Soal Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA Sudah Final: Tidak Ada Upaya Hukum Lagi!
Esti setiyowati
Selasa, 10 November 2026 - 20:30 WIB
Soal Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA Sudah Final: Tidak Ada Upaya Hukum Lagi!. Foto: Ist
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Yusril menegaskan bahwa putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tersebut telah berkekuatan hukum final. Menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak untuk mengubah putusan tersebut.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca juga: Pengerahan Personel TNI ke Jakarta, Menko Yusril Pastikan Situasi Aman
Ia kemudian menjelaskan bahwa perkara tersebut berawal dari gugatan kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan surat keterangan dari Kemendikbud yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.
Tak hanya membatalkan surat tersebut, MA juga memerintahkan kementerian terkait untuk mencabutnya. Kewenangan tersebut kini berada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Yusril menegaskan bahwa putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tersebut telah berkekuatan hukum final. Menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak untuk mengubah putusan tersebut.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca juga: Pengerahan Personel TNI ke Jakarta, Menko Yusril Pastikan Situasi Aman
Ia kemudian menjelaskan bahwa perkara tersebut berawal dari gugatan kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan surat keterangan dari Kemendikbud yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.
Tak hanya membatalkan surat tersebut, MA juga memerintahkan kementerian terkait untuk mencabutnya. Kewenangan tersebut kini berada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).