Anggota DPR: Rakyat Tidak Mampu Harus dapat Vaksin Booster Gratis
Garry Talentedo Kesawa
Selasa, 07 Desember 2021 - 23:35 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. (Foto: DPR RI)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, meminta booster vaksin Covid-19 diberikan secara gratis khusus untuk warga tidak mampu. Hal ini merespon pernyataan Menteri Koordinator dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster secara gratis dan berbayar pada 2022 mendatang.
Charlers menuturkan bahwa apa yang disampaikan Menko Marves sejatinya pernah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu. Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah bisa mewujudkan hal tersebut.
Baca juga:Pemprov DKI Jakarta Konfirmasi Penambahan Kasus Harian Covid-19
"Wacana pemberian booster Covid-19 secara gratis hanya kepada penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sudah pernah disampaikan oleh Menkes dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Artinya yang disampaikan Pak Luhut bukan merupakan hal baru," ungkap Charles kepada awak media, seperti dikutip Selasa (7/12).
Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan bahwa cakupan vaksinasi di Tanah Air sejauh ini menunjukkan angka yang cukup baik. Oleh sebab itu, komitmen Presiden Jokowi untuk vaksinasi gratis perlu dijaga.
"Kami mengapresiasi komitmen Bapak Presiden yang selama ini sudah memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat. Begitu juga angka cakupan vaksinasi di Indonesia yang terbilang sudah cukup baik. Tentunya keberhasilan dalam vaksinasi selama ini tidak akan bisa tercapai tanpa gotong royong dari seluruh elemen bangsa," ujarnya.
Baca juga:Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Libur Nataru
Charlers menuturkan bahwa apa yang disampaikan Menko Marves sejatinya pernah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu. Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah bisa mewujudkan hal tersebut.
Baca juga:Pemprov DKI Jakarta Konfirmasi Penambahan Kasus Harian Covid-19
"Wacana pemberian booster Covid-19 secara gratis hanya kepada penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sudah pernah disampaikan oleh Menkes dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Artinya yang disampaikan Pak Luhut bukan merupakan hal baru," ungkap Charles kepada awak media, seperti dikutip Selasa (7/12).
Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan bahwa cakupan vaksinasi di Tanah Air sejauh ini menunjukkan angka yang cukup baik. Oleh sebab itu, komitmen Presiden Jokowi untuk vaksinasi gratis perlu dijaga.
"Kami mengapresiasi komitmen Bapak Presiden yang selama ini sudah memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat. Begitu juga angka cakupan vaksinasi di Indonesia yang terbilang sudah cukup baik. Tentunya keberhasilan dalam vaksinasi selama ini tidak akan bisa tercapai tanpa gotong royong dari seluruh elemen bangsa," ujarnya.
Baca juga:Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Libur Nataru