Memaknai Kesejahteraan Lebih dari Sekadar Angka Statistik dan Material

LANGIT7.ID-, Yogyakarta - Di tengah suasana Ramadhan yang sarat refleksi, sebuah pertanyaan besar mengemuka, "apa sebenarnya makna kesejahteraan? Apakah sekadar angka statistik ekonomi, atau sesuatu yang lebih dalam dari itu?".

Pertanyaan itu dikemukakan Direktur Kemahasiswaan UGM, Hempri Suyatna. Ia juga mengajak masyarakat untuk meninjau kembali konsep kesejahteraan di Indonesia bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari perspektif sosial dan spiritual.

Di atas kertas, sejumlah indikator ekonomi memang menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan nasional tercatat sekira 8,25 persen, sementara pendapatan per kapita juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Namun menurut Hempri, angka-angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang terjadi di masyarakat.

"Pendapatan per kapita memang meningkat sekitar 47 persen. Tetapi pada saat yang sama, pendapatan 40 orang terkaya di Indonesia justru naik hingga 163 persen. Ini menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan masih menjadi isu krusial," ujar Hempri dalam acara Ramadan Public Lecture, Ramadhan di Kampus di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tajuk, "Welfare State of Indonesia: Meninjau Ulang Konsep Masyarakat Sejahtera di Negara Kesejahteraan".

Ketimpangan itu juga terlihat dari indeks yang berada di angka sekitar 0,39 persen, yang menandakan masih adanya jarak kesejahteraan antara kelompok kaya dan miskin, termasuk antara wilayah Jawa dan luar Jawa.

Baca juga: Menatap Indonesia Emas 2045: Antara Mimpi dan Tanggung Jawab Generasi Hari Ini

Di balik statistik tersebut, realitas kemiskinan masih terasa nyata. Hempri menyinggung beberapa kisah memilukan yang sempat menjadi perhatian publik.

"Beberapa bulan lalu ada anak di NTT yang bunuh diri karena tidak mampu membeli pena dan buku. Di Gunung Kidul juga ada anak SD yang terpaksa tidak sekolah karena harus merawat orang tuanya yang sakit," katanya.

Kisah-kisah itu menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar angka, melainkan pengalaman hidup yang nyata bagi sebagian masyarakat.

Peran Negara dalam Welfare State

Dalam konteks negara modern, konsep welfare state menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Hempri mengingatkan bahwa amanat tersebut sebenarnya sudah tertulis jelas dalam konstitusi Indonesia, khususnya terkait perlindungan terhadap fakir miskin.

"Negara memiliki peran penting untuk mengatasi isu kesejahteraan. Harus ada proses redistribusi ekonomi, dan tidak boleh ada monopoli yang menyebabkan ketimpangan semakin lebar," ujarnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa kesejahteraan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai persoalan ekonomi semata. Kesejahteraan bukan hanya soal statistik atau angka material. Ada dimensi non-material yang juga sangat penting seperti rasa aman, ketentraman, dan harmoni dalam kehidupan.

Baca juga: Puasa, Integritas, dan Masa Depan Perguruan Tinggi

Hempri kemudian merujuk pada Surah Al-Quraisy ayat 4 yang menyebutkan bagaimana Allah memberi nikmat kepada suku Quraisy dengan menghilangkan rasa lapar sekaligus memberikan rasa aman dari ketakutan.

Ayat tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan dalam Islam mencakup dua hal sekaligus: pemenuhan kebutuhan hidup dan perlindungan rasa aman.

Ramadhan dan Refleksi Keadilan Sosial

Bagi Hempri, Ramadhan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai momentum menahan lapar dan dahaga. Lebih dari itu, bulan suci ini menjadi ruang refleksi tentang keadilan sosial.

"Ramadhan adalah momentum untuk memupuk aksi-aksi kolektivitas. Di sinilah nilai solidaritas sosial harus tumbuh," ujarnya.

Ia juga mengutip Surah An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan membantu sesama.

Menurutnya, ajaran tersebut mengingatkan bahwa kehidupan beragama tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (habluminallah), tetapi juga hubungan dengan sesama manusia (habluminannas).

Dalam konteks itu, solidaritas terhadap kelompok rentan menjadi sangat penting.

"Keberpihakan kepada masyarakat miskin harus menjadi perhatian bersama. Perlindungan terhadap fakir miskin bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab sosial masyarakat," kata Hempri.

Zakat dan Solidaritas Sosial

Di momen menjelang Ramadhan berakhir, salah satu instrumen solidaritas sosial yang paling nyata adalah zakat fitrah. Dalam pandangan Hempri, zakat memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial jika dikelola dengan baik.

Ia mengutip Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang menegaskan pentingnya menunaikan zakat sebagai bagian dari ajaran agama.

"Potensi zakat, wakaf, infak, dan sedekah sangat besar. Jika dikelola secara serius, ini bisa menjadi bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dalam refleksinya, Hempri juga mengingatkan bahwa masyarakat modern sering kali terjebak pada ukuran kesejahteraan yang sangat materialistik. Fenomena ini bahkan terlihat dalam tradisi Lebaran, yang terkadang berubah menjadi ajang pamer kemewahan.

"Silaturahmi Lebaran sekarang kadang menjadi ajang flexing. Padahal itu bukan nilai yang diajarkan dalam Islam," katanya.

Menurutnya, jika kesejahteraan hanya diukur dari kekayaan, maka masyarakat berisiko kehilangan dimensi karakter dan spiritual yang justru menjadi fondasi kehidupan.

"Makna kesejahteraan seharusnya tidak hanya diukur dari kekayaan. Ada dimensi spiritual, solidaritas, dan gotong royong yang juga sangat penting," imbuhnya.

Di tengah dunia yang semakin materialistik, Hempri mengingatkan bahwa agama dapat menjadi benteng moral agar manusia tidak terjebak dalam logika kapitalisme semata.

Pada akhirnya, ia berharap Ramadhan dapat melahirkan pribadi-pribadi yang lebih peduli terhadap sesama.

"Semoga setelah Ramadhan kita bisa mendefinisikan ulang makna kesejahteraan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat," katanya. (Kerjasama RDK UGM dan LANGIT7.ID)