BTM Kado Milad Muhammadiyah Ke 113

Oleh:Agus Yuliawan Direktur Eksekutif Induk Baitut Tamwil Muhammadiya

LANGIT7.ID-Hari ini, 18 November 2025 merupakan hari yang monumental bagi organisasi Islam terbesar Indonesia bernama Muhammadiyah. Di hari ini tepatnya di Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan itu merayakan resepsi miladnya yang ke 113 tahun. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi salah satu organisasi tertua di dunia yang mampu bertahan hingga saat ini dengan berbagai maha karya berupa pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang hingga saat ini mampu dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Serta memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi kebangsaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan di republik ini.

Dalam memaknai perhelatan milad Muhammadiyah ke – 113 ini, penulis sengaja tidak memaparkan tentang pencapaian – pencapaian organisasi dari sisi lembaga pendidikan, kesehatan, kegiatan kemanusiaan dan filantropi. Tapi tetap bersinggungan dengan tema milad: Memajukan Kesejahteraan Bangsa. Dimana dalam tema itu ternyata ada beberapa ruang kosong yang belum banyak dibahas oleh banyak orang dan sekaligus di tulisan ini menjadi kado milad Muhammadiyah. Yaitu tentang keuangan inklusi, konsolidasi pusat keuangan Persyarikatan, closed economy dan entrepreneurship. Topik – topik itu harus tetap dijaga dan dirawat dalam Persyarikatan untuk dibingkai memajukan kesejahteraan bangsa.

Berbicara tentang keuangan inklusi, banyak berbagai penelitian – penelitian tentang kesejahteraan masyarakat yang menyebutkan, ternyata tidak hanya terpaku pada inklusi pendidikan dan kesehatan saja. Namun sangat penting perlunya inklusi keuangan sebagai salah satu parameternya. Dengan inklusi keuangan bagaimana selalu mendorong kemudahan dan mendekatkan masyarakat terhadap akses keuangan pada berbagai sektor dengan menyesuaikan ekosistem model bisnis. Hal ini ternyata telah dilakukan oleh Muhammadiyah dengan hadirnya Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) yaitu sebuah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dengan meniadakan aktivitas maal, yang berdiri di tiap – tiap Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) atau kabupaten/kota. BTM selama ini berperan sebagai intermediasi (akses pembiayaan dan penempatan dana). Melalui BTM bukan hanya memberikan intermediasi bagi Persyarikatan, anggota dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) tapi juga masyarakat sekitarnya yang membutuhkan permodalan untuk aktivitas usaha. Maka banyak sekali di BTM – BTM primer menjadi rujukan pembiayaan bagi para petani, nelayan, pelaku UMKM, para guru dan dosen sebagai akses keuangan inklusi.

Selain berperan sebagai keuangan inklusi, peran BTM dengan inovasi – inovasi financial engineering atau rekayasa keuangan, ternyata mampu menjawab kebutuhan masyarakat ketika lembaga keuangan seperti perbankan tak mampu menjawabnya. Begitu juga dengan skema – skema pembiayaan berupa channeling dan sindikasi yang dilakukan selama ini oleh Pusat BTM sebagai APEX Syariah telah mampu melahirkan berbagai kolaborasi model pembiayaan seperti property, industri, trasportasi, logistic dan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Dengan demikian gerakan dakwah inklusi keuangan di Persyarikatan benar – benar dipraktekkan oleh BTM, baik dalam pembiayaan berskala kecil maupun besar.

Kemudian sebagai pusat keuangan Persyarikatan, kehadiran BTM sebagai alat Persyarikatan yang sangat strategis dalam mengelola aset – aset keuangan agar tidak tercecer dananya ke lembaga keuangan lain. Apabila itu tercecer tidak menguntungkan sama sekali bagi Persyarikatan—apalagi di tengah – tengah gerakan dakwah Muhammadiyah yang mengedepankan kemandirian ekonomi. Maka keberadaan BTM sebagai AUM berperan sebagai pusat keuangan Persyarikatan dalam hal intermediasi, gerakan dakwah dan media literasi dalam mengimplementasikan ekonomi syariah sebagaimana keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang pelarangan haram bunga bank.

Ditambah dengan sistem digitalisasi teknologi yang ada selama ini dimiliki, maka peran BTM akan lebih luas sebagai cash management Persyarikatan, anggota, AUM dan warga dalam mengelola arus kas masuk dan keluar bisnis atau organisasi untuk memastikan likuiditas yang memadai, efisiensi keuangan, dan stabilitas operasional. Dengan demikian peran BTM mampu memberikan edukasi keuangan, intermediasi, saluran distribusi keuangan dan layanan keuangan kepada ekosistem Persyarikatan dan masyarakat. Sekaligus memperkokoh peran Persyarikatan di bidang keuangan syariah.

Bila lembaga permodalan seperti BTM telah berdiri dan berperan dalam intermediasi, maka secara otomatis closed loop economy Muhammadiyah bisa berjalan secara seksama dan optimal. Apalagi dalam regulasi BTM disebutkan adanya ex – officio 51% minimal keterwakilan Persyarikatan dan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) minimal sebesar 20 % setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk Persyarikatan. Jelas ada korelasi antara BTM dengan Persyarikatan yang berkelanjutan yang tidak pernah ada di microfinance lain selain BTM. Hal ini bisa dilakukan untuk membuat roadmap bersama – sama antara Persyarikatan dan BTM dalam merencanakan pengembangan ekonomi baik Persyarikatan dan AUM. Apalagi setiap tahun Persyarikatan dan AUM membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) maka sangat jelas sekali betapa besarnya RAB itu bisa dikerjasamakan dengan BTM setiap tahunnya. Maka kolaborasi dan sinergi antar Majelis, Lembaga, Ortom dan AUM di tiap – tiap tingkatan Persyarikatan harus dilakukan bersama BTM agar closed economy Muhammadiyah bisa berjalan dengan baik untuk menumbuhkan bisnis – bisnis di Muhammadiyah dari hulu hingga hilir.

Terwujudnya closed loop economy Muhammadiyah dengan basis bisnis Persyarikatan, AUM dan warga di tambah peran BTM akan memantik dan menggelorakan semangat entrepreneur di ekosistem Persyarikatan. Hal ini disebabkan dampak dari closed loop economy Muhammadiyah akan terjadi lompatan pada berbagai sektor – sektor bisnis turunan selain pendidikan dan kesehatan. Seperti pariwisata, perhotelan, peternakan, perkebunan, perhotelan, makanan dan minuman halal, transportasi, fashion, manufacturing dan lain sebagainya. Maka munculnya para entrepreneur atau para saudagar Muhammadiyah pada ekosistem Persyarikatan akan mendorong terbangunnya konsorsium – konsorsium bisnis dari hulu hingga hilir yang akan mempercepat kesejahteraan warga Muhammadiyah dan bangsa Indonesia. Sekaligus juga memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan gini ratio. Dimana di bulan Maret Badan Pusat Statistik (BPS) merilis di Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,375. Itu artinya problem ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama. Muhammadiyah sebagai bagian kekuatan civil society bisa berperan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam mengurangi gini ratio dan angka kemiskinan sebagai bagian problem kebangsaan.

Maka di tengah – tengah hiruk – pikuk dan perhelatan acara milad Muhammadiyah ke - 113 telah menegaskan bahwa nilai – nilai Kemuhammadiyahan yang selama ini dijalankan oleh para jamaah Persyarikatan mampu memberikan jawaban terhadap berbagai spektrum kehidupan. Termasuk masalah ekonomi, yang menjadi perhatian Muhammadiyah pasca Muktamar ke – 47 di Makassar – Sulawesi Selatan 2015. Sedangkan keberadaan BTM meskipun kecil dari sorotan publik dibandingkan dengan lembaga pendidikan dan kesehatan yang dimiliki oleh Persyarikatan terbukti di berbagai tempat (pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan) menjadi oase di tengah padang pasir sebagai keuangan inklusi dan pusat keuangan Muhammadiyah dalam mendorong terciptanya closed loop economy. Semoga dari tulisan ini menjadi salah satu inspirasi dan sekaligus kado milad Muhammadiyah ke – 113, bahwa salah satu memajukan kesejahteraan bangsa itu bisa di awali dari memajukan Muhammadiyah dan salah satu memajukan Muhammadiyah itu dengan hadirnya BTM di tiap – tiap Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di seluruh jaringan Persyarikatan di Tanah Air. Amin. (*Agus Yuliawan
Direktur Eksekutif
Induk Baitut Tamwil Muhammadiya)