Sentimen Negatif Kementerian Keuangan Meningkat Imbas Kasus Mario Dandy

LANGIT7.ID, Jakarta - Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (MDS) terhadap Crystalino David Ozora berdampak pada citra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, perbuatan tak terpuji yang dilakukan anak eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu itu menjadi penyebab menurunnya kepercayaan netizen terhadap Pegawai Pajak.

MDS merupakan putra pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo (RAT). MDS diketahui sering memamerkan kendaraan yang dimilikinya, seperti Harley dan Jepp Robicon.

Hal tersebut membuat netizen curiga terkait sumber harta kekayaan yang dimiliki RAT yang mencapai Rp56 miliar. Angka tersebut diperoleh RAT selama menjabat di Direktorat Pajak Kemenkeu.

Baca Juga: Pejabat Pajak Gemar Flexing, Psikolog: Tunjukkan Harga Diri Lemah

Pakar Digital dan Pengamat Media Sosial, Anthony Leong memaparkan, riset Big Datanya yang bersumber dari Kazee Media Monitoring terkait sentimen netizen terhadap Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu pascakasus MDS. Data yang diriset membandingkan kepercayaan netizen pada Bulan Januari dan Bulan Februari 2023.

"Pada Bulan Januari total 118.391 perbincangan, di mana tingkat kepercayaannya Positif sebesar 54,5 persen, Negatifnya sebesar 30,7 persen, dan Netralnya sebesar 14.8 persen," ungkap Anthony dikutip dari keterangannya, Selasa (14/3/2023).

"Positifnya didominasi pemberitaan informasi perpajakan, yang berkaitan dengan kewajiban seluruh wajib pajak memutakhirkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak agar terintegras. Sedangkan Negatifnya karena berita terkait Angin Prayitno Didakwa Pencucian Uang, Belikan 101 Bidang Tanah, 1 Apartemen dan 1 Mobil," ujarnya.

Sementara pada Februari, total 231.871 perbincangan mengenai Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Di mana sentimen positifnya sebanyak 35,8 persen terkait pemberitaan KPK segera memanggil pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Baca Juga: Soal Pamer Harta, Jokowi Tekankan Para Pejabat Fokus Emban Tugas

Sedangkan Negatifnya sebanyak 47,5 persen terkait Seorang anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan jadi tersangka pengeroyokan di Jakarta Selatan, dan Netralnya sebanyak 16,7 persen, terkait Pelaku diketahui merupakan anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Berapa hartanya.

"Perbincangan terbesar pada bulan Januari seputar mengatasi tingkat kepatuhan membayar pajak yang masih rendah, Kemenkeu menerapkan tarif pajak progresif baru pada pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21, PNS Ditjen Pajak berbahagia akibat cair bonus Imbalan Prestasi Kinerja (IPK) 100 persen hingga ratusan juta," lanjut Anthony menerangkan.

Anthony yang juga merupakan CEO Menara Digital itu menuturkan, komposisi perbincangan Februari komposisi pemberitaan terbesar terkait KPK segera memanggil pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, Pelaku diketahui merupakan anak dari Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Berapa hartanya, dan seorang anak pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu jadi tersangka pengeroyokan di Jakarta Selatan.

"Reputasi atau sentimen kepercayaan publik terhadap Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu pada bulan Februari lalu setelah adanya kasus Mario Dandy Syahputra, sentimen positifnya menurun 18,7 persen. Sedangkan sentimen negatifnya naik 16,8 persen, dan berita netralnya naik jadi 1,9 Persen," tutur Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu.

Baca Juga: DPR: Klarifikasi Sumber Kekayaan Pejabat Publik Harus Dilakukan

Sebagai penutup, ada dua isu negatif yang menurunkan kepercayaan publik kepada Kemenkeu terkait, Pertama: mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui melakukan transaksi janggal senilai Rp 500 miliar. Sebanyak 40 rekening yang terafiliasi dengan akun rekening milik pribadi Rafael Alun dan keluarga.

Kedua, aduan pegawai pajak Bursok Anthony Marlon yang meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk mundur dari jabatannya. Marlon sebelumnya mengirim aduan via wise.kemenkeu.go.id bahwa ada perusahaan bodong yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan.

Pengaduan itu disampaikan pada 2021, tapi belum ditangani hingga 2 tahun lamanya. "Belum lagi perihal kejadian pejabat bea cukai yang akhir-akhir ini muncul," tambah Anthony Leong.

Baca Juga:

Sosiolog Nilai Fenomena Pamer Harta Indikasi Moral Pejabat Merosot

Gaya Hidup Mewah Pejabat Jadi Faktor Ketimpangan Ekonomi