Antisipasi El Nino Godzilla, Guru Besar IPB Desak Langkah Cepat Cegah Karhutla dengan Kampanye Masif
Dwi sasongko
Selasa, 28 Juli 2026 - 21:52 WIB
Petugas berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau ekstrem. (Dok: Ilustrasi Langit7.id)
LANGIT7.ID-Jakarta; Pemerintah diminta segera mempercepat langkah-langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya potensi terjadinya Super El Niño 2026–2027 yang diperkirakan menjadi salah satu yang terkuat dalam lebih dari satu dekade.
Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Sudarsono Soedomo, menilai risiko karhutla akan meningkat secara signifikan apabila Indonesia menghadapi El Niño Godzilla, terlebih jika fenomena tersebut berbarengan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang dapat semakin menekan curah hujan di sejumlah wilayah.
"Risiko peningkatan kebakaran hutan dan lahan berada pada tingkat yang sangat tinggi. Musim kemarau akan menjadi lebih panjang, lebih kering, dan lebih panas sehingga kelembapan bahan bakar alami seperti serasah, ranting, dan gambut turun ke titik kritis. Dalam kondisi seperti ini, api sangat mudah menyala dan cepat menyebar," kata Sudarsono dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Tanda-tanda peningkatan risiko mulai terlihat pada musim kemarau tahun ini. Misalnya, data harian Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Karhutla BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah menyebut, sepanjang 1–21 Juli 2026 terdeteksi sebanyak 117 hotspot yang tersebar di berbagai wilayah provinsi tersebut. Dalam periode yang sama, tercatat 30 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 27,09 hektare.
Menurut Sudarsono, Indonesia memang memiliki sistem pemantauan yang jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi El Niño pada 1997 maupun 2015 yang telah membakar jutaan hektar hutan. Sistem deteksi dini berbasis satelit, pemantauan hotspot, hingga informasi cuaca telah berkembang pesat. Namun, kesiapan teknologi tersebut harus diimbangi dengan koordinasi lapangan yang kuat.
Ia mengingatkan bahwa restrukturisasi kelembagaan setelah berakhirnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) membuat koordinasi lintas instansi menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pemerintah tidak boleh kehilangan momentum dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Sudarsono mengusulkan lima langkah prioritas yang harus segera dieksekusi pemerintah.
Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Sudarsono Soedomo, menilai risiko karhutla akan meningkat secara signifikan apabila Indonesia menghadapi El Niño Godzilla, terlebih jika fenomena tersebut berbarengan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang dapat semakin menekan curah hujan di sejumlah wilayah.
"Risiko peningkatan kebakaran hutan dan lahan berada pada tingkat yang sangat tinggi. Musim kemarau akan menjadi lebih panjang, lebih kering, dan lebih panas sehingga kelembapan bahan bakar alami seperti serasah, ranting, dan gambut turun ke titik kritis. Dalam kondisi seperti ini, api sangat mudah menyala dan cepat menyebar," kata Sudarsono dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Tanda-tanda peningkatan risiko mulai terlihat pada musim kemarau tahun ini. Misalnya, data harian Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Karhutla BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah menyebut, sepanjang 1–21 Juli 2026 terdeteksi sebanyak 117 hotspot yang tersebar di berbagai wilayah provinsi tersebut. Dalam periode yang sama, tercatat 30 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 27,09 hektare.
Menurut Sudarsono, Indonesia memang memiliki sistem pemantauan yang jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi El Niño pada 1997 maupun 2015 yang telah membakar jutaan hektar hutan. Sistem deteksi dini berbasis satelit, pemantauan hotspot, hingga informasi cuaca telah berkembang pesat. Namun, kesiapan teknologi tersebut harus diimbangi dengan koordinasi lapangan yang kuat.
Ia mengingatkan bahwa restrukturisasi kelembagaan setelah berakhirnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) membuat koordinasi lintas instansi menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pemerintah tidak boleh kehilangan momentum dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Sudarsono mengusulkan lima langkah prioritas yang harus segera dieksekusi pemerintah.