Kejujuran dalam Mengelola Urusan Publik Pilar Utama Kepemimpinan Islam
Miftah yusufpati
Ahad, 21 Juni 2026 - 03:30 WIB
Penguasa wajib memastikan transparansi demi menegakkan keadilan sosial. Ilustrasi: AI
LANGIT7.ID-Seorang auditor senior duduk termangu di hadapan layar komputer jinjingnya di sebuah kantor kementerian, pertengahanbeberapa waktu lalu. Ia baru saja menyelesaikan pemeriksaan silang antara laporan capaian program pengentasan kemiskinan di sebuah provinsi dengan kondisi riil di lapangan.
Di atas kertas, proyek tersebut diklaim rampung100 persen, namun fakta di lapangan menunjukkan fasilitas layanan publik yang dijanjikan masih berupa fondasi kosong yang mangkrak. Ketidakjujuran aparatur dalam melaporkan hasil kerja secara sistemis terus menjadi benalu yang menggerogoti efektivitas pembangunan nasional.
Praktik manipulasi data dan laporan asal bapak senang di lingkungan birokrasi masih menjadi tantangan struktural yang mahaberat. Berdasarkan lembar data berkala dari lembaga pengawas keuangan negara, kerugian negara yang dipicu oleh ketidakjujuran administrasi dan laporan fiktif para pejabat daerah mencapai angka yang sangat fantastis.
Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa adanya komitmen kejujuran yang radikal dari pemegang wewenang, kebijakan publik hanya akan menjadi alat pemuas syahwat politik segelintir kelompok.
Islam menempatkan kejujuran dalam mengelola urusan masyarakat sebagai pilar mutlak yang tidak dapat ditawar. Seorang pemimpin dituntut untuk menggerakkan seluruh instrumen kekuasaannya demi kemaslahatan publik secara nyata.
Hal ini diwujudkan dengan komitmen penuh untuk menegakkan hukum, memberantas segala bentuk penyimpangan dan pelaku kerusakan, serta mengibarkan panji penegakan kebaikan dan pencegahan kemungkaran di tengah masyarakat. Penguasa wajib mengerahkan segala daya untuk menjaga kehormatan, agama, dan hak milik warganya.
Kewajiban menjaga integritas dan ketertiban sosial ini bersumber langsung dari perintah Allah dalam Al-Quran:
Di atas kertas, proyek tersebut diklaim rampung100 persen, namun fakta di lapangan menunjukkan fasilitas layanan publik yang dijanjikan masih berupa fondasi kosong yang mangkrak. Ketidakjujuran aparatur dalam melaporkan hasil kerja secara sistemis terus menjadi benalu yang menggerogoti efektivitas pembangunan nasional.
Praktik manipulasi data dan laporan asal bapak senang di lingkungan birokrasi masih menjadi tantangan struktural yang mahaberat. Berdasarkan lembar data berkala dari lembaga pengawas keuangan negara, kerugian negara yang dipicu oleh ketidakjujuran administrasi dan laporan fiktif para pejabat daerah mencapai angka yang sangat fantastis.
Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa adanya komitmen kejujuran yang radikal dari pemegang wewenang, kebijakan publik hanya akan menjadi alat pemuas syahwat politik segelintir kelompok.
Islam menempatkan kejujuran dalam mengelola urusan masyarakat sebagai pilar mutlak yang tidak dapat ditawar. Seorang pemimpin dituntut untuk menggerakkan seluruh instrumen kekuasaannya demi kemaslahatan publik secara nyata.
Hal ini diwujudkan dengan komitmen penuh untuk menegakkan hukum, memberantas segala bentuk penyimpangan dan pelaku kerusakan, serta mengibarkan panji penegakan kebaikan dan pencegahan kemungkaran di tengah masyarakat. Penguasa wajib mengerahkan segala daya untuk menjaga kehormatan, agama, dan hak milik warganya.
Kewajiban menjaga integritas dan ketertiban sosial ini bersumber langsung dari perintah Allah dalam Al-Quran: