Sosiolog Nilai Fenomena Pamer Harta Indikasi Moral Pejabat Merosot

LANGIT7.ID - , Jakarta - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta menilai pamer kemewahan di lingkungan pegawai Ditjen Pajak mengindikasikan kemerosotan moral pejabat. Fenomena ibarat gunung es yang diduga juga terjadi di kalangan pejabat lainnya.

“Ada kemerosotan moral pejabat publik kita sehingga perlu segera dilakukan tindakan revolusi mental,” kata Andreas dilansir laman resmi UGM, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: 5 Sahabat Rasulullah yang Kaya Raya tapi Tak Suka Flexing

Gaya hidup mewah di lingkungan pegawai Ditjen Pajak menjadi perbincangan masyarakat tanah air. Sorotan ini menguak usai kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, putra pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang seringkali memamerkan kekayaannya di media sosial.

Perilaku pamer kemewahan di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan dinilai hanya menampakkan sebagian kecil realitas. Sementara, “di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi”.

Gaya hidup seperti inilah yang terus membuat ketimpangan ekonomi terpelihara, menganga lebar. Andreas mengatakan di era saat ini gaya hidup yang memosisikan aspek-aspek materialisme sebagai penanda seseorang memiliki gaya hidup lebih dari yang lain kian terlihat jelas.

Dengan begitu penumpukan basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan kepada dunia akan kelas sosial elite berbeda dengan kebanyakan orang. Tidak sedikit yang akhirnya masuk ke dalam perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elite.

Baca juga: Geram, Sri Mulyani Minta Bawahannya Tak Pamer Harta Meski Beli Halal

“Gaya hidup semacam itu membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja,” paparnya.

Dosen Departemen Sosiologi FISIPOL UGM ini menyebutkan praktik gaya hidup yang kompetitif dan berlomba mengejar kelas elite yang diglorifikasi tanpa disadari telah mengkhianati kehidupan bersama sebagai sesama warga negara.

Menurutnya, saat ini pemerintah perlu melakukan pembenahan melalui revolusi mental.

“Revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait dengan keuangan. Selain itu juga didukung transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara,” tuturnya.

Baca juga: Menkeu Kecam Gaya Hidup Mewah, Dalil Larangan Flexing dan Aniaya dalam Islam