LANGIT7.ID-, Jakarta - - Menteri Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara dengan
video viral yang memperlihatkan ratusan unit
motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial.
Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci asal-usul pengadaan kendaraan tersebut dan berencana menelusurinya lebih lanjut.
Menurut Purbaya, rencana pengadaan motor listrik sebenarnya bukan hal baru. Usulan tersebut, termasuk pengadaan perangkat komputer untuk mendukung program
Makan Bergizi Gratis (MBG), sempat diajukan pada tahun sebelumnya.
Baca juga: Spesifikasi Gahar Motor Listrik BGN: Tenaga 7.000 Watt, Harga Tembus Rp56 JutaNamun saat itu,
Kementerian Keuangan memutuskan untuk tidak menyetujui pengajuan tersebut. Purbaya menilai kebutuhan tersebut belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program.
Meski demikian, ia menegaskan akan melakukan pengecekan ulang terkait kabar yang kini ramai diperbincangkan publik.
"Tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kita tolak. Tahun ini saya nggak tahu. Nanti saya akan
double check lagi," tegas Purbaya di Jakarta, Selasa (7/4/2026) kemarin.
Purbaya menegaskan bahwa anggaran MBG seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan utama yakni penyediaan makanan.
Menurut Purbaya seharusnya pengadaan motor diadakan oleh mitra program dari keuntungan yang diperoleh.
"Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi," katanya.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional MBG, khususnya bagi Kepala
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).Baca juga: Hadapi Gejolak Ekonomi, Purbaya Berani Melawan Arus IMF, Pilih Cara Lindungi Rakyat"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan di Jakarta dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (8/4/2026).
Lebih lanjut Dadan menegaskan bahwa motor tersebut belum didistribusikan ke pihak terkait hingga saat ini.
Alasan Dadan, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.
Dadan juga menepis jumlah pengadaan motor listrik mencapai 70.000 unit. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.
"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," tegas Dadan.
(est)