LANGIT7.ID, Jakarta - Puncak gelombang Omicron di Indonesia kemungkinan bakal datang pada bulan Februari hingga Maret 2022.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut prediksi tersebut diambil berdasarkan hasil pemantauan kasus Covid-19 di Afrika Selatan, di mana Omicron awalnya berkembang.
"Dari hasil trajectory kasus Covid-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini," ujar Luhut dalam rilis yang diterima Langit7, Minggu (16/1/2022).
Baca juga:
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM hingga 31 JanuariMenurut Luhut, sejumlah negara seperti Inggris, Amerika dan Afrika Selatan penularan Covid-19 varian Omicron terjadi dengan cepat. Namun, negara-negara tersebut saat ini sudah melewati puncak penularan Omicron.
Sementara di Indoneia kasus omicron justru terus naik. Pemerintah menyadari cepat atau lambat akan terjadi peningkatan kasus Covid-19 menyusul masuknya varian Omicron. Terlebih kasus Covid-19 per Sabtu (15/1) mencapai 1.054 kasus.
"Terakhir kita mencapai angka tersebut adalah pada 14 Oktober 2021 yang lalu," kata Luhut.
Berdasarkan data tersebut, kasus transmisi lokal sudah lebih tinggi dari kasus transmisi yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Ada pun kasus didominasi oleh wilayah Jawa dan Bali terutama Provinsi DKI Jakarta.
Kenaikan kasus di Jawa-Bali juga terlihat di provinsi Jawa Barat dan Banten, mengingat wilayah tersebut masuk dalam bagian aglomerasi Jabodetabek.
Baca juga:
Siap-Siap, Awal Februari Diprediksi Puncak Gelombang Omicron di Indonesia"Namun, berkaca dari negara lain, gelombang Omicron dapat meningkat dengan cepat. Berdasarkan proyeksi yang kami lakukan, kami kembali memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jika kita semua tidak hati-hati," tegasnya.
Luhut menyadari, penyebaran kasus Omicron ini harus segera diantisipasi. "Ini alarm bagi kita semuanya untuk mulai kembali awas dalam memasuki varian baru Covid-19. Jangan mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan," pesannya.
Luhut mengungkapkan sebelumnya pemerintah telah bertemu dengan sejumlah pakar lintas disiplin untuk membaca data yang ada. Ia memastikan kebijakan yang diputuskan berdasarkan masukan para ahli di bidangnya.
(sof)