Oleh: Anwar AbbasLANGIT7- Kematian memilukan YBR, seorang siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), bukan sekadar berita duka. Ini adalah tamparan keras bagi wajah negara yang seolah menutup mata terhadap jeritan rakyat di pelosok negeri.
Seorang anak yang memendam mimpi besar untuk mengubah nasib melalui pendidikan, justru harus mengakhiri hidupnya di dahan pohon cengkih. Tragisnya, nyawa bocah ini melayang hanya karena sebuah keinginan sederhana yang tak terpenuhi: memiliki buku tulis dan pulpen untuk belajar.
Realita Pahit di Balik Kata "Pelit"Dalam surat wasiatnya, YBR meluapkan kekecewaan dan menyebut ibunya pelit. Namun, di balik tuduhan polos seorang anak itu, tersimpan realitas kemiskinan yang mencekik. Sang ibu, seorang janda yang bekerja serabutan untuk menghidupi lima anak, tidak sedang bersikap kikir. Ia hanya sedang bertarung dengan ketiadaan.
Baginya, uang sepuluh ribu rupiah adalah pilihan hidup dan mati antara perut yang lapar atau alat tulis sekolah. Di sinilah letak ironi terbesar: saat cita-cita seorang anak berbenturan dengan tembok tebal kemiskinan yang tak mampu diruntuhkan oleh jaring pengaman sosial pemerintah.
Menggugat Pasal 34 UUD 1945Peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa negara telah lalai dalam menjalankan mandat konstitusi. Pasal 34 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun, tragedi di Ngada membuktikan bahwa sistem pengawasan dan perlindungan sosial kita masih lumpuh.
Negara tampak absen di saat warganya berada dalam titik nadir keputusasaan. Bagaimana mungkin di tengah ambisi besar pembangunan, masih ada anak bangsa yang merasa kematian adalah satu-satunya jalan keluar hanya karena kemiskinan ekstrem?
Menagih Prioritas AnggaranAda ketimpangan logika yang nyata jika membandingkan kebutuhan alat tulis YBR dengan anggaran raksasa untuk program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika pemerintah mampu fokus menyasar anak-anak fakir miskin dan terlantar secara akurat, anggaran tersebut bisa diefisiensikan secara besar-besaran.
Sisa anggaran yang melimpah seharusnya bisa digunakan untuk memastikan tidak ada lagi anak yang putus asa karena biaya sekolah. Negara tidak boleh hanya hadir dalam retorika politik, sementara di pelosok NTT, seorang anak harus meregang nyawa karena harga sebuah buku tulis dianggap lebih mahal daripada masa depannya.
Tragedi YBR adalah pengingat bahwa kegagalan negara memantau kesengsaraan rakyatnya bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sebuah dosa kemanusiaan yang harus segera ditebus dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kaum papa.
(Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, serta Wakil Ketua Umum MUI)(lam)