan cicilan rumah sederhana, karena mereka merasa cukup dengan rumah beralas tanah, berdinding bambu, beratap alang-alang atau rumbia.
Mereka tak membayangkan mencicil motor, apalagi mobil, karena berjalan kaki ke sekolah—bahkan tanpa alas kaki—sudah menjadi keseharian.
Mereka tak pernah memutar keran untuk mandi; itu kemewahan. Mereka biasa mandi di kali atau genangan air sisa sawah tetangga yang kebetulan masih tersisa sebelum mengairi padi.
Bahkan mereka belum mengenal mesin bor air; kalau pun tahu, tak punya uang untuk membayar sewanya. Gagasan membuat sumur pun belum terbayangkan.
Padahal semua itu adalah kebutuhan dasar bagi rakyat kebanyakan—untuk konteks negeri seribu pulau ini. Seolah mereka belum atau tidak termasuk di dalamnya. Seolah mereka adalah kelompok termiskin paling bawah yang, secara struktural, tak tersentuh kebijakan sama sekali
Setengah Abad yang LaluSaya teringat 50 tahun lalu, di Manggarai—tetangga Bajawa di sebelah barat. Kami mandi di kali, berjalan kaki ke sekolah, menulis di atas batu tulis dengan menggunakan kapur. Sesekali memakai buku dan potlot. Dan Itu setengah abad silam.
Namun mengapa hingga hari ini peristiwa serupa masih terjadi?
Di tengah belanja pendidikan yang diklaim mencapai 30% dari total APBN. Di tengah hiruk pikuk program makan gratis bagi siswa, dengan ribuan titik pembangunan rumah MBG yang, bahkan, diperebutkan karena aroma proyek. Di tengah visi besar pendidikan nasional yang dielu-elukan sebagai jalan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun peristiwa seperti yang dialami YBR tetap terjadi. Kelihatan seperti sederhana: karena hanya tidak ada uang sepuluh ribu rupiah lalu mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Tapi sesungguhnya ada persoalan yang lebih substantip di balik itu: soal kebijakan dan keberpihakan negara. Negara tidak hadir
Lalu di mana letak keadilan itu?
Di mana pemerataan yang dijanjikan?
Untuk siapa sesungguhnya visi besar pendidikan nasional dibangun, jika anak-anak di wilayah yang yg tertinggal dan terluar, setengah abad kemudian, masih hidup dalam kondisi yang nyaris tak berubah?
Jika pendidikan adalah hak dasar, maka kegagalan menjangkaunya—terutama bagi mereka yang paling jauh dan paling sunyi—bukan sekadar soal anggaran. Ini adalah soal keberpihakan.
Akhirnya, kita—sesama saudara sebangsa dan setanah air—seolah tak lagi peduli. Hari-hari kita naik kereta ber-AC saat berangkat dan pulang kerja. Semua terasa nyaman. Sementara di tempat lain, anak-anak seusia SD harus bertarung berjalan kaki belasan kilometer hanya untuk mendapat secuil ilmu.
Kita saban hari naik motor, mengendarai mobil, lalu tidur di rumah ber-AC. Sementara yang lain tidur beralas tanah, beratap rumbia dan alang-alang yang sering bocor ketika hujan datang.
Maka jarak antara ibu kota dan kota besar lainnya dengan saudara kita di daerah yang sunyi seperti di atas, bukan lagi sekadar jarak geografis, tapi bias menjadi jarak empati.
Saya teringat teori saat kuliah dulu: sistem ekonomi yang cenderung kapitalistik memang melahirkan ketidakadilan—yang kaya tetap kaya, yang miskin terus miskin. Padahal Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan di bumi Nusantara ini diperuntukkan bagi sepenuhnya untuk kemakmuran seluruh rakyat. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Namun realitas berkata lain.
Entah di mana tersesatnya amanat itu.
Entah kapan pemerataan benar-benar tiba, bukan sekadar jargon, bukan hanya program yang gemerlap dan tersentralisasi di pusat-pusat kota.
Sementara itu, di sudut-sudut sunyi republik yang besar ini, anak-anak seperti YBR terus menanggung beban ketidakadilan yang diwariskan oleh lintas generasi. Entah sampai kapan. Wallahu a'alam bishawab ( Umar Jahidin.
Asal Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Tinggal di Tangerang- Jakarta)
(lam)