Dua Tahun Prabowo-Gibran: Sejauh Mana Asta Cita Terwujud?
Tim langit 7
Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:51 WIB
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, program prioritas terus berjalan. Namun, daya beli kelas menengah, lapangan kerja formal, dan kualitas pelaksanaan kebijakan masih menjadi tantangan.
LANGIT7.ID- Jakarta; Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode evaluasi terhadap pelaksanaan janji politik, program prioritas, serta kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. Sejumlah agenda, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan ketahanan pangan, hingga perluasan akses pendidikan, telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Namun, penciptaan lapangan kerja formal, daya beli kelas menengah, dan kualitas pelaksanaan program masih menyisakan tantangan.
Pengamat sosial politik Dr. Ami Kamiludin, menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan program. Menurut dia, konsistensi pelaksanaan kebijakan dan kesesuaian antara narasi pemerintah dengan kondisi yang dialami masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Evaluasi Asta Cita: Program Sosial Berjalan, Target Ekonomi Menantang
Dalam analisisnya, Dr. Ami melihat adanya perbedaan perkembangan antara program yang manfaatnya dapat diterima langsung masyarakat dan janji politik yang membutuhkan perubahan lebih luas di sektor ekonomi.
"Jika kita lakukan audit terhadap janji politik kampanye Prabowo-Gibran, terlihat jelas adanya pemilahan prioritas. Janji di sektor bantuan langsung dan penguatan fondasi pangan berjalan agresif, namun janji terkait penciptaan lapangan kerja formal dan pertumbuhan ekonomi tinggi masih tertahan oleh kondisi riil pasar," ujar Dr. Ami Kamiludin.
MBG menjadi salah satu program unggulan yang pelaksanaannya diperluas. Pemerintah juga menjalankan program Cek Kesehatan Gratis, mengembangkan fasilitas pendidikan, dan melanjutkan agenda penguatan ketahanan pangan. Di sektor pertanian, kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah diarahkan untuk mendukung pendapatan petani.
Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pelayanan dasar dan memperkuat ketahanan nasional. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tetap perlu dinilai berdasarkan mutu layanan, pemerataan penerima manfaat, efektivitas anggaran, serta hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pengamat sosial politik Dr. Ami Kamiludin, menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan program. Menurut dia, konsistensi pelaksanaan kebijakan dan kesesuaian antara narasi pemerintah dengan kondisi yang dialami masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Evaluasi Asta Cita: Program Sosial Berjalan, Target Ekonomi Menantang
Dalam analisisnya, Dr. Ami melihat adanya perbedaan perkembangan antara program yang manfaatnya dapat diterima langsung masyarakat dan janji politik yang membutuhkan perubahan lebih luas di sektor ekonomi.
"Jika kita lakukan audit terhadap janji politik kampanye Prabowo-Gibran, terlihat jelas adanya pemilahan prioritas. Janji di sektor bantuan langsung dan penguatan fondasi pangan berjalan agresif, namun janji terkait penciptaan lapangan kerja formal dan pertumbuhan ekonomi tinggi masih tertahan oleh kondisi riil pasar," ujar Dr. Ami Kamiludin.
MBG menjadi salah satu program unggulan yang pelaksanaannya diperluas. Pemerintah juga menjalankan program Cek Kesehatan Gratis, mengembangkan fasilitas pendidikan, dan melanjutkan agenda penguatan ketahanan pangan. Di sektor pertanian, kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah diarahkan untuk mendukung pendapatan petani.
Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pelayanan dasar dan memperkuat ketahanan nasional. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tetap perlu dinilai berdasarkan mutu layanan, pemerataan penerima manfaat, efektivitas anggaran, serta hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.