Muktamar NU Rekomendasikan Penghentian Dana Pendidikan untuk MBG
Ahmad zuhdi
Ahad, 30 Agustus 2026 - 16:12 WIB
Muktamar NU Rekomendasikan Penghentian Dana Pendidikan untuk MBG
Isu pengalihan anggaran pendidikan demi membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam dalam Sidang Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Perhelatan persidangan yang diselenggarakan di Aula KH Jamaluddin Ahmad Center, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur ini diikuti oleh para utusan resmi PWNU dan PCNU se-Indonesia.
Dalam forum yang mengkaji kebijakan publik serta perundang-undangan dari kacamata fikih Islam tersebut, para utusan secara tegas mengkritisi alokasi dana pendidikan yang dipakai untuk menopang pelaksanaan program MBG.
Dinamika musyawarah yang berlangsung secara mendalam menguji kebijakan tersebut menggunakan rujukan kitab-kitab fikih klasik dan kaidah hukum Islam. Dari hasil pembahasan, peserta sidang menilai bahwa alokasi dana negara yang sudah diamanatkan khusus bagi sektor pendidikan tidak sepatutnya dialihkan untuk kepentingan program lain.
Baca Juga:Muktamar NU 2026: Kiai Cholil Ketuk Palu Larangan Merokok, Ruang Sidang Bebas Asap
Para utusan menekankan bahwa pokok permasalahan bukan terletak pada penolakan terhadap kebaikan program MBG itu sendiri, melainkan pada kedisiplinan pengelolaan anggaran negara agar tetap mengedepankan kemaslahatan serta peruntukan awal yang telah ditetapkan undang-undang.
Sikap kritis forum ini salah satunya ditegaskan oleh Gus Ghofur. Ia menyampaikan pandangannya bahwa langkah pemerintah yang memanfaatkan dana pendidikan untuk pembiayaan MBG harus segera dihentikan tanpa perlu menunggu waktu lebih lama.
“PBNU harus mendesak ke pemerintah agar ini dihentikan. Kalau implementasi mengembalikan dana pendidikan harus nunggu 2028 ya kelamaan. Wong salah kok diteruskan,” kata Gus Ghofur di tengah jalannya persidangan dikutip laman MUI, Ahad (30/8/2026).
Dalam forum yang mengkaji kebijakan publik serta perundang-undangan dari kacamata fikih Islam tersebut, para utusan secara tegas mengkritisi alokasi dana pendidikan yang dipakai untuk menopang pelaksanaan program MBG.
Dinamika musyawarah yang berlangsung secara mendalam menguji kebijakan tersebut menggunakan rujukan kitab-kitab fikih klasik dan kaidah hukum Islam. Dari hasil pembahasan, peserta sidang menilai bahwa alokasi dana negara yang sudah diamanatkan khusus bagi sektor pendidikan tidak sepatutnya dialihkan untuk kepentingan program lain.
Baca Juga:Muktamar NU 2026: Kiai Cholil Ketuk Palu Larangan Merokok, Ruang Sidang Bebas Asap
Para utusan menekankan bahwa pokok permasalahan bukan terletak pada penolakan terhadap kebaikan program MBG itu sendiri, melainkan pada kedisiplinan pengelolaan anggaran negara agar tetap mengedepankan kemaslahatan serta peruntukan awal yang telah ditetapkan undang-undang.
Sikap kritis forum ini salah satunya ditegaskan oleh Gus Ghofur. Ia menyampaikan pandangannya bahwa langkah pemerintah yang memanfaatkan dana pendidikan untuk pembiayaan MBG harus segera dihentikan tanpa perlu menunggu waktu lebih lama.
“PBNU harus mendesak ke pemerintah agar ini dihentikan. Kalau implementasi mengembalikan dana pendidikan harus nunggu 2028 ya kelamaan. Wong salah kok diteruskan,” kata Gus Ghofur di tengah jalannya persidangan dikutip laman MUI, Ahad (30/8/2026).