Menatap Indonesia Emas 2045: Antara Mimpi dan Tanggung Jawab Generasi Hari Ini

LANGIT7.ID-, Yogyakarta - Tak terasa empat hari lagi menjelang Idul Fitri, sebuah momen kemenangan dimana umat muslim menyambut dengan gembira. Bagi sebagian orang, kenangan masa kecil tentang Lebaran selalu terasa hangat dengan baju baru, berkumpul Bersama keluarga, dan tentu saja tradisi angpao dari kakek, nenek, dan paman.

Namun dalam sebuah refleksi yang disampaikan Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Selo, Ph.D. kepada jamaah Ramadan Public Lecture, Ramadhan Di Kampus UGM bertajuk "Menyambut Intelligent Age: Indonesia Emas atau Indonesia Cemas?" itu, suasana menjelang Lebaran justru dijadikan titik awal untuk memikirkan sesuatu yang lebih jauh.

"Bukan hanya lima hari ke depan, melainkan memikirkan dua dekade mendatang. Tepatnya tahun 2045, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan," kata Prof Selo.

Pemerintah telah lama mencanangkan visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita besar tentang Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Tetapi pertanyaannya sederhana sekaligus berat, apakah cita-cita itu benar-benar bisa tercapai?

"Indonesia emas yang kita bayangkan adalah Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Tapi pencanangan itu juga memberi isyarat bahwa hari ini kita belum sepenuhnya sampai ke sana," ungkapnya.

Antara Cita-cita dan Realitas

Dalam refleksi tersebut, berbagai contoh realitas bangsa disinggung. Salah satunya soal kemandirian teknologi dan pertahanan. Prof Selo mencontohkan bagaimana beberapa negara yang lama berada di bawah embargo justru mampu mandiri secara teknologi. Contohnya adalah Iran.

"Iran yang dikucilkan lebih dari 40 tahun oleh banyak negara justru bisa membuat rudal sendiri dengan presisi tinggi. Sementara kita, banyak teknologi strategis masih bergantung pada luar negeri," ujarnya.

Baca juga: Salim A Fillah: Islam di Tanah Jawa Tumbuh Lewat Resonansi Budaya, Bukan Dominasi

Menurutnya, ketergantungan teknologi itu juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Produk elektronik yang berlabel made in Indonesia sering kali hanya melalui proses perakitan di dalam negeri. "Monitor, board, casing diimpor, lalu dirakit di sini dan diberi label made in Indonesia," katanya.

Jadi saat ini kita belum maju dan belum berdaulat. Ia mencontohkan, perjanjian Indonesia dengan Amerika Serikat. Dengan mencermati isi perjanjian terdapat kalimat yang menggunakan kata, "Indonesia harus melakukan sesuatu..." di atas 200". Namun sebaliknya, kalimat yang menggunakan "Amerika harus itu..." hanya belasan.

"Betapa tidak imbangnya dan tidak berdayanya kita," tegasnya.

Bagi sebagian kalangan, kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar jika ingin benar-benar menjadi negara maju. Negara dikatakan maju apabila berbicara tentang kedaulatan, keadilan dan kemakmuran telah terpenuhi.

Bicara soal keadilan, Prof Selo memberi contoh kasus hukum yang sering kali terasa tidak seimbang menjadi sorotan. Seperti cerita tentang rakyat kecil yang dihukum berat karena kesalahan kecil, sementara korupsi besar kadang berakhir dengan hukuman ringan.

"Kadang kita melihat nenek yang mencuri kayu diperlakukan berbeda dengan koruptor yang merugikan negara," ujarnya.

Baca juga: Puasa, Integritas, dan Masa Depan Perguruan Tinggi

Di sisi lain, bicara soal kemakmuran, ketimpangan ekonomi antarwilayah juga masih terasa nyata. Peredaran uang di kota besar seperti Jakarta dan di pulau Jawa jauh berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Dengan kondisi seperti itu, ia mempertanyakan kembali makna kemakmuran.

"Kemakmuran itu sangat subjektif. Bagi sebagian orang, selama kebutuhan pokok terpenuhi sudah disebut makmur. Tapi apakah itu cukup bagi sebuah negara besar seperti Indonesia?".

Tantangan Generasi Digital

Di tengah semua tantangan itu, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting yaitu kualitas sumber daya manusia di era digital.

Rata-rata masyarakat Indonesia, menurut data yang disampaikan dalam refleksi tersebut, menghabiskan sekira 7,6 jam sehari di depan layar. Sebagian besar waktu itu digunakan untuk media sosial dan hiburan digital.

"Lebih dari tiga jam untuk media sosial, lebih dari dua jam untuk menonton, sementara untuk aktivitas produktif sering kali jauh lebih sedikit," paparnya. Teknologi memang memberi kemudahan dan efisiensi, tetapi juga membawa kekhawatiran baru.

"Teknologi bisa meningkatkan produktivitas dan inovasi, tetapi juga bisa melahirkan generasi yang ingin semuanya instan, cukup dengan satu klik."

Pendidikan sebagai Kunci

Dalam pandangan tersebut, kunci menuju Indonesia Emas tetap berada pada satu hal yaitu pendidikan. Namun kondisi pendidikan nasional juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas pembelajaran hingga fenomena "inflasi nilai".

"Setengah lebih wisudawan di UGM mendapat predikat cumlaude. Itu menjadi hal yang tidak wajar, separuh lebih wisudawan cumlaude, itu inflasi IPK namanya," kata dia.

Selain itu, masalah pengangguran juga menjadi perhatian. Pada akhir 2024, angka pengangguran terbuka disebut mencapai 5,32 persen, dengan lebih dari 9 juta usia produktif belum bekerja.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas tidak akan mudah.

Untuk itu, kita diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi. Di tengah semua tantangan tersebut, Prof Selo mengajak masyarakat, terutama generasi muda untuk tidak sekadar menjadi pengguna teknologi.

Teknologi, katanya, memiliki lima lapisan utama: energi, chip semikonduktor, infrastruktur, model atau algoritma, dan aplikasi.

"Kita harus berkontribusi di dalam lima lapisan itu. Jangan hanya menjadi pengguna aplikasi," ujarnya.

Kita harus berkontribusi masuk kelima tadi, jangan hanya jadi pengguna aplikasi. Mari kita berkontribusi mengembangkan aplikasi.

Baca juga: Riset dan Inovasi Harus Jadi Rahmat bagi Semesta

Contoh lainnya, dalam industri chip yang menjadi otak dari hampir semua perangkat elektronik membutuhkan puluhan ribu desainer chip. Sementara jumlah lulusan di bidang tersebut di Indonesia masih sangat terbatas.

Indonesia emas masih mimpi karena masih 20 tahun akan datang tapi mimpi itu menurut Prof Selo bisa diwujudkan apabila kita berkontribusi masuk dalamnya dan terlibat dalam pengembangan teknologi.

"Pemerintah perlu mengupayakan sesuatu, pemerintah perlu mengupayakan sistem pendidikan bersifat inklusif, adil dan berkelanjutan sebagai dasar mengurangi ketimmpangan dan memperkuat SDM. Pemerintah melalui Pendidikan, SDM Indonesia berperan aktif untuk mengembangkan 5 lapisan tadi," jelasnya.

Demikian pula dengan masyarakat, sangat diharapkan tidak hanya menjadi pengguna tapi terlibat dalam pengembangan lima lapisan teknologi tadi. Jikapun hanya pengguna harus menjadi pengguna yang cerdas.

"Mari kita bijak sebagai pengguna aplikasi, gunakan aplikasi dengan tujuan untuk produktifitas, untuk efisiensi kita kerja bukan untuk semata-mata kenikmatan," imbuhnya.

Ia juga mengajak tokoh-tokoh perguruan tinggi perlu menyuarakan mengenai pendidikan secara umum di Indonesia agar terus dikembangkan, sehingga menghasilkan orang-orang yang punya skill tinggi. (Kerjasama RDK UGM dan LANGIT7.ID).