Raih Top GPR Figure Award 2026, Menag Apresiasi Kerja Kehumasan ASN Kemenag

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) atas kerja kehumasan yang dilakukan secara kolektif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif efisien.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah dirinya menerima Top Government Public Relation (GPR) Figure Award 2026 dalam subkategori Special Achievement for TOP Public Service Digital Transformation Figure 2026 pada ajang 6th TOP GPR Award 2026.

“Penghargaan ini bukan untuk saya sendiri, tetapi segenap karyawan, staf, pimpinan yang lain di Kementerian Agama, dari pusat sampai ke tingkat daerah. Karena penilaian ini adalah penilaian kolektif,” ungkap Menag di Jakarta, Selasa (13/10/2026) malam.

Menurut Menag, besarnya cakupan tugas Kemenag membutuhkan koordinasi dan sinergi berbagai unsur, termasuk Humas yang mengkomunikasikan kegiatan dan melakukan pelayanan kepada publik. "Saya juga lebih khusus mengucapkan terima kasih kepada Humas kami, andalan kami. Kerja mereka 24 jam karena harus memfasilitasi komunikasi Kementerian Agama," ujar Menag.

Baca Juga: OTT BNPB, KPK Tangkap 14 Pejabat Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Menag berharap capaian ini dapat dipertahankan sekaligus dijadikan motivasi bagi peningkatan kinerja Kementerian Agama. “Semoga menjadi motivasi yang lebih baik untuk kita semuanya,” harap Menag.

Langkah Nyata Kemenag

Dalam video yang menghantarkan Menag menerima penghargaan disebutkan bahwa Menag Nasaruddin Umar terus mendorong transformasi digital dan komunikasi publik untuk menghadirkan layanan keagamaan dan pendidikan yang mudah diakses, efektif, dan responsif.

Transformasi ini tidak berhenti pada digitalisasi layanan, tetapi juga menghadirkan cara baru pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat. Melalui penguatan kehumasan dan komunikasi publik, Kemenag membangun komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Sehingga Kemenag dapat menyampaikan informasi secara cepat dan akurat, sekaligus mendengar aspirasi publik.

Langkah ini diakui oleh pihak penyelenggara dapat menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, responsif, dan terpercaya.