Kolom Ekonomi Syariah: Memberdayakan TKI dengan Shelter

LANGIT7.ID-Pada kesempatan kunjungan ke kedutaan besar RI di Saudi, mencuat salah satu persoalan hukum para TKI. Mereka kemudian dibuatkan selter semacam rumah pengungsian. Di samping selter mereka juga didampingi penasihat hukum.

Salah satu sebab sering terjadi masalah dari para TKI kita adalah tinggal bersama di rumah majikan dan itu menyebabkan jam kerja yang sangat tinggi, menyebabkan jiwa yang penat dan kurang sehat. Hal ini yang menyebabkan sering terjadi masalah hukum. Permasalahan terjadi mungkin karena majikan yang memperlakukan dengan kurang hormat. Atau sebaliknya pekerja yang penat kemudian mereka melakukan perlawanan yang menyebabkan terjadi masalah hukum.

Perlu digaris bawahi bahwa agama memberikan petunjuk dalam pergaulan antara sesama, misal suami istri, perceraian, mantan istri, terhadap anak, terhadap budak dan terhadap pekerja, selalu ditekankan dengan kata bil ma’ruf. Ma’ruf artinya adalah hubungan sosial dan industrial yang saling menghargai-hormat menghormati, respek dan saling memenuhi hak hak dan kewajiban.


Memperkuat Konsep Selter

Selter ke depan bisa dibuat asrama, tempat perlindungan dan mewujudkan hubungan sosial dan industrial bil ma’ruf. Intinya bahwa adalah rumah administratif yang bertugas menyalurkan tenaga kerja di berbagai pengguna apakah itu industri formal, informal, dan rumah tangga. Untuk pekerja industri formal dan informal sebagian mungkin tidak memerlukan tinggal di selter. Hal tersebut dikarenakan perlindungan kerja mereka di industri sudah cukup memadai dan hak serta kewajiban mereka terdiskripsi secara jelas.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Ekonomi Bencana Alam

Selter sangat diperlukan untuk asisten rumah tangga di mana hak dan kewajiban sering tidak jelas, seperti masalah jam kerja, jenis pekerjaan, dan hubungan yang terlalu pribadi. Selter adalah cara menjaga jarak aman dalam bekerja.

Dengan tinggal di selter perlu disediakan manajemen sementara oleh pemerintah sampai selter selter ini dapat membiayai secara mandiri dan menarik para wirausahawan di bidang ini.

Selter adalah rumah perlindungan para pekerja baik secara fisik dan hak serta kewajiban dalam hubungan industrial para pekerja dan para pengguna.

1. Dalam selter dilatih dengan pelatihan tambahan dan terutama dilatih dalam sikap dan hubungan kerja profesional.

2. Para pekerja dalam bidang asisten rumah tangga ditingkatkan statusnya menjadi house keping, seperti pekerja hotel.

3. Para pekerja diberi atribut dan uniform sebagai profesional house keeper.

4. Untuk menghindari jam kerja yang panjang dan hubungan kerja yang berubah dari profesional ke personal, para pekerja di drop ke lokasi pekerjaan sesuai jam kerja yang diperjanjikan. Misal pagi datang sore pulang atau sore datang pagi pulang.

5. Jenis pekerjaan bisa ditingkatkan untuk layanan Home Care untuk mewadahi lulusan bidang keperawatan kesehatan yang over. Ijin ijin akademi dan S1 keperawatan sejak semula ditujukan untuk pasar kerja luar negeri untuk meyaingi dominasi pekerja Philipina.

Point lain yang penting dari keberadaan selter bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Industri home care ke depan makin diperlukan untuk membantu manula dari keluarga yang tidak sempat atau membutuhkan hal ini.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Ruang Komiditi Ekonomi Syariah

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Kebijakan Pemerintah Yang Terbuka atau Tertutup?

Manfaat dari selter bukan saja untuk pekerja tetapi juga meningkatkan martabat pengguna dari semula dilayani oleh asisten rumah tangga sekarang dilayani oleh house keeper atau pekerja home care. Dengan demikian peningkatan status ini bukan hanya berguna untuk pekerja tetapi juga berguna untuk pengguna.

Dimulai dengan selter milik pemerintah ke depan diharapkan selter dilakukan oleh wirausaha dan menjadi lapangan kerja baru. Di Saudi dan berbagai negara lain, seperti Malaysia dan Taiwan atau Hongkong Jumlah pekerja Indonesia besar sekali. Pekerjaan ini bisa dimordernisasi dengan usaha di atas. Dan ke depan menjadi peluang baik dan bukan menjadi momok. (Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah)