Napas Spiritual dalam Kebijakan Publik, Menuju Keadilan dan Kemanfaatan

LANGIT7.ID-, Yogyakarta - - Kebijakan publik bukan sekadar aturan tertulis yang dijatuhkan dari atas ke bawah, melainkan sebuah instrumen vital untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam mimbar Ramadhan Public Lecture bertajuk "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Publik yang Berkeadilan", Anggota DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, membedah siklus kebijakan publik dengan napas spiritualitas juga intelektualitas.

Menurut Syauqi, kebijakan publik memiliki siklus yang tertata. Idealnya, sebuah kebijakan lahir dari agenda setting, sebuah proses identifikasi isu nyata yang butuh penyelesaian demi kepentingan orang banyak.

Baca juga: Menemukan Indonesia di Era Kepalsuan, Kembali ke Otoritas Ilmu dan Adab

Tahapan ini diikuti oleh perumusan, pengadopsian menjadi regulasi, implementasi, hingga evaluasi.

"Sebuah kebijakan diambil untuk menyelesaikan persoalan, bukan karena ada persoalan baru dibuat kebijakan yang justru memicu masalah baru lagi," tegasnya di Masjid Kampus UGM pada Rabu, 25 Februari 2026.

Publik pun dituntut cerdas untuk mengkritik dan memberi masukan jika kebijakan yang mereka rasakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Syauqi menjelaskan pelayanan publik dalam konteks ajaran Islam yang tidak boleh lepas dari empat nilai fundamental.

"Pertama, keadilan. Jadi keputusan apa pun yang menyangkut kepentingan umum harus mampu melahirkan rasa adil bagi setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali," jelasnya.

Pilar kedua yaitu amanah, di mana setiap kebijakan membawa tanggung jawab moral dan transendental. Syauqi mengatakan, jika amanah dijalankan dengan keahlian dan intelektualitas yang mumpuni, maka persoalan kemasyarakatan yang meragukan tidak akan muncul.

"Ketiga yaitu musyawarah atau syuro. Kebijakan publik tidak boleh diambil secara sepihak. Syuro adalah forum pertukaran gagasan para ahli untuk mengukur apakah sebuah ide layak dijadikan regulasi yang mengikat," lanjutnya.

Baca juga: Kondisi Hukum Indonesia: Sebuah Laporan tentang Keadilan

Sementara nilai keempat dalam ajaran Islam terkait pelayanan publik yaitu kemanfaatan.

Menurut Syauqi, dalam Islam, kemanfaatan adalah muara dari segala kebijakan. Sebuah aturan menjadi bermakna hanya jika ia membawa manfaat nyata bagi kemaslahatan umat, jelasnya.

Namun, pengambilan keputusan memiliki tantangan tersendiri khususnya di era disrupsi informasi. Syauqi menyebut, saat ini banyak kebijakan publik lahir atau berubah hanya karena desakan "viral" di media sosial.

"Situasi ini sering kali mengaburkan core value atau nilai inti dari kebijakan itu sendiri, karena keputusan diambil berdasarkan situasi sesaat, bukan melalui kajian mendalam," ucapnya.

Lebih jauh, ia menyoroti fenomena pemilihan pemimpin atau pengambil kebijakan. Ia mengingatkan bahwa kualitas kebijakan sangat bergantung pada siapa yang membuatnya.

Merujuk pada Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah ayat 11, Syauqi menekankan pentingnya ilmu pengetahuan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا۟ فِى ٱلْمَجَٰلِسِ فَٱفْسَحُوا۟ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Baca juga: Bagaimana Al-Qur'an Memandu Kehidupan Berbangsa dan Bernegara?

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi mereka yang berilmu. Oleh karena itu, menyerahkan urusan publik kepada mereka yang tidak berkompeten adalah sebuah kekeliruan besar.

"Bagaimana mungkin sebuah kebijakan publik berkualitas jika dibuat oleh orang yang terpilih karena jumlah kepala, bukan karena isi kepalanya?" tanyanya retoris.

Ia kemudian mengingatkan masyarakat untuk terus belajar dan mengedepankan literasi agar kelak keputusan-keputusan besar untuk umat diambil dengan logika intelektualitas yang matang.

Syauqi menutup tausiyahnya dengan kesimpulan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya bisa dicapai jika kebijakan publik dijalankan oleh mereka yang berilmu, memegang teguh amanah, dan mendasarkan setiap langkahnya pada prinsip keadilan serta kemanfaatan. (Kerjasama RDK UGM dan LANGIT7.ID).