Kolom Ekonomi Syariah: Bela dan beli swasta

Oleh: Prof Dr Bambang Setiaji

LANGIT7.ID-Swasta sudah disalah fahami misalnya dengan mitos sembilan naga, yaitu raja bisnis yang sangat kaya dan memiliki katakanlah armada keamanan sendiri. Seolah olah bisnis sembilan naga tanpa resiko dan hanya mengeruk keuntungan berbasis sumber daya alam dan ijin pemerintah. Ijin itu sendiri diragukan oleh masyarakat tidak mengandung un saiun dengan pejabat pemerintah. Oleh karenanya menjadikan swasta besar menjadi katakanlah kebal hukum.

Mengapa swasta besar sangat dihargai dan semacam dilindungi oleh pemerintah dan penegak hukum, bagi negara keberadaannya sangat vital. Mereka adalah pembayar pajak terbesar yang menyangkut kelangsungan negara. Mereka juga sumber pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berangka rendah membuat celah kestabilan politik pemerintah. Walaupun pertumbuhan ekonomi tersebut salah arah mungkin tidak menambah signifikan lapangan kerja baru bagi rakyat atau salah arah jika pertumbuhan ekonomi disertai pertambahan kelompok miskin, yaitu adanya kemerosotan kelompok menengah menjadi rentan miskin.

Walaupun ada bias terhadap sektor swasta sebagai sektor atau klasifikasi luas, namun sektor swasta adalah vital bagi ekonomi negara. Sejak Adam Smith menulis bukunya The Wealth of Nations (1776), disebutkan peran negara harus dibatasi pada penyediaan barang publik, keamanan, dan hukum. Laissez Faire. Ekonomi akan efisien dan tumbuh lebih baik karena adanya orientasi individual dari para pelaku ekonomi. Pengusaha mendorong untuk memperoleh keuntungan tertinggi, biaya yang rendah, dan harga terbaik. Pekerja akan mendesak upah yang tinggi dan keduanya dibatasi oleh konsumen yang menginginkan barang terbaik dengan harga terjangkau.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Jumlah Dokter dan Perencanan Tenaga Kerja

Sejak satu dekade terakhir peran negara menjadi dominan dengan masuknya aparat keamanan dalam transaksi politik, oligarki atau monopoli power menjadi ancaman terhadap peran swasta yang benar. Peran swasta yang benar adalah partisipasi ekonomi yang luas yang makin mendekati pasar bersaing sempurna, yaitu masuknya lebih banyak pemain.

Pembangunan infrastruktur besar besaran dalam satu periode lalu seharusnya merupakan dekade swasta, namun hal tersebut tidak terjadi atau tidak optimal karena berputar sesama BUMN dan akses untuk mata rantainya dibatasi oleh akses relasi politik dan relasi kekuasaan. Pada industri lain perguruan tinggi swasta juga banyak colaps, sebenarnya beasiswa KIP lebih satu juta paket, dikhawatirkan adanya link ke kekuasaan negara menjadi hambatan akses yang fair. Pengusaha perumahan juga banyak mengeluh terutama penjualan sulit, tagihan bank, dan pajak.

Peran swasta dalam pertumbuhan produksi dan pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja adalah peran utama. Pemerintah bagaimana pun tidak bertugas berusaha, justru jika pemerintah berusaha akan sangat mengganggu permainan menjadi tidak fair. Bahkan Milton Friedman berpendapat penyelenggaraan sekolah yang merupakan barang publik sebaiknya oleh swasta dan tugas pemerintah mengeluarkan voucher pendidikan. Tujuan Friedman adalah agar efisien dan kompetitif yang mendorong inovasi dan kemajuan.

Baca juga: Kolom Ekonomi Syariah: Pertumbuhan Ekonomi Kita Salah Arah

Rencana pemerintah untuk mendirikan universitas baru sebaiknya dititipkan saja kepada swasta, misal beasiswa sekian dokter dan pengadaan laboratorium program studi STEM yang sangat kurang di swasta. Hal tersebut paling efisien, lebih lebih di Indonesia tanah wakaf melimpah Muhammadiyah dan NU sampai kewalahan membangun tanah wakaf yang diterima. Demikian program pemerintah yang lain yang menyerap dana besar, seperti MBG, hendaknya sejauh mungkin merangkul swasta yang sudah terbukti bekerja.

Kita harus membela dan membeli kepada swasta agar tidak kembali kepada serba negara yang membuat suasana atau iklim berusaha menjadi monoton dan harus serba terkait negara. Hal tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan non ekonomi. Suasana menjadi jumud yang tidak nyaman( Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah)