Permintaah Sektor UMKM Turun
Pemerintah Dinilai Kurang Tegas Atasi Pandemi Covid-19
Mahmuda attar hussein
Jum'at, 26 November 2021 - 16:51 WIB
Usaha mikro. Foto: langit7/istock
Pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh sektor yang ada, terutama kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, pemerintah selama ini berfokus dalam mengatasi permasalahan kedua sektor tersebut.
Walaupun begitu, tapi kenyataanya anggaran untuk urusan infrastruktur masih jauh lebih tinggi ketimbang sektor kesehatan.
Baca juga: Pondok Pesantren di Sukabumi Ini Bisa Jadi Laboratorium Kewirausahaan
Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, sekaligus Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam mengungkapkan, anggaran infrastruktur 2021 sejumlah Rp441 triliun dan sektor kesehatan hanya Rp169 triliun.
"Jelas terjadi inkonsistensi komitmen dengan implementasi kebijakan anggaran antar sektor," tegasnya dalam Diskusi “Pandemi dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi 2021” pada Rabu malam (24/11).
Baca juga: Jalankan Bisnis dari Hobi Ikan Koi, Dapat Untung dan Kepuasan
Selain itu, lonjakan kasus yang signifikan pada periode Juli-Agustus 2021 juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap Covid-19 dengan visi yang disampaikan pemerintah. Hal itu didapatkan melalui riset di 12 kota di seluruh provinsi Pulau Jawa.
Walaupun begitu, tapi kenyataanya anggaran untuk urusan infrastruktur masih jauh lebih tinggi ketimbang sektor kesehatan.
Baca juga: Pondok Pesantren di Sukabumi Ini Bisa Jadi Laboratorium Kewirausahaan
Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, sekaligus Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam mengungkapkan, anggaran infrastruktur 2021 sejumlah Rp441 triliun dan sektor kesehatan hanya Rp169 triliun.
"Jelas terjadi inkonsistensi komitmen dengan implementasi kebijakan anggaran antar sektor," tegasnya dalam Diskusi “Pandemi dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi 2021” pada Rabu malam (24/11).
Baca juga: Jalankan Bisnis dari Hobi Ikan Koi, Dapat Untung dan Kepuasan
Selain itu, lonjakan kasus yang signifikan pada periode Juli-Agustus 2021 juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap Covid-19 dengan visi yang disampaikan pemerintah. Hal itu didapatkan melalui riset di 12 kota di seluruh provinsi Pulau Jawa.