Ketua Baznas Soroti Ketimpangan Ekonomi, Zakat Didorong Jadi Solusi Pemerataan
Nabil
Senin, 06 April 2026 - 15:10 WIB
Ketua Baznas Soroti Ketimpangan Ekonomi, Zakat Didorong Jadi Solusi Pemerataan
LANGIT7.ID–Jakarta; Ketua Baznas, Sodik Mudjahid, menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya dalam Launching Fitur Pembayaran ZIS BSYA Penerimaan Zakat Nasabah dan Sedekah BCA Syariah, di Kantor Baznas RI, Jakarta Timur.
Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan pemerataan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
"Beliau (Prabowo Subianto) menugaskannya di Baznas, karena saya dua puluh lima tahun dengan beliau, bagaimana komitmennya terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan. Itu adalah ekonomi Pancasila, sesuai dengan Pasal tiga Undang-Undang Dasar empat lima,” ujar Sodik, Senin (6/4/2026).
Baca juga: BCA Syariah Rilis Fitur Zakat Digital, Akses ZIS Kini Makin Mudah
Sodik juga menyoroti ketimpangan dalam distribusi ekonomi nasional, terutama dalam akses pembiayaan yang masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Dengan enam puluh delapan persen angka kredit itu, yaitu hanya dinikmati oleh seribu empat ratus lima puluh perusahaan besar,” lanjutnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan ekonomi berbasis keadilan, termasuk melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah.
Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan pemerataan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
"Beliau (Prabowo Subianto) menugaskannya di Baznas, karena saya dua puluh lima tahun dengan beliau, bagaimana komitmennya terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan. Itu adalah ekonomi Pancasila, sesuai dengan Pasal tiga Undang-Undang Dasar empat lima,” ujar Sodik, Senin (6/4/2026).
Baca juga: BCA Syariah Rilis Fitur Zakat Digital, Akses ZIS Kini Makin Mudah
Sodik juga menyoroti ketimpangan dalam distribusi ekonomi nasional, terutama dalam akses pembiayaan yang masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Dengan enam puluh delapan persen angka kredit itu, yaitu hanya dinikmati oleh seribu empat ratus lima puluh perusahaan besar,” lanjutnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan ekonomi berbasis keadilan, termasuk melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah.