Sri Mulyani Sebut Kualitas SDM Berpengaruh Atasi Middle Income Trap

LANGIT7.ID, Jakarta - Indonesia saat ini masih masuk ke dalam middle income country, atau negara dengan pendapatan menengah. Hal ini menjadi masalah bersama bagi banyak pihak untuk mendorong Indonesia bisa menjadi high income country.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, permasalahan yang ada di berbagai negara di dunia adalah sulitnya keluar dari middle income country. Fenomena ini disebut sebagai middle income trap, di mana banyak negara yang gagal dan terjebak dalam penghasilan menengah.

“Lebih dari 190 negara di dunia mayoritas mereka berhenti di middle income, artinya ada fenomena middle income trap. Kurang dari 20 negara di dunia yang bisa menembus middle income trap ini,” katanya dalam Webinar Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045.

Tantangan pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi middle income trap adalah memperbaiki kualitas SDM. Negara yang mampu menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas SDM akan identik dengan negara yang akan terus meningkatkan produktivitas dan inovasi.

“Itu adalah kunci untuk naik menjadi high income country. Berbicara SDM itu penting, tapi yang terpenting bahwa tidak banyak negara yang bisa menyelasaikan tantangan ini, meskipun mereka menyadari akan hal itu. Maka untuk meningkatkan kualitas SDM, sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial perlu diberi perhatian lebih,” jelasnya.

Untuk menghadirkan SDM yang penting, Sri Mulyani mengaku, anggaran untuk pendidikan telah ditingkatkan. Tidak hanya itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah kewenangan tanggung jawab, akuntabilitas dan meyakinkan bahwa seluruh pihak bisa mencapai hasil sesuai porsinya.

Menurutnya, beberapa tahun terakhir, anggaran pendidikan mencapai Rp500 triliun dan kesehatan hampir mencapai RPp300 triliun. Ia mengatakan, hal ini perlu diterjemahkan dengan kualitas pendidikan sehingga menghasilkan SDM produktif, inovatif, dan berkarakter kebangsaan.

“Namun, ini tidak berarti Rp500 triliun ada dalam satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga ada di Kementerian Agama, karena sebagian pendidikan ada di bawahnya, lembaga penelitian dan sebagian didelegasikan ke daerah untuk sekolah dan gaji guru di sana,” jelasnya.

Untuk sektor pendidikan, Sri Mulyani telah mendelegasikan anggaran menjadi berbagai bentuk, seperti jaminan kesehatan, perkuatan puskemsmas, dan sisi tenaga kerja kesehatan. Sementara bantuan sosial atau jaminan sosial masyarakat masih terus mengalami redesain menyesuaikan dengan keadaan dan situasi, misalnya saat pandemi seperti ini.

“Ini masih menjadi PR luar biasa, pendidikan dan kesehatan adalah dua inti utama untuk bisa menembus middle income. Ketiga poin ini secara signifikan berpengaruh terhadap APBN negara kta, middle income tidak bisa dilewati jika APBN tidak sehat dan sustainable,” imbuhnya.

Faktor pendukung lainnya adalah infrastruktur dan negara dengan institusi yang baik, yang artinya bebas korupsi dan konflik kepentingan. Untuk menembus middle income trap tidak hanya urusan birokrasi dan regulasi, tapi juga negara yang memiliki institusi efisien dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.