Ramadhan Bercahaya
Napas Spiritual dalam Kebijakan Publik, Menuju Keadilan dan Kemanfaatan
Esti setiyowati
Kamis, 26 Februari 2026 - 06:00 WIB
Anggota DPD RI - Ahmad Syauqi Soeratno menyampaikan tausiyah pada mimbar Ramadhan Public Lecture di Masjid Kampus UGM pada Rabu (25/2/2026). Foto: tangkapan layar.
Kebijakan publik bukan sekadar aturan tertulis yang dijatuhkan dari atas ke bawah, melainkan sebuah instrumen vital untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Dalam mimbar Ramadhan Public Lecturebertajuk "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Publik yang Berkeadilan", Anggota DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, membedah siklus kebijakan publik dengan napas spiritualitas juga intelektualitas.
Menurut Syauqi, kebijakan publik memiliki siklus yang tertata. Idealnya, sebuah kebijakan lahir dari agenda setting, sebuah proses identifikasi isu nyata yang butuh penyelesaian demi kepentingan orang banyak.
Baca juga: Menemukan Indonesia di Era Kepalsuan, Kembali ke Otoritas Ilmu dan Adab
Tahapan ini diikuti oleh perumusan, pengadopsian menjadi regulasi, implementasi, hingga evaluasi.
"Sebuah kebijakan diambil untuk menyelesaikan persoalan, bukan karena ada persoalan baru dibuat kebijakan yang justru memicu masalah baru lagi," tegasnya di Masjid Kampus UGM pada Rabu, 25 Februari 2026.
Publik pun dituntut cerdas untuk mengkritik dan memberi masukan jika kebijakan yang mereka rasakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam mimbar Ramadhan Public Lecturebertajuk "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Publik yang Berkeadilan", Anggota DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, membedah siklus kebijakan publik dengan napas spiritualitas juga intelektualitas.
Menurut Syauqi, kebijakan publik memiliki siklus yang tertata. Idealnya, sebuah kebijakan lahir dari agenda setting, sebuah proses identifikasi isu nyata yang butuh penyelesaian demi kepentingan orang banyak.
Baca juga: Menemukan Indonesia di Era Kepalsuan, Kembali ke Otoritas Ilmu dan Adab
Tahapan ini diikuti oleh perumusan, pengadopsian menjadi regulasi, implementasi, hingga evaluasi.
"Sebuah kebijakan diambil untuk menyelesaikan persoalan, bukan karena ada persoalan baru dibuat kebijakan yang justru memicu masalah baru lagi," tegasnya di Masjid Kampus UGM pada Rabu, 25 Februari 2026.
Publik pun dituntut cerdas untuk mengkritik dan memberi masukan jika kebijakan yang mereka rasakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.