Kolom Ekonomi Syariah: Jumlah Dokter dan Perencanan Tenaga Kerja

Oleh: Prof Dr Bambang Setiaji

LANGIT7.ID-Perencanaan tenaga kerja berintikan pada perkiraan demand dan pengaturan supply suatu jenis pekerjaan dan jumlah pemasoknya. Kebijakan pemerintah akhir akhir ini untuk membuka banyak fakultas kedokteran merupakan suatu upaya dalam perencanaan tenaga kerja tersebut dengan memenuhi rantai pemasok jumlah dokter. Selama dua tahun terkahir jumlah fakultas kedokteran telah meningkat dari 91 menjadi 136. Ijin fakultas kedokteran merupakan ijin yang paling ketat diberikan bertujuan untuk mencegah inflasi dokter dan pengangguran dokter. Ijin program studi lain juga ada yang beberapa moratorium mutlak atau diberikan sangat terbatas yaitu untuk program studi yang sudah terlalu banyak.

Bidang sains, teknologi, engineering, matematika, STEM merupakan prodi yang terbuka mengingat komposisi ketenagakerjaan yang jomplang pada disiplin sosial dan humaniora. Perbandingan sainstek dan soshum sekitar 25 – 75. Melihat kebijakan pemerintah dalam mengatur pembukaan program studi tersebut di atas sistem pernecanaan dalam bidang tenaga kerja memang berjalan dengan kadar yang cukup.

Lawan dari sistem perencanaan adalah sistem pasar bebas, negara hanya akan memegang standar siapa saja yang bisa memenuhi standar akan diberi ijin untuk bidang apa saja. Para pelaku pasar pendidikan harus mengatur diri untuk membuka atau tidak membuka suatu program studi dengan melihat data kepadatannya. Masyarakat pengguna juga akan mengatur diri untuk masuk atau tidak masuk kepada suatu program studi harus melihat berapa stock alumni di masyarakat.

Harga atau biaya kuliah dan pengangguran di pasar kerja akan menjadi sinyal apakah suatu program studi masih dibutuhkan. Jika pengangguran pada suatu bidang relatif kecil maka merupakan suatu tanda bahwa bidang itu banyak permintaan dari pengguna dan stock yang kurang. Upah atau pendapatan yang tinggi juga merupakan indikasi atau sinyal bahwa suatau profesi masih kekurangan. SPP yang tinggi juga memberi tanda bahwa suatu profesi masih langka atau kekurangan.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Pertumbuhan Ekonomi Kita Salah Arah

Di antara profesi yang ada, program studi kedokteran memberi sinyal harga SPP paling tinggi dan gaji yang tinggi, kedua sinyal ini mendorong masyarakat berbondong bondong masuk fakultas kedokteran. Suatu analisis yang viral menyatakan bahwa pembukaan program kedokteran bertujuan finansial, hal tersebut untuk sementara benar. Alur berpikir lain sebagaimana diurakain berikut.

Apabila pemerintah membuka terus ijin fakultas kedokteran maka jumlah dokter akan segera terpenuhi, dan sinyal upah atau income dokter umum akan menurun dan daya tarik masuk fakultas kedokteran akan menurun dan para penyelenggara pendidikan dokter tidak bisa lagi memasang tarif yang lebih tinggi. Total biaya kuliah kedokteran akan menurun dan masyarakat menengah akan bisa menjangkau fakultas kedokteran dengan demikian calon calon berbakat dari keluarga menengah dan bahkan menengah bawah yang lebih memiliki bekal empati terhadap orang miskin akan semakin mempunyai kesempatan masuk fakultas kedokteran.

Mekanisme pasar atau pelonggaran supply yang terjadi sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan asalkan standar kompetensi dan standar kelulusan tetap terjaga. Pendidikan dokter adalah pendidikan yang paling ketat dengan memiliki satu satunya ujian akhir nasional UKDI ujian kompetensi dokter Indonesia. UKDI merupakan penyaring standar minimal.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Kemana 60 Ttriliun dana Restorasi Banjir Sumatra?

Membuka fakultas kedoteran yang banyak justru mengakibatkan komersialisasi prodi ini akan menghilang karena antar penyelenggara akan bersaing dan akan menurunkan harga atau SPP kepada apa yang disebut garis normal profit. Pada garis itu maka mendirikan fakultas kedokteran memang bisa menarik sedikit lebih tinggi karena biaya atau pengorbanan juga lebih tinggi. Pada titik mana mendirikan semua prodi akan memberikan hasil akhir finansial yang kurang lebih sama. Perbedaan harga akan mencerminkan perbedaan kualitas dan perbedaan biaya penyelenggaraan.

Bagaimana dengan Kualitas?

Berbeda dengan pandangan yang umumnya para dokter senior - pandangan ekonomi membatasi supply adalah mempertahankan power monopoli dan pada sistem monopoli bisa menentukan harga tinggi dan memeroleh super normal profit. Komersialisasi atau motif keuntungan finanasial pada usaha pendidikan sebenarnya justru terjadi dengan mempertahankan power monopoli. Menghilangnya power monopoli ini akan membuat pendidikan dokter menjadi lebih murah dan terjangkau – prinsip perbedaan hasil sepada dengan perbedaan pengorbanan, atau prinsip price equalization.
Begaimana dengan kualitas apakah kualitas akan dikorbankan. Pada sistem informasi penuh dan ditambah ujian nasional akhir sebenarnya tidak memungkinkan mengorbankan kualitas. Dalam hal kualitas justru bisa meningkat jika ditambahkan maksimal penerimaan.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Bila Mas Wapres Berkantor di Papua

Selama ini satu fakultas kedokteran baru hanya diberi kuota 50 mahasiswa dan apabila prodi terbukti mencapai akreditasi unggul bisa menerima sampai dengan 250 mahasiswa. Isu utama kualitas fakultas kedokteran adalah tempat latihan praktek atau ko asisten. Dengan menerima 250 mahasiswa walaupun suatu prodi unggul issue kualitas bisa dipertanyakan. Apabila maksimum penerimaan mahasiswa bagi FK unggul adalah 100 maka pembukaan FK bisa terus dilanjutkan dan akan menyebar sampai di univerisitas yang berlokasi di “pedalaman”.

Pada kondisi tersebut, interaksi dokter - koas dengan pasien justru semakin meluas. Pembimbingan justru akan lebih intensif karena semua dokter klinis akan menerima magang para koas lebih sedikit tetapi meluas sampai di “pedalaman” di mana kasus kasus ditemukan makin beragam. Dengan demikian pengajaran intensif justru akan terjadi pada pendidikan dokter.(Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah)