Gaya Hidup Mewah Pejabat Jadi Faktor Ketimpangan Ekonomi

LANGIT7.ID, Jakarta - Kasus dugaan penganiayaan Mario Dandy kepada David berujung sorotan pada gaya hidup mewah pejabat di lingkungan pegawai Ditjen Pajak. Banyak pihak mempertanyakan asal sumber harta kekayaan para pejabat tersebut.

Sebagian masyarakat tak percaya lantaran bila dihitung gaji dan tunjangannya, seharusnya para pejabat tak memiliki jumlah kekayaan yang terbilang fantastis. Bahkan, disebutkan gaya hidup mewah mereka itulah yang pada akhirnya menjadi faktor ketimpangan ekonomi.

"Ini seperti fenomena gunung es, yang kelihatan baru puncaknya, sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Inilah yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar," ujar Sosiolog UGM, Andreas Budi Widyanta seperti dilansir dari laman UGM, Rabu (1/3/2023).

Baca Juga: Sosiolog Nilai Fenomena Pamer Harta Indikasi Moral Pejabat Merosot

Saat ini, gaya hidup terkait aspek materialisme semakin jelas. Di mana basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan kelas sosial elite mereka.

Sehingga pada akhirnya, banyak orang-orang yang masuk ke dalam perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elite. Padahal, gaya hidup tersebut membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja," kata Budi.

Baca Juga: Penganiayaan di Kalangan Remaja, Bukti Kerapuhan Keluarga di Indonesia

Selain itu, Budi menyebut praktik gaya hidup yang kompetitif hingga berlomba mengejar kelas elite, telah mengkhianati kehidupan bersama sebagai warga negara. "Ini menjadi bentuk pengkhianatan solidaritas hidup bersama sebagai bangsa-negara," ucap Dosen Departemen Sosiologi FISIPOL UGM tersebut.

Untuk itu, Budi menilai pemerintah perlu membenahinya melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama terkait dengan keuangan. Selain itu juga didukung transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Ada kemerosotan moral pejabat publik kita. Sehingga perlu segera dilakukan tindakan revolusi mental," tutur Budi.

Baca Juga:

5 Sahabat Rasulullah yang Kaya Raya tapi Tak Suka Flexing

Geram, Sri Mulyani Minta Bawahannya Tak Pamer Harta Meski Beli Halal