Potensi Ekonomi Syariah Besar, Wapres: Belum Dimanfaatkan Secara Optimal

LANGIT7.ID, Jakarta - Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Pasar yang besar untuk dikembangkan, terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia memiliki potensi besar menjadi produsen halal terbesar dunia. Namun, potensi tersebut belum di manfaatkan secara optimal.

Pemerintah Indonesia menilai perlu ada strategi pengembangan industri halal. Memerlukan perencanaan dan data statistik yang baik.

“Oleh karena itu, pemerintah akan terus berusaha mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ungkap Wakil Presiden Wapres K.H. Ma’ruf Amin, seperti dilansir dari laman wapres, Rabu (28/07/2021).

Hal itu ditegaskan Wapres saat memberikan sambuta pada pada Konferensi Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Islam Nusantara, yang di gelar secara daring oeh Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. Acara tersebut bertajuk “Mengoptimalkan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan untuk Ekonomi Riil”

Wapres menegaskan, jangankan sebagai produsen dan menjadi pemain global, untuk memenuhi kebutuhan makanan halal domestik saja, Indonesia harus impor. Contohnya, pada tahun 2018, Indonesia membelanjakan 173 miliar dolar AS atau 12,6 persen dari pangsa pasar produk makanan halal dunia. Sekaligus menjadi konsumen terbesar dibanding dengan negara mayoritas muslim lainnya.

Wapres lebih jauh memaparkan strategi dan tantangan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang berfokus pada empat bidang, yaitu pertama, pengembangan industri halal. Hal ini dilakukan dengan membentuk kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri.

“Pembentukan kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri menjadi salah satu langkah strategis. Saat ini sudah dikembangkan dan ditetapkan tiga kawasan industri halal, yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang Banten, SAFE ‘n’ LOCK Halal Industrial Park di Sidoarjo Jawa Timur, dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan Kepulauan Riau,” jelas Wapres.

Dalam pengembangan industri halal ini, Wapres menyatakan, pemerintah mengedepankan kebijakan yang berpihak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.