Pakar Ekonomi ITS Paparkan Upaya Mitigasi Pelemahan Nilai Rupiah

LANGIT7.ID-Surabaya; Nilai tukar rupiah bergerak pada kondisi yang tidak stabil hingga menembus angka Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (18/5) lalu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku usaha, khususnya para importir hingga masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, pakar ekonomi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Muhammad Ubaidillah Al Mustofa MSEI memaparkan upaya mitigasi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah saat ini.

Dosen Departemen Studi Pembangunan ITS tersebut menjelaskan, depresiasi nilai tukar rupiah dapat menjadi early warning indicator bagi kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, pelemahan rupiah akan berdampak besar apabila ketergantungan terhadap barang impor masih tinggi. “Jika rupiah terus terdepresiasi sedangkan kebutuhan konsumsi masih didominasi produk impor, maka kondisi ini dapat merugikan perekonomian dalam jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Lebih lanjut, dosen yang akrab disapa Ubaid tersebut mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, kondisi geopolitik global seperti konflik di kawasan Timur Tengah dan potensi penutupan Selat Hormuz menyebabkan kenaikan harga minyak dan energi dunia. Kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya harga berbagai komoditas utama yang bergantung pada perdagangan global, termasuk energi dan bahan baku industri.

Sementara itu, faktor internal berasal dari sentimen investor terhadap kebijakan pemerintah di bidang industri dan investasi. Menurutnya, ketidakpastian kebijakan dapat memicu capital outflow atau keluarnya modal asing dari Indonesia. “Ketika investor menarik investasinya dalam bentuk dolar AS, maka permintaan dolar meningkat dan nilai rupiah semakin tertekan,” jelasnya.


Grafik pergerakan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada 14 – 18 Mei 2026 (sumber data dari Google Finance)

Meski demikian, Ubaid menilai kondisi ekonomi Indonesia pada level grassroot masih relatif kuat karena ditopang oleh sektor usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyebutkan, kekuatan konsumsi domestik dan aktivitas UMKM dapat menjadi penyangga perekonomian di tengah tekanan ekonomi global.

Namun demikian, ia menekankan perlunya program peningkatan kapasitas UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional. “UMKM perlu naik kelas, memiliki pasar ekspor, dan mampu bersaing secara global,” tegasnya mengingatkan.

Lelaki asal Sidoarjo tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dalam memperbaiki ketahanan ekonomi nasional. Ia menyampaikan, Indonesia selama ini masih banyak mengekspor bahan mentah lalu mengimpor kembali produk olahannya dengan harga lebih mahal. “Fokus pengembangan komoditas menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dapat meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia,” tambahnya.

Dalam sektor industri, Ubaid mengungkapkan bahwa depresiasi rupiah diperkirakan akan meningkatkan biaya impor berbagai komoditas, khususnya barang yang memiliki ketergantungan impor tinggi. Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga akibat impor yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat. “Kenaikan harga bahan baku energi, hingga kebutuhan pokok lainnya dapat menurunkan daya beli masyarakat,” bebernya.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif saat ini. Masyarakat perlu menghindari pola belanja yang berlebihan, serta mengurangi pengeluaran berdasarkan keinginan. Selain itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman dengan bunga tinggi karena fluktuasi ekonomi dapat memengaruhi tingkat suku bunga.

Atas kondisi tersebut, ITS terus berupaya mendorong penguatan ekonomi berbasis inovasi dan pengembangan UMKM agar mampu beradaptasi menghadapi tantangan global. Upaya tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta poin ke-9 mengenai Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Berkelanjutan.