Purbaya Dorong PNM Jadi Bank UMKM, Harapan Baru untuk Pemerataan Ekonomi Indonesia

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Wacana transformasi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi bank khusus UMKM yang diinisiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi angin segar bagi masa depan pelaku usaha kecil di Indonesia. Gagasan ini bukan sekadar perubahan kelembagaan, tetapi berpotensi menjadi titik balik dalam upaya pemerataan ekonomi nasional yang selama ini masih timpang.

Struktur ekonomi Indonesia menunjukkan ketimpangan yang cukup jelas. Hampir seluruh pelaku usaha di negeri ini didominasi oleh UMKM, dengan proporsi mencapai sekitar 99,98 hingga 99,99 persen. Sementara itu, usaha besar hanya mencakup sekitar 0,1 hingga 0,2 persen dari total pelaku usaha. Dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM menyumbang sekitar 61 persen pada awal 2026, melanjutkan tren positif dari kisaran 61–63 persen pada 2025.

Tidak hanya itu, sektor UMKM juga menjadi tulang punggung ketenagakerjaan nasional. Lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia, atau sekitar 120 juta orang, bergantung pada sektor ini. Sebaliknya, usaha besar yang jumlahnya sangat kecil hanya mampu menyerap sekitar 3 persen tenaga kerja, meskipun kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 37–39 persen.

Namun, ironi besar justru terlihat pada distribusi pembiayaan. Dunia perbankan nasional masih lebih banyak mengalirkan kredit kepada kelompok usaha besar. Pada Februari 2024, sekitar 81 persen kredit perbankan dinikmati oleh usaha besar, sementara UMKM hanya memperoleh sekitar 19 persen. Padahal, Bank Indonesia telah menetapkan target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada Juni 2024.

Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan serius antara kontribusi UMKM terhadap ekonomi dan akses mereka terhadap pembiayaan. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, ketimpangan ini akan terus berlanjut dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam konteks inilah, rencana pengambilalihan pengelolaan PNM oleh BPI Danantara Indonesia untuk diubah menjadi bank khusus UMKM menjadi sangat strategis. Langkah ini mencerminkan arah kebijakan yang lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dari bawah.

Transformasi ini diharapkan mampu membuka akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan tepat sasaran bagi pelaku UMKM, khususnya segmen mikro dan ultra mikro yang selama ini menghadapi berbagai hambatan klasik dalam permodalan. Kelompok ini sendiri mendominasi struktur usaha nasional dengan porsi sekitar 96,7 hingga 98,68 persen.

Jika eksekusi kebijakan ini berjalan optimal, maka perputaran ekonomi tidak lagi terpusat pada segelintir kelompok usaha besar. Modal dan peluang usaha akan lebih merata, menjangkau lapisan masyarakat bawah, dan mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi yang lebih sehat.

Harapan besar pun muncul dari rencana ini. Kehadiran bank khusus UMKM bukan hanya menjadi solusi atas keterbatasan akses pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Pada akhirnya, langkah ini menjadi simbol penting bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga pada pemerataan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, masa depan UMKM Indonesia berpotensi memasuki babak baru yang lebih cerah.

(Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Ketua PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum MUI)