Presidensi G20 Indonesia Dorong Inklusi Keuangan Global
Muhajirin
Rabu, 22 Desember 2021 - 23:32 WIB
Ilustrasi jaringan global (foto: langit7.id/istock)
Presidensi Indonesia di dalam G20 salah satu agenda prioritasnya adalah mendorong inklusi ekonomi dan keuangan khususnya bagi kelompok penduduk yang selama ini belum terlayani secara baik di dalam keuangan.
"Sebanyak 1,7 miliar penduduk dunia belum mempunyai akses pada sektor keuangan. Di negara berkembang 67% itu belum, bahkan di negara maju 94%, apalagi kelompok wanita kelompok muda, inilah kenapa sesuai arahan bapak presiden inklusi ekonomi dan keuangan adalah salah satu agenda prioritas. Tujuannya apa, mendorong produktivitas, kapasitas, dan akses keuangan, itu yang akan kita capai," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu (22/12/2021).
Menurut Perry, untuk dapat mencapai inklusi ekonomi dan keuangan tersebut yang pertama tentu saja melalui digitalisasi pelayanan jasa keuangan. Kedua, diversifikasi produk-produk layanan jasa keuangan melalui digitalisasi, tidak hanya terbatas pada kredit, tetapi juga harus menyentuh berbagai layanan jasa produk keuangan.
Ketiga adalah meningkatkan kapasitas dari kelompok UMKM, kelompok wanita, kelompok milenial. "Banyak negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia bagaimana Gernas Bangga Buatan Indonesia, bagaimana mendorong UMKM, dari India, dari Meksiko, dari Brazil, contoh-contoh ini tentu saja akan kita angkat menjadi suatu output bagaimana kita mendorong digitalisasi, mengimplementasikan kebijakan nasional, meningkatkan pelayanan produk keuangan, dan tentu saja model-model bisnis untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan," kata Perry.
Perry memaparkan, ada tiga bagian yang didiskusikan di dalam Forum G20 tentang bagaimana supaya normalisasi kebijakan-kebijakan negara maju tidak berdampak kepada pemulihan ekonomi global. Pertama, di negara-negara yang akan melakukan normalisasi atau pengetatan di fiskal maupun pengetatan moneter, di dalam G20 ini didiskusikan agar mereka dalam proses melakukan normalisasi kebijakan-kebijakan direncanakan secara baik dan kemudian juga diperhitungkan dan dikomunikasikan secara baik. Sehingga seluruh dunia paham termasuk negara-negara berkembang.
Kedua, bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia tentu saja harus mempersiapkan secara baik, menempuh kebijakan secara baik. Koordinasi fiskal dan moneter sangat penting, sama-sama menjaga stabilitas, sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Dari sisi Bank Sentral tentu saja untuk melakukan respon tentu saja di bidang kebijakan moneter. Bagaimana melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah supaya tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak bisa hanya stabilitas nilai tukar Rupiah, juga bagaimana pada saat yang sama Bank Sentral ikut juga mendorong pembiayaan kredit melalui pengurangan atau pelanggaran kebijakan uang muka kredit atau membuat kemudahan-kemudahan di dalam pembiayaan kredit," kata Perry.
"Sebanyak 1,7 miliar penduduk dunia belum mempunyai akses pada sektor keuangan. Di negara berkembang 67% itu belum, bahkan di negara maju 94%, apalagi kelompok wanita kelompok muda, inilah kenapa sesuai arahan bapak presiden inklusi ekonomi dan keuangan adalah salah satu agenda prioritas. Tujuannya apa, mendorong produktivitas, kapasitas, dan akses keuangan, itu yang akan kita capai," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu (22/12/2021).
Menurut Perry, untuk dapat mencapai inklusi ekonomi dan keuangan tersebut yang pertama tentu saja melalui digitalisasi pelayanan jasa keuangan. Kedua, diversifikasi produk-produk layanan jasa keuangan melalui digitalisasi, tidak hanya terbatas pada kredit, tetapi juga harus menyentuh berbagai layanan jasa produk keuangan.
Ketiga adalah meningkatkan kapasitas dari kelompok UMKM, kelompok wanita, kelompok milenial. "Banyak negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia bagaimana Gernas Bangga Buatan Indonesia, bagaimana mendorong UMKM, dari India, dari Meksiko, dari Brazil, contoh-contoh ini tentu saja akan kita angkat menjadi suatu output bagaimana kita mendorong digitalisasi, mengimplementasikan kebijakan nasional, meningkatkan pelayanan produk keuangan, dan tentu saja model-model bisnis untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan," kata Perry.
Perry memaparkan, ada tiga bagian yang didiskusikan di dalam Forum G20 tentang bagaimana supaya normalisasi kebijakan-kebijakan negara maju tidak berdampak kepada pemulihan ekonomi global. Pertama, di negara-negara yang akan melakukan normalisasi atau pengetatan di fiskal maupun pengetatan moneter, di dalam G20 ini didiskusikan agar mereka dalam proses melakukan normalisasi kebijakan-kebijakan direncanakan secara baik dan kemudian juga diperhitungkan dan dikomunikasikan secara baik. Sehingga seluruh dunia paham termasuk negara-negara berkembang.
Kedua, bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia tentu saja harus mempersiapkan secara baik, menempuh kebijakan secara baik. Koordinasi fiskal dan moneter sangat penting, sama-sama menjaga stabilitas, sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Dari sisi Bank Sentral tentu saja untuk melakukan respon tentu saja di bidang kebijakan moneter. Bagaimana melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah supaya tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak bisa hanya stabilitas nilai tukar Rupiah, juga bagaimana pada saat yang sama Bank Sentral ikut juga mendorong pembiayaan kredit melalui pengurangan atau pelanggaran kebijakan uang muka kredit atau membuat kemudahan-kemudahan di dalam pembiayaan kredit," kata Perry.