Serah terima jabatan menteri keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa baru saja berlangsung, di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025). Purbaya melanjutkan masa jabatan Sri Mulyani pada 2024-2029.
Sebelum menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.
Menkeu berharap pertumbuhan ekonomi tetap terjaga mendekati 5 persen di tengah kondisi global yang didukung dengan berbagai langkah percepatan program pemerintah.
Zakat dan wakaf ditegaskan sebagai solusi utama dalam pembangunan berkelanjutan di konferensi keuangan syariah internasional IFESDC 2025 di Washington DC. Sri Mulyani dan Nasaruddin dorong sinergi ekonomi syariah dan SDGs global.
Di tengah gelombang penolakan yang ditandai dengan gerakan Garuda Biru, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 telah melalui kajian komprehensif. Keputusan ini akan menempatkan Indonesia sejajar dengan Filipina dalam penerapan tarif PPN tertinggi di ASEAN, namun Kemenkeu meyakini kebijakan ini telah mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi.
Sri Mulyani memberikan jaminan pengelolaan anggaran yang optimal untuk 16 kementerian baru di era Prabowo. Melalui strategi jemput bola dan koordinasi intensif dengan Bappenas, Kemenkeu memastikan transisi anggaran 2024 berjalan lancar sambil mempersiapkan APBN 2025 yang akan mengakomodasi kebutuhan kabinet baru secara komprehensif.
Sri Mulyani kembali dipercaya memimpin Kementerian Keuangan dalam kabinet Prabowo, menegaskan kontinuitas kebijakan ekonomi. Struktur Kemenkeu tetap utuh, menepis rumor pemisahan. Fokus diarahkan pada optimalisasi penerimaan dan belanja negara untuk mendukung program pemerintah baru. Keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan reformasi fiskal.
Wamenkeu mendukung OJK menciptakan sinergi antara Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan Innovative Credit Scoring (ICS). Hal tersebut untuk memperluas informasi kinerja debitur yang bisa meningkatkan pembiayaan kredit, khususnya bagi UMKM.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) hingga 13 Maret 2023 menerima 7,1 juta SPT Tahunan PPh, dengan rincian 6,9 juta SPT orang pribadi dan 217 ribu SPT badan.
Penerimaan pajak sampai dengan Februari 2023 masih sangat kuat dengan realisasinya Rp279,98 triliun atau 16,3 persen dari target APBN 2023, tumbuh 40,35 persen.
Perbuatan tak terpuji yang dilakukan anak eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu itu menjadi penyebab menurunnya kepercayaan netizen terhadap Pegawai Pajak.