Kolom Ekonomi Syariah: Bila Mas Wapres Berkantor di Papua

LANGIT7.ID-Papua secara obyektif merupakan daerah paling tertinggal di Indonesia. Dari sisi pembangunan kewilayahan terutama infrastruktur, pulau Papua merupakan wilayah yang paling tertinggal. Data panjang jalan raya diibanding luas wilayah memberikan gambaran berikut:

1. Sumatra memiliki luas 473.481 kilometer persegi, panjang jalan trans Sumatra 200.000 km, dan tol dan trans Sumatra 2.500 km.

2. Jawa memiliki luasan 138.793 km persegi dengan panjang jalan raya yang meliputi jalan nasional, propinsi, dan kabupaten sekitar 120.000 km, dengan jalan tol berbayar lebih dari 1000 km dan jalan pantura 1.316 km.

3. Kalimantan, memiliki luasan 753.330 km persegi, dengan panjang jalan trans Kalimantan 3.901 km total dengan jalan daerah dperkirakan 60.000 serta panjang jalan tol 97 km dan tentu saja sejumlah yang sama jalan menuju IKN yang belum operasional.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: E MBG

4. Pulau Sulawesi, memiliki luasan 180.680 km persegi dengan panjang jalan utama atau trans Sulawesi lebih dari 45.000 km dan jalan tol 61 km, dengan ketimpangan memusat di Sulawesi Selatan.

5. Pulau Papua, memiliki luasan 785.753 km persegi, dengan panjang jalan trans Papua sekitar 4.325 km. Ditambah jalan daerah diperkirakan 21.122 km.

Melihat data di atas Pulau Papua dan Pulau Kalimantan memang memiliki luasan terbesar pertama dan kedua, tetapi hanya memiliki panjang jalan terpendek pertama dan kedua. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat serius dari sisi pembangunan ekonomi, dan sisi keadilan yang merupakan inti ideologi Pancasila dan demikian juga dalam ekonomi Syariah.

Tema keadilan dengan pendekatan nalar berbasis data (non politik) ke depan akan semakin besar dan sangat mengusik generasi Z dan paska Z mendatang. Generasi yang dengan sangat mudah bertanya dan memeroleh jawaban berapa kekayaan daerah kami dan berapa yang kami peroleh. Tidak segera memecahkan masalah ini, adalah kelalain terbesar generasi yang berkuasa sekarang.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Memberdayakan TKI dengan Shelter

Ketimpangan pembangunan infrastruktur sejalan dengan ketimpangan ekonomi yang lain, misalnya peredaran uang terkonsentrasi di Jawa 54 persen, Sumatra 21 persen, Kalimantan 9 persen, Sulawesi 6,8 persen dan Papua 4 persen. Uang mencerminkan aktifitas ekonomi yang tentu saja terpusat di Jawa.

Ide mas Wapres berkantor di Papua terlepas dari pendekatan dan kaca mata politik, tetapi berbasis pendekatan “pembangunan” seluruh Kawasan Indonesia merupakan wacana yang sangat masuk akal. Analisis yang sama juga untuk IKN di mana infrastruktur sangat tertinggal di Kalimantan. Dua pulau terbesar ini harus dibangun dengan cepat dan menjadi prioritas untuk menyelamatkan negara kesatuan yang kokoh dan didukung setulus hati. Tanpa dukungan setulus hati maka kesatuan adalah semu, tujuan pembangunan adalah kesejahteraan atau kepuasan optimal. Kesatuan tanpa kepuasan optimal atau antarrodhin - sama sama ridho, sungguh kurang berarti.

Pembangunan IKN dan ide mas Wapres berkantor di Papua adalah ide brilian untuk masa depan Indonesia. Mas Wapres harus disertai beberapa kementerian yang cukup gemuk. Apa tugasnya? Berbelanja.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Ruang Komiditi Ekonomi Syariah

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Kebijakan Pemerintah Yang Terbuka atau Tertutup?

Apa yang terjadi bagi Indonesia jika pada tahun tahun mendatang pembangunan infrastruktur ditingkatkan di dua pulau utama Papua dan Kalimantan disertai belanja beberapa departemen? Perputaran ekonomi akan terjadi dan akan menarik investasi masuk ke kedua wilayah. Akan terjadi migrasi sukarela yang membawa modal dan keahlian. Indonesia akan berubah wajah, dan masalah mendasar yaitu persatuan dan kesatuan politik yang berbasis kepuasan optimal akan terjadi. Apa arti kepuasan optimal? Yaitu situasi jika bergeser dari titik itu maka kepuasan akan lebih rendah. Pada titik itu kesatuan dan persatuan adalah kebutuhan semua fihak, bukan impian, retorika, dan paksaan.

(Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah)