Strategi Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dan Filipina: Analisis Komparatif Kontribusi Remitansi terhadap PDB dan Kesejahteraan Publik

Oleh: Umar Jahidin

LANGIT7.ID-Migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi fenomena ekonomi global yang semakin signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Bagi negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak hanya berfungsi sebagai strategi pengurangan pengangguran domestik, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan devisa melalui remitansi. Seperti yang dicatat oleh Sulaiman et al. (2021) dalam Jurnal Migrasi Indonesia, “Remitansi pekerja migran memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan mendukung pembangunan rumah layak huni di wilayah asal.”

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara. Meskipun karakteristik demografis relatif mirip, kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan dalam jumlah pekerja migran, jenis pekerjaan yang digeluti, tingkat penghasilan, serta kontribusi remitansi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Filipina dikenal memiliki sistem migrasi tenaga kerja yang sangat terorganisasi, sementara Indonesia masih dalam proses transformasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan perlindungan pekerja migrannya.

Tulisan ini bertujuan membandingkan strategi migrasi tenaga kerja Indonesia dan Filipina, khususnya terkait jumlah pekerja migran, jenis pekerjaan, kebijakan migrasi nasional, serta dampak remitansi terhadap PDB dan kesejahteraan publik. Selain itu, tulisan ini juga menyoroti peran kemampuan bahasa asing sebagai faktor kunci dalam akses sektor pekerjaan berupah tinggi.

Jumlah dan Karakteristik Pekerja Migran

Filipina memiliki salah satu diaspora pekerja migran terbesar di dunia. Menurut laporan dari Bangko Sentral ng Pilipinas dan World Bank (2023), jumlah warga Filipina yang bekerja di luar negeri diperkirakan mencapai 10–11 juta orang. Setiap tahun, sekitar 1,8–2 juta pekerja migran Filipina atau Overseas Filipino Workers (OFW) bekerja di berbagai negara tujuan.

Sebaliknya, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) diperkirakan berkisar antara 4–5 juta orang yang tersebar di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Penempatan PMI dikelola oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan fokus utama pada perlindungan dan keberangkatan aman.

Perbedaan jumlah ini berdampak pada total remitansi yang dikirim ke negara asal. Namun, jumlah pekerja saja tidak cukup untuk menjelaskan kontribusi ekonomi migrasi. Seperti ditegaskan oleh Lucas (2005), “Nilai ekonomi migrasi tidak hanya tergantung pada jumlah pekerja, tetapi juga pada kualitas keterampilan dan struktur pekerjaan mereka di negara tujuan.”

Struktur Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan

Pekerja migran Filipina sebagian besar menempati sektor profesional dan semi-profesional. Banyak bekerja sebagai perawat, pelaut internasional, insinyur, dan pekerja sektor hospitality. Menurut Sulaiman et al. (2021), “Filipina berhasil menempatkan tenaga kerja pada sektor profesional yang memberikan pendapatan tinggi, sekaligus meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan terstruktur.”

Sebaliknya, sebagian besar PMI bekerja di sektor yang tergolong berupah rendah, seperti pekerja rumah tangga, caregiver, pekerja perkebunan, konstruksi, dan manufaktur. Hal ini tercermin dari tingkat pendapatan: perawat Filipina dapat memperoleh USD 3.000–5.000 per bulan, pelaut Filipina hingga USD 7.000, sementara pekerja domestik Indonesia hanya sekitar USD 400–800 per bulan tergantung negara tujuan.

Perbedaan ini memengaruhi jumlah remitansi. Remitansi Filipina mencapai sekitar USD 40 miliar per tahun dan menyumbang 7–8% PDB negara tersebut, sementara remitansi Indonesia sekitar USD 18–19 miliar, atau ±1% PDB (World Bank, 2023). Sulaiman et al. (2021) menekankan, “Struktur pekerjaan dan keterampilan pekerja adalah faktor kunci yang menentukan besaran remitansi dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.”

Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja

Keberhasilan Filipina dalam memaksimalkan manfaat ekonomi migrasi tidak lepas dari strategi kebijakan yang matang. Menurut ILO (2021), “Filipina secara sistematis mengelola migrasi tenaga kerja melalui lembaga resmi, pelatihan keterampilan, dan diplomasi tenaga kerja, sehingga pekerja dapat ditempatkan pada sektor berpenghasilan tinggi dengan perlindungan yang memadai.”

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menekankan perlindungan PMI, mulai dari pra-keberangkatan, masa kerja di luar negeri, hingga setelah kembali. Namun tantangan utama tetap pada peningkatan keterampilan, terutama untuk mengakses sektor pekerjaan berupah tinggi. Seperti diungkapkan oleh Umar Jahidin, mantan Sekretaris Umum APJATI NTB (2001–2005), dan mantan Ketua Pokja Pemberdayaan TKI Majlis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Banyak PMI memiliki kompetensi dasar, tetapi masih terbatas akses mereka ke pekerjaan profesional karena keterbatasan pelatihan dan bahasa.”

Dampak Remitansi terhadap Kesejahteraan Publik

Remitansi memiliki dampak berbeda di kedua negara. Di Filipina, remitansi mendukung konsumsi rumah tangga, pendidikan, dan stabilitas ekonomi makro. Sementara di Indonesia, remitansi lebih berdampak pada pembangunan mikro, terutama di desa-desa kantong PMI, termasuk pembangunan rumah permanen, pendidikan anak, usaha kecil, dan pembelian lahan.

Sulaiman et al. (2021) menekankan bahwa “Rumah permanen di desa bukan hanya simbol ekonomi, tetapi juga monumen dari kerja keras dan harapan yang dibangun oleh pekerja migran.” Data BP2MI menunjukkan bahwa remitansi formal yang masuk melalui jalur resmi meningkat sekitar 15% per tahun, sekaligus meminimalkan aliran dana informal yang berisiko.Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing: Catatan Penutup

Salah satu faktor utama perbedaan pendapatan pekerja migran Filipina dan Indonesia adalah kemampuan berbahasa asing. Banyak perawat Filipina yang bekerja di Timur Tengah lancar berbahasa Inggris dan Arab, sehingga dapat mengakses pekerjaan dengan gaji tinggi. Sebaliknya, meskipun kualitas pendidikan perawat Indonesia baik, keterbatasan bahasa mengurangi peluang mereka.

Fenomena ini terlihat saat ibadah haji atau umrah; di rumah sakit Arab Saudi, dari sepuluh perawat, sembilan berasal dari Filipina dan satu dari Indonesia. Sebaliknya, sepuluh pekerja rumah tangga, sembilan berasal dari Indonesia dan satu dari Filipina.

Permintaan tenaga kerja di Jepang dan Korea Selatan juga tinggi. Namun keterbatasan kemampuan bahasa Jepang dan Korea menjadi kendala signifikan. Skema Specified Skilled Worker (SSW) Jepang misalnya mensyaratkan kemampuan minimal JLPT N4, yang masih menjadi hambatan bagi banyak calon PMI.

Sejumlah studi menekankan pentingnya bahasa dan keterampilan:

Menurut International Labour Organization (2021), “Pekerja migran dengan kemampuan bahasa yang baik memiliki peluang lebih besar untuk memasuki sektor formal dengan upah tinggi dan memperoleh perlindungan kerja yang lebih baik.”

World Bank (2023) menyatakan, “Keterampilan, termasuk bahasa asing, merupakan faktor utama yang menentukan akses ke pekerjaan berpendapatan tinggi dan perlindungan hukum bagi pekerja migran.”

Lucas (2005) menekankan, “Investasi pada pendidikan dan keterampilan pekerja migran meningkatkan remitansi dan dampaknya terhadap pembangunan negara asal.”

Massey et al. (1993) menegaskan, “Kualitas sumber daya manusia, termasuk kemampuan bahasa, menentukan mobilitas tenaga kerja global dan nilai ekonominya.”

Rekomendasi: Pemerintah perlu memperkuat pelatihan bahasa asing, memberikan subsidi biaya, dan melonggarkan regulasi untuk akses pendidikan bahasa, sehingga PMI Indonesia dapat mengakses sektor pekerjaan berkompetensi tinggi, sekaligus meningkatkan kontribusi remitansi terhadap ekonomi nasional.

Kesimpulan

Perbandingan migrasi Indonesia dan Filipina menunjukkan beberapa hal penting:

Jumlah pekerja dan struktur pekerjaan memengaruhi besaran remitansi.

Kualitas keterampilan dan kemampuan bahasa menjadi faktor kunci dalam mengakses sektor berupah tinggi.

Kebijakan migrasi yang terintegrasi (Filipina) lebih berhasil memaksimalkan manfaat ekonomi migrasi.

Remitansi berdampak pada PDB dan kesejahteraan lokal, terutama pembangunan desa.

Dengan peningkatan keterampilan, pelatihan bahasa, dan kebijakan penempatan pekerja berkompetensi tinggi, Indonesia memiliki peluang meningkatkan nilai ekonomi migrasi dan kesejahteraan publik. Rumah permanen di desa, pendidikan anak, dan pengembangan usaha mikro hanyalah sebagian dari hasil kerja keras PMI yang dikirim ke tanah air melalui remitansi.

Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb. (* Wakil Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah & CEO Alvin Group)