Jokowi Minta Kemudahan Akses Permodalan Bagi UMKM

Langit7, Jakarta - Pelaku UMKM di Tanah Air yang jumlahnya cukup besar mencapai 64,2 juta, ternyata masih mendapati porsi kredit perbankan rendah, atau sekitar 20 persen.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mendorong kemudahan akses permodalan baru para pelaku UMKM, melalui berbagai strategi.

“Target kita pada 2024, yaitu bisa mencapai 30 persen porsi (permodalan) untuk UMKM. Untuk mencapai angka itu, kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah saja, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan-terobosan dari sekarang dan diikuti aksi-aksi yang serius, konsisten, dan berkelanjutan,” ujar Jokowi dalam keterangannya, Kamis (20/1).

Baca juga: Upaya BSI Lahirkan Wirausaha Muda dan Perkuat Peran UMKM

Dia menegaskan, agar UMKM tidak lagi mendapatkan akes permodalan yang sulit. Jokowi meminta segala sesuatu yang menyulitkan UMKM untuk lebih dipermudah.

"Ini harus bisa kita permudah dan percepat, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha. Begitu juga UMKM untuk mengembangkan usahanya, atau memperbesar skala usahanya,” tegasnya.

Menurutnya, UMKM bisa menjadi komponen penting untuk pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM juga berperan mengatasi persoalan bottleneck supply chain, akibat tingginya tren kenaikan permintaan yang belum mampu dipenuhi para pemasok, akibat belum pulihnya rantai pasok global.

“Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas, ke tingkat, ke level yang lebih tinggi, dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan,” ujarnya.

Baca juga: Teten: Celaka, UMKM Masih Berurusan dengan Keripik dan Dodol

Saat ini, pihaknya masih terus mendorong pembangunan infrastruktur yang dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur dan industri. Hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang juga masih terus ditingkatkan.

“Bolak-balik saya sampaikan setelah nikel akan kita stop, bauksit akan kita stop, tembaga akan kita stop, timah akan kita stop, emas akan kita stop untuk tidak diekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan terus menambah dan meningkatkan pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Diharapkan, hal itu dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Baca juga: Kemenkop UKM Dukung Kelahiran Wirausaha Muda Syariah

Kebijakan reformasi struktural juga akan terus dilanjutkan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis lingkungan, sosial, dan pemerintahan. Serta terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan menyukseskan agenda reformasi struktural tersebut,” tambahnya.