Siasat Indonesia Menekan Ongkos Naik Haji di Tengah Badai Avtur
Miftah yusufpati
Jum'at, 10 April 2026 - 03:30 WIB
Pemerintah memutuskan menurunkan biaya haji 2026 sebesar Rp2 juta per jemaah. Foto/Ilustrasi: Anadolu
LANGIT7.ID-Langit ekonomi global sedang tidak ramah. Di pasar komoditas, harga minyak dunia masih betah nangkring di kisaran US$90 hingga US$100 per barel. Bagi industri penerbangan, ini adalah kabar buruk: harga avtur melonjak, memaksa maskapai di seluruh dunia mengencangkan ikat pinggang atau membebankan biaya tambahan kepada penumpang. Namun, di negeri ini, sebuah keputusan tak lazim justru lahir dari meja kerja Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah memutuskan menurunkan biaya haji 2026 sebesar Rp2 juta per jemaah. Keputusan yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ini sekilas tampak melawan arus gravitasi ekonomi. Di saat ongkos angkut udara terbang tinggi, harga perjalanan suci justru dipangkas.
"Walaupun harga avtur naik tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini, demikian komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat paling bawah," ujar Presiden Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah di Halaman Istana Merdeka, Rabu, 8 April 2026. Kalimat itu bukan sekadar retorika politik, melainkan simpul dari strategi besar yang menggabungkan perlindungan sosial dengan diplomasi ekonomi.
Di balik angka penurunan Rp2 juta itu, tersimpan cerita tentang intervensi fiskal yang masif. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa keputusan tersebut membawa konsekuensi logis bagi kas negara. Maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines sebenarnya telah mengajukan kenaikan biaya yang signifikan akibat melambungnya harga avtur dan pelemahan nilai tukar rupiah. Garuda mengusulkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah, sementara Saudia meminta tambahan sekitar US$480 atau setara Rp8 juta.
Namun, alih-alih membebankan kenaikan itu kepada jemaah, negara memilih pasang badan. "Totalnya harus tanggung APBN sekitar Rp1,77 triliun," kata Dahnil. Sebuah angka yang cukup untuk membuat para pengelola fiskal di Lapangan Banteng harus memutar otak mencari celah efisiensi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa subsidi ini disiapkan agar tidak ada dampak bagi 220.000 jemaah yang akan berangkat tahun ini. Strategi ini, menurut Airlangga, adalah bentuk serapan belanja negara untuk menjaga daya beli dan ketenangan masyarakat di tengah tekanan global.
Tak Sekadar Bagi-Bagi Subsidi
Pemerintah memutuskan menurunkan biaya haji 2026 sebesar Rp2 juta per jemaah. Keputusan yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ini sekilas tampak melawan arus gravitasi ekonomi. Di saat ongkos angkut udara terbang tinggi, harga perjalanan suci justru dipangkas.
"Walaupun harga avtur naik tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini, demikian komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat paling bawah," ujar Presiden Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah di Halaman Istana Merdeka, Rabu, 8 April 2026. Kalimat itu bukan sekadar retorika politik, melainkan simpul dari strategi besar yang menggabungkan perlindungan sosial dengan diplomasi ekonomi.
Di balik angka penurunan Rp2 juta itu, tersimpan cerita tentang intervensi fiskal yang masif. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa keputusan tersebut membawa konsekuensi logis bagi kas negara. Maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudia Airlines sebenarnya telah mengajukan kenaikan biaya yang signifikan akibat melambungnya harga avtur dan pelemahan nilai tukar rupiah. Garuda mengusulkan tambahan Rp7,9 juta per jemaah, sementara Saudia meminta tambahan sekitar US$480 atau setara Rp8 juta.
Namun, alih-alih membebankan kenaikan itu kepada jemaah, negara memilih pasang badan. "Totalnya harus tanggung APBN sekitar Rp1,77 triliun," kata Dahnil. Sebuah angka yang cukup untuk membuat para pengelola fiskal di Lapangan Banteng harus memutar otak mencari celah efisiensi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa subsidi ini disiapkan agar tidak ada dampak bagi 220.000 jemaah yang akan berangkat tahun ini. Strategi ini, menurut Airlangga, adalah bentuk serapan belanja negara untuk menjaga daya beli dan ketenangan masyarakat di tengah tekanan global.
Tak Sekadar Bagi-Bagi Subsidi