AS Tak Berkutik Kena Veto China dan Rusia Saat Ajukan Perpanjangan Sanksi Iran di PBB
Lusi mahgriefie
Ahad, 20 September 2026 - 11:40 WIB
AS Tak Berkutik Kena Veto China dan Rusia Saat Ajukan Perpanjangan Sanksi Iran di PBB
Rusia dan China menggunakan hak veto menentang rancangan resolusi Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB yang bertujuan memperpanjang mandat terkait "Komite Sanksi Iran".
Pemungutan suara pada Kamis (17/9) lalu menghasilkan 11 suara mendukung, dua suara veto dari Rusia dan China, serta dua abstain dari Pakistan dan Somalia. Kegagalan pengesahan membuat mandat panel ahli tersebut tidak diperpanjang.
Resolusi yang ditolak itu sedianya memperpanjang mandat pemantauan independen terhadap sanksi yang diberlakukan kembali tahun lalu.
Sanksi tersebut dipulihkan setelah negara-negara Barat menuduh Iran melanggar kesepakatan nuklir 2015. Namun, Teheran membantah tuduhan bahwa pihaknya berupaya mengembangkan senjata nuklir maupun melanggar kesepakatan tersebut.
Pada 2025, Dewan Keamanan kembali membentuk panel independen yang terdiri dari para pakar untuk memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran sanksi oleh Iran, termasuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah lebih lanjut.
Baca juga:Buntut Ketegangan Trump-Wartawan, Media CNN dan Politico Dilarang Masuk ke Gedung Putih
Namun, para pakar tersebut tidak pernah ditunjuk akibat perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota. Kondisi tersebut membuat konsensus di antara 15 anggota Dewan Keamanan tidak tercapai.
Pemungutan suara pada Kamis (17/9) lalu menghasilkan 11 suara mendukung, dua suara veto dari Rusia dan China, serta dua abstain dari Pakistan dan Somalia. Kegagalan pengesahan membuat mandat panel ahli tersebut tidak diperpanjang.
Resolusi yang ditolak itu sedianya memperpanjang mandat pemantauan independen terhadap sanksi yang diberlakukan kembali tahun lalu.
Sanksi tersebut dipulihkan setelah negara-negara Barat menuduh Iran melanggar kesepakatan nuklir 2015. Namun, Teheran membantah tuduhan bahwa pihaknya berupaya mengembangkan senjata nuklir maupun melanggar kesepakatan tersebut.
Pada 2025, Dewan Keamanan kembali membentuk panel independen yang terdiri dari para pakar untuk memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran sanksi oleh Iran, termasuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah lebih lanjut.
Baca juga:Buntut Ketegangan Trump-Wartawan, Media CNN dan Politico Dilarang Masuk ke Gedung Putih
Namun, para pakar tersebut tidak pernah ditunjuk akibat perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota. Kondisi tersebut membuat konsensus di antara 15 anggota Dewan Keamanan tidak tercapai.